Lebih dari Sekadar Pemberdayaan:Walang Perempuan dan Mimpi Besar Maluku

/0 Comments/in /by

Suasana kantor Walang Perempuan terasa hangat pada Selasa sore, 27 Mei 2025. Di ruang pertemuan yang tidak terlalu besar, tim inti organisasi pemberdayaan perempuan asal Maluku ini berkumpul bersama mitra dari KEHATI dan PIRAC. Atmosfer kekeluargaan terasa kental—seperti keluarga besar yang sedang merencanakan masa depan bersama.

Namun di balik kehangatan itu, tersimpan agenda serius: bagaimana organisasi yang telah 18 tahun mengabdi pada pemberdayaan perempuan ini mempersiapkan diri untuk forum kolaborasi multi-sektor yang akan digelar esok hari.

Kembali ke Akar: Merapikan Rumah Internal
“Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, kami lebih banyak turun langsung ke komunitas di wilayah pegunungan,” ungkap Kak Ella, Direktur Walang Perempuan, dengan nada reflektif. “Akibatnya, pengelolaan kelembagaan mengalami keterlambatan.”

Pengakuan jujur ini menjadi titik awal diskusi strategis sore itu. Walang Perempuan, organisasi yang telah berdiri sejak 2007, kini sadar bahwa untuk melangkah lebih jauh, mereka perlu merapikan “rumah” mereka sendiri terlebih dahulu.

Langkah konkret yang mereka ambil adalah pembaruan total Standar Operasional Prosedur (SOP)—mulai dari pengelolaan keuangan, keamanan dan perlindungan perempuan dan anak, hingga penguatan kelembagaan. Seluruh dokumen baru ini telah mendapat restu dari dewan pengawas.  “Ini bukan sekadar rutinitas birokratis,” tegas Kak Ella. “Ini soal memastikan bahwa setiap langkah kami ke depan memiliki fondasi yang kuat.”

Perjalanan Panjang Menuju Legalitas
Cerita Walang Perempuan bukanlah kisah startup yang langsung meledak. Mereka memulai dengan program kerja sama PTD pada 2007 dengan dana modest 18 juta rupiah. Namun perjalanan menuju legalitas penuh justru berliku.

Meski telah berdiri hampir dua dekade, pengesahan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM sempat tertunda karena keterbatasan sumber daya. Ironisnya, dorongan untuk menyelesaikan masalah ini datang dari syarat kerja sama dengan USAID.

“Kami akhirnya menempuh jalur pengadilan dan kini telah memperoleh pengesahan resmi dari Pengadilan Negeri Ambon,” jelas Kak Ella sambil menunjukkan akta notaris dengan stempel basah pengadilan—bukti legalitas yang mereka banggakan.  Bahkan struktur kepengurusan pun sedang direvisi. Dua dari tiga pembina sebelumnya telah tidak aktif—satu wafat, satu terkena stroke. Revisi akta menjadi bagian dari upaya memperkuat legitimasi organisasi.

Dari 18 Juta ke 5 Miliar: Evolusi Finansial
Angka-angka dalam pembukuan Walang Perempuan menceritakan kisah pertumbuhan yang mengesankan. Dari proyek perdana 18 juta rupiah, mereka berhasil mengelola dana hingga 5 miliar rupiah melalui program MAMPU dalam kurun waktu tiga tahun. “Seluruh proses keuangan masih kami lakukan secara manual, namun mengikuti prosedur ketat dan transparan,” ujar Kak Ella dengan bangga.

Namun pertumbuhan ini juga membawa tantangan baru. Biaya audit tahunan yang mencapai 80-120 juta rupiah—yang pada program MAMPU ditanggung tim dari Jakarta—kini menjadi beban tersendiri untuk program-program yang lebih kecil.

Merangkul Isu Global, Mempertahankan Akar Lokal
Yang menarik dari diskusi sore itu adalah bagaimana Walang Perempuan berusaha menyeimbangkan isu global dengan realitas lokal. Sejak 2021, mereka telah mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam rencana strategis—langkah yang tidak hanya merespons kebutuhan komunitas, tetapi juga membuka pintu kerja sama dengan mitra yang fokus pada ESG (Environmental, Social, Governance).

Namun tantangan teknis di lapangan tetap nyata. Misalnya, pergeseran dari penyimpanan sagu tradisional menggunakan daun ke karung plastik yang memicu kekhawatiran keamanan pangan. Peserta rapat sepakat perlunya SOP baru untuk pengolahan pangan lokal yang higienis dan aman.
“Kami tidak bisa mengabaikan kearifan lokal, tetapi juga tidak boleh resisten terhadap inovasi yang bermanfaat,” refleksi salah satu peserta rapat.

Perempuan dan Tanah: Perjuangan yang Belum Usai
Isu yang paling menggugah dalam diskusi adalah ketimpangan akses perempuan terhadap hak atas tanah adat (dati). Situasi ini memperkuat urgensi pemberdayaan ekonomi berbasis gender yang selama ini menjadi fokus utama Walang Perempuan.

“Tanah bukan sekadar aset ekonomi bagi masyarakat adat. Ini soal identitas, kelangsungan hidup, dan masa depan,” ungkap Nor Hiqmah dari PIRAC yang membuka diskusi sore itu. Melalui pendekatan komunitas dan advokasi kebijakan, Walang Perempuan terus berjuang memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ini. **SS & NH

Membangun Jembatan di Kepulauan: Kisah Baileo Maluku Merancang Masa Depan

/0 Comments/in /by

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan modern, sebuah organisasi di Ambon berusaha menata ulang fondasi kerja mereka sambil mempertahankan nilai-nilai lokal Maluku

Sore itu, 27 Mei 2025, ruang kantor Baileo Maluku terasa lebih ramai dari biasanya. Tujuh orang duduk melingkar, dokumen bertebaran di meja, dan laptop terbuka menampilkan presentasi yang akan menentukan langkah besar organisasi ini ke depan. Stevi Talahatu, salah satu pengurus Baileo Maluku, membuka diskusi dengan nada serius namun penuh harapan.

“Kita perlu bicara jujur hari ini,” katanya memulai pembicaraan yang akan berlangsung lebih dari dua jam. Di hadapannya duduk rekan-rekan dari PIRAC dan KEHATI, mitra yang telah menemani perjalanan panjang Baileo Maluku dalam mengembangkan komunitas di kepulauan.

Pertemuan ini bukan sekadar diskusi rutin. Esok harinya, Baileo Maluku akan menghadapi momen penting: forum kolaborasi multi-sektor yang menghadirkan perusahaan CSR, BUMN, dan lembaga perbankan. Kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan.

Menata Ulang Fondasi: Dari Satu Dokumen Menjadi Enam Pilar
Seperti rumah yang direnovasi, Baileo Maluku memutuskan untuk membongkar total sistem Standard Operating Procedures (SOP) mereka. Dokumen yang selama ini menjadi satu kesatuan akan dipecah menjadi enam bagian yang lebih spesifik dan fungsional.

“Selama ini SOP kita seperti lemari yang isinya campur aduk,” jelas Stevi dengan analogi sederhana. “Pakaian, sepatu, dokumen, semua jadi satu. Sekarang kita mau bikin lemari dengan sekat-sekat yang jelas.”

Keenam bagian itu akan mencakup kepegawaian, pengelolaan data, perencanaan program, pelaksanaan, monitoring evaluasi, hingga pengelolaan keuangan. Langkah ini terinspirasi dari pengalaman bekerja sama dengan HIVOS, mitra dari Belanda, yang menuntut SOP tersendiri dengan standar internasional.

Paulina Uktolseja, Bendahara Baileo Maluku, mengangguk setuju. Perempuan yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia pemberdayaan masyarakat ini paham betul pentingnya sistem yang teratur. “Di Maluku, kita terbiasa kerja dengan perasaan. Tapi kalau mau berkolaborasi dengan lembaga besar, kita harus bisa bicara dengan bahasa mereka juga.”

Realita Pahit CSR di Ambon: Ketika Pintu Mulai Tertutup
Ketika pembicaraan beralih ke strategi pendanaan, suasana ruangan sedikit meredup. Paulina memaparkan kenyataan yang dihadapi organisasi masyarakat sipil di Ambon: akses ke dana Corporate Social Responsibility (CSR) semakin sulit.
“Dulu, perusahaan masih mau ngobrol langsung dengan kita,” kenang Paulina. “Sekarang, mereka lebih pilih salurkan dana melalui pemerintah kota atau provinsi. Yang bisa kita dapat paling Rp25-50 juta, itupun untuk bikin bak sampah atau taman kecil.”

Nor Hiqmah dari PIRAC kemudian berbagi perspektif yang lebih luas. Menurutnya, lembaga besar seperti Greenpeace dan WWF masih berhasil menggalang dana publik melalui program kembalian di retail seperti Indomaret dan Alfamidi. “Model seperti ini bisa direplikasi, tapi butuh strategi komunikasi yang kuat,” sarannya.

Stevi mengakui dengan jujur bahwa Baileo Maluku memang belum berpengalaman membangun relasi strategis dengan lembaga filantropi. “Kita masih belajar. Selama ini kerja ya kerja saja, tidak pernah memikirkan bagaimana membangun jaringan yang sistematis.”

Pelajaran dari Bakso Ikan Tuna yang Tak Laku
Diskusi kemudian bergeser ke pengalaman lapangan yang lebih personal. Salah satu program yang paling diingat adalah upaya pemberdayaan perempuan melalui produksi bakso ikan tuna di Pulau Nusa Laut.

“Secara sosial, program itu bagus. Ibu-ibu antusias, skillnya meningkat,” cerita Stevi. “Tapi pasar tidak menyerap. Belum lagi kalau cuaca buruk, listrik mati, produksi langsung terhenti.”

Program ini menjadi cermin tantangan yang dihadapi banyak inisiatif pemberdayaan di daerah kepulauan. Infrastruktur yang terbatas, akses pasar yang sulit, dan ketergantungan pada faktor eksternal membuat program-program sosial sulit berkelanjutan secara ekonomi.

Lebih dari itu, budaya kerja kolektif di masyarakat Maluku ternyata memiliki karakteristik unik. “Orang Maluku itu lebih cocok kerja koordinatif, bukan operasional bersama,” refleksi Stevi. “Setiap orang punya alat sendiri, punya tanggung jawab sendiri, tapi tetap dalam satu wadah koordinasi.”

Evaluasi Jujur: Ketika Keluarga dan Bisnis Bercampur
Momen paling intens dari diskusi terjadi ketika tim membahas evaluasi internal organisasi. Dengan keberanian yang patut diacungi jempol, mereka mengakui kesalahan-kesalahan masa lalu.

“Selama ini kita sering campur antara manajemen program dan bisnis,” akui Stevi. “Keputusan juga terlalu dipengaruhi hubungan kekeluargaan. Ada kasus peminjaman dana internal yang akhirnya jadi pelajaran besar.”

Sarah R. Talaksaru, yang turut hadir dalam diskusi, menambahkan bahwa pengalaman tersebut justru memperkuat komitmen untuk memisahkan fungsi bisnis dan program. “Kita harus profesional, tapi tetap manusiawi. Sistemnya yang harus kuat, bukan orangnya yang dikuatkan.”

Cahaya Harapan dari Desa Mahu
Di tengah berbagai tantangan, ada satu kisah sukses yang membuat mata peserta diskusi berbinar: pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Mahu, Saparua Timur. “Banyak desa di Maluku Tengah belum punya Perdes yang sah karena prosesnya dilakukan pihak luar tanpa melibatkan masyarakat,” jelas Stevi. “Tapi di Mahu berbeda. Kita libatkan masyarakat dari awal sampai akhir.”

Hasilnya mencengangkan. Camat setempat tidak hanya mengapresiasi prosesnya, tetapi juga merekomendasikan model ini untuk desa-desa lain. “Ini bukti bahwa penguatan komunitas harus dimulai dari pelibatan aktif dan pemulihan tata kelola lokal,” tambah Paulina dengan bangga.

Epilog: Jembatan untuk Masa Depan
Ketika peserta diskusi mulai membereskan dokumen dan menutup laptop, suasana ruangan terasa berbeda. Ada optimisme baru, meski disertai kesadaran akan tantangan besar di depan mata.

Baileo Maluku bukan sekadar organisasi pemberdayaan masyarakat biasa. Mereka adalah jembatan antara tradisi dan modernitas, antara nilai-nilai lokal Maluku dan tuntutan global, antara idealisme sosial dan realitas ekonomi.

Perjalanan mereka mencerminkan pergulatan banyak organisasi masyarakat sipil di Indonesia: bagaimana tetap relevan di tengah perubahan zaman, bagaimana menjaga misi sosial sambil membangun keberlanjutan ekonomi, dan bagaimana belajar dari kegagalan untuk melangkah lebih mantap ke masa depan.

Sore itu, di kantor kecil Baileo Maluku, bukan hanya rencana strategis yang disusun. Harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kepulauan juga tengah dirajut, satu langkah pada satu waktu. **SS&NH

Lembaga Filantropi dan OMS Jalin Kolaborasi Strategis di Atas Kapal Pinisi

/0 Comments/in /by

Makassar (2/3) – Ananta Fund-KEHATI menyelenggarakan pertemuan strategis bertajuk “Kapal Pinisi Penjajakan Kolaborasi” yang mempertemukan belasan lembaga filantropi dan CSR di atas Kapal Pinisi, Makassar, Jumat (21/2). Pertemuan ini bertujuan membangun kolaborasi strategis untuk program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Pertemuan yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 14.00 WITA ini menghasilkan kesepakatan konkret berupa program bersama selama Ramadhan di Pulau Barrang Caddi dengan kolaborasi Human Initiative, Rumah Zakat, BAZNAS, dan Yayasan Kitaji Pinisi.

“Kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan perubahan nyata. Melalui sinergi ini, dampak program pemberdayaan dapat dioptimalkan,” kata Roni, Direktur Program KEHATI saat membuka pertemuan.

Potret Tantangan dan Peluang Kolaborasi

Krisis iklim dan kesenjangan sosial menjadi tantangan besar yang memerlukan pendekatan kolaboratif. Ananta Fund-KEHATI yang telah berpengalaman selama 20 tahun memberdayakan komunitas lokal hadir sebagai penghubung antara lembaga filantropi dengan organisasi masyarakat sipil.

Raudatul Jannah, Team Leader Ananta Fund, menjelaskan bahwa lembaganya yang didirikan pada tahun 2022 hasil kolaborasi KEHATI dan Ford Foundation kini fokus pada penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil.

“Kami menargetkan pengelolaan endowment fund sebesar USD 100 juta untuk keberlanjutan program,” ujarnya.

Jejaring Lembaga Filantropi dan CSR

Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari beragam lembaga. KEHATI memaparkan program strategisnya di bidang kelautan, pertanian ramah lingkungan, dan kehutanan dengan dana kelolaan mencapai USD 100 juta dengan 1.000 mitra.

BaKTI menjelaskan program INKLUSI (2022-2028) yang mencakup 7 kabupaten/kota dan 102 desa/kelurahan yang berfokus pada pemberdayaan nelayan.

“Kami bekerja sama dengan mitra lokal sebagai implementator utama dan memastikan mereka bekerja sinergis dengan DPRD, pemerintah daerah, dan forum media,” jelas Lusia Palulungan, perwakilan BaKTI.

Human Initiative memaparkan fokus programnya pada pendidikan anak, penanggulangan bencana, dan infrastruktur air bersih. “Kami bermitra dengan organisasi lokal yang disebut Grant Making Organization dan terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai mitra,” kata Nurhayani, perwakilan HI.

Sementara itu, Rumah Zakat yang memiliki 33 cabang tersebar di berbagai daerah menjalankan program pendidikan vokasi, kesehatan, dan 1.700 desa tangguh bencana.

BAZNAS menyampaikan capaian dana zakat nasional yang mencapai Rp43 triliun dari total potensi Rp327 triliun. Di Sulawesi Selatan, penghimpunan dana zakat tahun 2024 mencapai Rp200 miliar dengan potensi Kota Makassar sekitar Rp1,3 triliun.

Kesepakatan Konkret

Hasil konkret dari pertemuan ini adalah pembentukan grup WhatsApp khusus kemitraan Pinisi dan inisiasi program Ramadhan di Pulau Barrang Caddi yang berpenduduk sekitar 2.000 jiwa.

Program kolaborasi ini mencakup pembagian sembako dan buka puasa bersama yang melibatkan Human Initiative, Rumah Zakat, BAZNAS, dan Yayasan Konservasi Laut.

Sapril Lahmadi dari Yayasan KALLA menyatakan, “Kami juga siap mendukung melalui program small grant sebesar Rp10-15 juta untuk 10-20 lembaga yang dapat diakses melalui website resmi Yayasan KALLA.”

Pertemuan juga menghasilkan rencana pengembangan konsep kampung zakat berbasis pulau yang dimulai dengan pemetaan dan kolaborasi dengan Kemenag.

Pembelajaran dan Langkah Ke Depan

Pertemuan ini menghasilkan beberapa pembelajaran kunci, di antaranya pentingnya integrasi program antar lembaga, fokus pada akses informasi untuk masyarakat pulau, perlunya kolaborasi lintas bidang, dan pemberdayaan pemuda lokal sebagai agen perubahan.

“Layaknya Kapal Pinisi yang menjadi simbol kejayaan maritim nusantara, kolaborasi ini diharapkan membuka jalur-jalur baru yang membawa dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Rahmat Y.N dari Yayasan Kitaji Pinisi yang ditunjuk sebagai salah satu koordinator program bersama.

Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan untuk membahas implementasi dan evaluasi program kolaboratif dengan target pelaksanaan saat Ramadhan 2025.**NH