PIRAC Sharing Pembelajaran Bersama OMS mitra Ananta Fund
Rabu, 24 September 2025 lalu, PIRAC diundang Ananta Fund Yayasan KEHATI untuk sharing pembelajaran bersama Organisasi Masyarakat Sipil di Bogor. Sebelumnya, PIRAC dengan dukungan Ananta Fund mengimplementasikan program Peningkatan Kapasitas Tata Kelola & Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Tengah dan Timur, di semester awal 2025 lalu. Program tersebut meliputi rangkaian kegiatan self assessment, lokalatih tata kelola dan fundraising untuk ketahanan dan keberlanjutan organisasi di Makassar dan 4 kali pendampingan secara daring, serta penguatan jejaring dan kemitraan lintas sektor di Ambon dan Jayapura.
Capaian program
Pada kegiatan sharing pembelajaran tersebut hadir mewakili PIRAC adalah Ninik Annisa, Direktur Eksekutif PIRAC, yang membagi pengalaman PIRAC selama program peningkatan kapasitas dan pendampingan. Mitra yang didampingi terdapat 20 mitra OMS yang tersebar di Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Timur.

Dari program yang direncanakan, dapat dikatakan program telah berhasil dengan berbagai capaian. Diantaranya, PIRAC membuat tool Prestasi yang digunakan untuk self assessment organisasi mitra atas kondisi diri organisasi tersebut, yang dibuat menyesuaiakan karakter organisasi yang terlibat dalam program ini. 88% peserta menunjukkan peningkatan kapasitasnya pasca lokalatih, terkait dengan tata kelola dan strategi fundraising organisasi, pengembangan SDM organisasi, penyusunan proposal berbasis LFA, dan strategi jejaring kemitraan. Sementara melalui pendampingan sebanyak 4 kali pertemuan, terkait penyususnan SOP, struktur organisasi, proposal dan database donatur. Selain itu juga terdapat setidaknya 55 dokumen kelembagaan yang berhasil disusun oleh mitra, 71% mitra telah mampu menyusu laporan keuangan sesuai dengan standar ISAK 35 dengan menggunakan SaktiApp (dibuat dengan menyesuaikan standar namun memudahkan). Dari hasil monitoring menunjukkan hampir seluruh mitra telah memahami dan menerapkan struktur organisasinya.
Selain itu, dari program ini juga telah mendorong penguatan jejaring lintas sektor melalui forum kolaborasi multipihak di 3 lokasi yaitu Makassar, Jayapura, dan Ambon. Kegiatan tersebut mempertemukan OMS, lembaga filantropi, sektor swasta, dan pemerintah, yang menghasilkan sejumlah komitmen kerja sama strategis dengan OMS mitra yang didampingi.
Hambatan & Tantangan
Selama pelaksanaan program, sejumlah tantangan muncul yang memengaruhi efektivitas dan kecepatan respons mitra dalam menjalankan tugas. Keterbatasan respons dan komunikasi terjadi akibat aktivitas lapangan yang padat, keterbatasan waktu, serta kendala sinyal dan teknologi yang menghambat tindak lanjut pendampingan secara cepat. Dari sisi kapasitas teknis, masih tampak kelemahan dalam kemampuan dokumentasi, seperti keterbatasan kompetensi menulis, kesulitan dalam penyusunan proposal, dan hambatan dalam merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Selain itu, struktur pengambilan keputusan yang hierarkis turut memperlambat proses, karena sebagian peserta tidak memiliki otoritas penuh dan harus menunggu persetujuan pimpinan di tengah birokrasi internal yang kompleks. Di sisi lain, koordinasi internal juga belum optimal akibat padatnya jadwal program, terbatasnya waktu untuk diskusi, serta kurangnya sinkronisasi antaranggota tim. Situasi ini diperparah oleh belum kuatnya kepemimpinan dan mekanisme kaderisasi yang dapat memastikan transfer pengetahuan dan informasi secara berkelanjutan.
Dampak Program
Selama periode program, kapasitas dan tata kelola kelembagaan mitra menunjukkan kemajuan signifikan. Sebagian besar telah menyusun atau mereviu dokumen penting seperti SOP Keuangan, SOP Kelembagaan, dan SOP Perlindungan (PSEA, rujukan kasus, dll), menandakan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola yang akuntabel. Beberapa mitra, seperti Yayasan Harapan Ibu Papua, LP2A Papua, Wallacea, dan AMAN Tana Luwu, juga telah melengkapi AD/ART, SOP pelaksanaan program, serta protokol keamanan data dan kantor. Selain itu, mitra mulai mengembangkan proposal program berbasis potensi lokalseperti pemulihan lingkungan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anakserta menjajaki kemitraan dengan lembaga pendanaan seperti Ananta Fund & KEHATI, Rumah Zakat, HI, BAZNAS, BaKTI, Yayasan Kalla, dan CSR PT Kalla Group. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan, inisiatif programatik, dan keberanian mengakses sumber daya eksternal secara lebih strategis.
Pembelajaran
Pembelajaran penting dari pelaksanaan program menunjukkan bahwa kesetaraan akses teknologi di antara peserta tidak dapat diasumsikan begitu saja; karenanya, strategi komunikasi harus inklusif dan adaptif dengan memanfaatkan berbagai platform seperti WhatsApp, email, SMS, dan telepon agar pesan tersampaikan secara efektif. Pengalaman juga menegaskan bahwa peningkatan kemampuan teknis merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan pendampingan bertahap, bukan sekadar pelatihan tunggal. Pendekatan mentoring dengan tugas spesifik, konsultasi rutin, dan penyediaan template praktis terbukti lebih efektif dalam memperkuat kapasitas mitra.
Selain itu, pemahaman terhadap struktur kekuasaan internal organisasi menjadi kunci untuk mencegah kebuntuan dalam pengambilan keputusansehingga keterlibatan pimpinan perlu diintegrasikan dalam setiap tahapan program. Di sisi lain, praktik pemetaan pemangku kepentingan dan perluasan jejaring lintas sektor membuka peluang kolaborasi yang lebih strategis bagi OMS. Melalui kemitraan dengan pemerintah (advokasi kebijakan dan akses program), sektor swasta (CSR dan filantropi perusahaan), akademisi (riset dan program berbasis bukti), serta media (kampanye publik dan penguatan branding), OMS dapat memperluas sumber daya, meningkatkan posisi tawar, dan memperkuat sinergi gerakan sosial yang berkelanjutan.



Dalam rangka menjalankan program tersebut, pada hari Selasa, 11 September 2024, telah dilaksanakan penandatanganan surat komitmen antara Ketua RW 08, bapak Rojali Rago, dan Direktur Eksekutif PIRAC, Ibu Ninik Annisa. PIRAC, sebagai lembaga penelitian dan konsultasi, akan memberikan pendampingan teknis, pelatihan, serta dukungan terkait penyuluhan kesehatan dan pengelolaan kebun gizi.
Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui hasil kebun, tetapi juga memberdayakan perempuan dan lansia dengan memberikan aktivitas yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial. Program ini dirancang agar inklusif dan berkelanjutan, melibatkan masyarakat luas dalam prosesnya.
Kedua pihak sepakat bahwa RW 08 akan bertanggung jawab dalam memobilisasi warga dan mengelola lahan, sementara PIRAC akan mendukung dengan pendampingan teknis. Kerja sama ini diharapkan berjalan selama 12 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
Selama 3 tahun sejak tahun 2021, 2022, dan 2023, Koalisi Akses Vaksin telah berhasil memberikan vaksin COVID-19 kepada lebih dari 276.528 individu. Program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi juga telah sukses menjangkau lebih dari 124.166 orang. Sementara itu, manfaat dari program kerjasama Koalisi telah menyebar di 151 kabupaten di 27 provinsi di Indonesia.
Berbagai inisiatif yang dikembangkan oleh Koalisi Akses Vaksin memberikan pembelajaran bahwa layanan kesehatan yang inklusif harus menjadi perhatian dan kesadaran semua pihak. Untuk mewujudkan layanan yang inklusif ini memang butuh upaya dan sumberdaya besar. Semua pihak bisa membantu mewujudkannya sesuai dengan kapasitas dan sumberdaya yang dimilikinya. Kami melihat bahwa kolaborasi yang sudah dibangun selama ini harus terus dilanjutakan dengan peran baru yaitu akses kesehatan inklusif untuk kelompok rentan. Kata Hamid Abidin Koordinator Koalisi akses Vaksin
Dengan berakhirnya pandemi dan rampungnya program vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, Koalisi untuk Akses Vaksin pada tangggal 30 Januari 2023 bersepakat untuk mentranformasi menjadi Koalisi Akses Kesehatan. Kesepakatan pembentukan koalisi baru ini dihadiri oleh anggota koalisi yaitu: Filantropi Indonesia, HWDI, LTKL, OHANA, PEKKA, PIRAC, PPMN, WALHI, dan KPA.
Dari hasil pertemuan tersebut anggota Koalisi menyepakati untuk melanjutkan kerja sama kolaboratif yang telah terjalin, dengan Koalisi baru dengan nama Koalisi Akses Kesehatan untuk Kelompok Rentan dan masyarakat adat Indonesia. Rina Prasarani dari HWDI ditunjuk oleh anggota koalisi untuk menjadi koordinator didampingi oleh Nor Hiqmah dari PIRAC sebagai wakilnya. Bertempat di Hotel Oria Jakarta, Koalisi Akses Kesehatan untuk kelompok rentan dan masyarakat adat Indonesia ini dikenalkan kepada public dalam acara apresasi kolaborasi percepatan vaksinasi covid-19. Acara apresiasi ini dihadiri oleh ibu dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, MKM. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, yang ikut memberikan sambutan dalam acara aprisiasi ini. Kementrian kesehatan merupakan mitra kerja dari koalisi akses vaksin covid-19 untuk masyarakat adat dan kelompok rentan. Kementrian kesehatan sangat mengapresiasi kinerja kolaborasi Koalisi Akses vaksin ini yang telah ikut memberikan kontribusi untuk target tercapaikan kurang lebih 4 juta vaksin Covid-19 di Indonesia.
Koalisi sepakat untuk memfokuskan upaya pada penguatan akses layanan kesehatan berkualitas bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan melalui advokasi BPJS dan kemitraan multipihak. Beberapa hal yang akan dilakukan oleh Koalisi Akses Kesehatan ini adalah pendampingan pengurusan adminduk untuk mendapatkan NIK sebagai syarat untuk mendapatkan BPJS PBI, advokasi implementasi inpres no. 4 tahun 2022 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, advokasi akses alat bantuk untuk disabilitas, pendmapingan untuk akses PBI, edukasi ke berbagai pihak dan kampanye public tentang hak kesehatan
Komitmen Koalisi kedepan adalah memperjuangkan hak setiap warga khususnya kelompok rentan dan masyarakat adat untuk akses yang merata terhadap kesehatan yang berkualitas. “Komitmen kami adalah memastikan bahwa tak seorang pun dari kelompok rentan dan masyarakat adat yang ditinggalkan di belakang dalam perjuangan untuk kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rina Prasarani Koordinator Koalisi Akses Kesehatan
Sekolah Fundraising PIRAC (Public Interest Research & Advocacy Center) mengadakan Lokalatih dan Outbond Rencana Strategis Fundraising, yang ditujukan untuk membekali organisasi dan meningkatkan keterampilan dalam menyusun perencanaan strategis fundraising.
Hal itu disampaikan Nor Hiqmah, Training Manager Sekolah Fundraising PIRAC, di ruang kerjanya, Selasa (29/1/2013). Hiqmah melanjutkan, kegiatan ini akan dilangsungkan 26-28 Pebruari 2013 di Hotel Lembah Nyiur, Cisarua-Bogor. Untuk organisasi yang berminat dapat mendaftar ke PIRAC hingga batas waktu 15 Pebruari 2013. Kelas ini hanya diperuntukan untuk -maksimal- 30 orang peserta, jelas Hiqmah.
Pelatihan ini sangat cocok bagi pengurus yayasan, NGO, OPZ dan pengelola CSR, dikarenakan dalam pelatihan ini peserta tidak saja diberikan pengetahuan tentang Rencana Strategis Program dan Fundrasing, melainkan juga peserta dapat memiliki keterampilan dalam merancang langkah kerja yang sinergis antara program dan fundraising secara sistematis.
Sementara itu di saat yang sama, Yusuf, Marketing Manager Sekolah Fundraising PIRAC menambahkan “Kami memberikan diskon khusus bagi para pendaftar di awal sampai dengan 50%. Termasuk para pemegang kartu PSF yang pernah mengikuti kegiatan training di Sekolah Fundraisig PIRAC dan bagi lembaga yang mendaftarkan 3 orang atau lebih”.
Tentunya setelah pelatihan ini, alumni akan tetap mendapat pendampingan dan konsultasi dari PIRAC saat melakukan implementasi keterampilan yang diperoleh selama pelatihan tersebut, layaknya organisasi profesional yang memberikan layanan after-sales service yang mumpuni terang Yusuf mengakhiri. #MY
Stevi Talahatu menatap jauh ke cakrawala, seolah ingat pada suara gergaji mesin yang memekakkan telinga di Yamdena, Tanimbar, bertahun-tahun lalu. Kala itu, hutan adat mereka tak lagi sakral, tapi dijadikan angka-angka oleh korporasi.
Tak jauh dari Stevi, Yanes Loppies tersenyum lembut. Ia membawa narasi yang tak kalah kuattentang perempuan-perempuan Maluku yang bangkit dari keterbatasan dan kekerasan, membentuk usaha, dan menembus pasar swalayan.
Diskusi juga menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor yang memiliki komitmen terhadap pembangunan inklusif di Maluku. Dari sektor filantropi, hadir Dompet Dhuafa Maluku dan Human Initiative, yang membagikan pengalaman pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan CSR untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pentingnya pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan lokal.
Sementara itu, dari sektor konservasi dan lingkungan, hadir Yayasan Kehati, dan dari sektor pendidikan serta pemberdayaan inklusif, turut serta Yayasan Rumah Generasi.
Linda M. F. Noya dari Bank BTN menjelaskan bagaimana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kini semakin ramah terhadap pelaku usaha kecil dan mikro. Tak lagi terbatas pada pelaku usaha besar di perkotaan, KUR kini menyasar pasar tradisional, nelayan, dan pelaku usaha rumahan di desa-desa.
Sementara itu, Kun Pattikawa dari Bank BRI membagikan cerita tentang program unik yang dilaksanakan sejak 2021: Satu Desa, Satu Mantri. Dalam program ini, petugas BRIdisebut mantritinggal dan bekerja langsung di tengah masyarakat desa. Mereka bukan sekadar staf bank, tapi juga fasilitator pembangunan ekonomi lokal.