Kuliah Umum Ekonomi Berbasis Kebudayaan untuk Pembangunan Manusia Indonesia
Cultural Economics Public Lecture
Pemerintah telah menyatakan akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia Indonesia dalam lima tahun ke depan. Kebudayaan adalah faktor penting dalam upaya tersebut, sebab ia dapat memperkaya perekonomian sekaligus memperkaya pilihan dan makna hidup. Namun, sisi ekonomi dari kebudayaan relatif belum banyak disorot. Untuk mewacanakan nilai ekonomi kebudayaan, Koalisi Seni Indonesia mengadakan acara kuliah umum Cultural Economics Public Lecture . Kuliah publik dilaksanakan pada hari Jumat, 6 September 2019, 08.30-11.30 WIB di Auditorium CSIS Jakarta Pusat. Sebagai pembicara tunggal yaitu Prof. David Throsby, seorang pakar ekonomi kebudayana (Cultural economist) dari Macquarie University, Australia. Kuliah umum ini akan membahas pentingnya ekonomi berbasis kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan secara budaya untuk memajukan pembangunan manusia dan perekonomian Indonesia.
Acara ini diadakan oleh Koalisi Seni bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud dan Kedutaan Besar Australia, sebagai bagian dari rangkaian Big Ideas. Big Ideas adalah seri seminar Kedubes Australia yang mengeksplor topik terkini serta menarik bagi Indonesia dan Australia. Big Ideas bertujuan memicu diskusi berkualitas yang berkontribusi pada pengembangan ide-ide, perspektif, dan kesempatan berjejaring baru bagi para hadirin.
Banyak pandangan menarik dari profesor David Throsby soal ekonomi kebudayaan. Menurutnya untuk memajukan kebudayaan diperhitungkan dalam agenda kebijakan pembangunan, perlu dilakukan dengan cara menunjukkan cara industri kebudayaan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Misalnya, sumbangan produksi, penyebaran, partisipasi, serta konsumsi budaya selain membuat masyarakat berdaya dari segi ekonomi, berbagai kegiatan tersebut memperkaya kebudayaan itu sendiri, juga memperkuat kohesi sosial masyarakat,
Throsby juga mengemukakan cara mengukur manfaat kebudayaan dapat diukur melalui dua nilai, yakni segi ekonomi dan budayanya. Dari segi ekonomi, industri kebudayaan menghasilkan barang dan jasa untuk pasar juga untuk kepentingan publik, serta berdampak pada inovasi industri lain. Dari segi budaya, industri kebudayaan berkontribusi dengan menunjukkan nilai dari barang dan jasa artistik, menaikkan nilai peran individu dalam kegiatan kreatif, mewujudkan nilai sosial dialog lintas budaya, serta mendukung peran seni dalam pendidikan.
Filantropi dalam dunia kesehatan sangat menarik, penting, sekaligus aktual untuk dibahas pada saat ini, khususnya di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan segala problematikanya. Penting juga untuk dikaji, perjalanan panjang sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia yang telah mengalami perkembangan sejak masa kolonial sampai era JKN dewasa ini, terutama dikaitkan dengan potensi serta posisi pendanaan dari filantropi.
Dalam rangka membahas persoalan di atas, Perkumpulan Filantropi Indonesia (PFI) menggelar diskusi setengah hari bertajuk Prospek Filantropi Sebagai Sumber Alternatif Pendanaan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bertempat di Learning Center Tahija Enterprise, Graha Irama Lt.3, Kuningan, Jakarta Selatan. Diskusi ini adalah bagian dari Philanthropy Learning Forum sebuah agenda rutin bulanan PFI yang membahas tema-tema aktual dalam dunia filantropi.
Diskusi menghadirkan tiga orang narasumber, pertama Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. Beliau adalah ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Universitas Gajah Mada. Narasumber kedua adalah dr. Risa Praptono selaku Public Outreach Coordinator DoctorSHARE. Pembicara ketiga M. Zakaria, Direktur RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa.
Sistem kesehatan terus bergerak
Dijelaskan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D, sistem kesehatan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang serta gerak perubahan dari masa ke masa. Di mulai dari era kolonialisme, pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu tidak menerapkan sistem negara kesejahteraan. Pelayanan kesehatan ditujukan terbatas bagi pegawai pemerintahan kolonial, militer, dan pegawai perusahaan besar.
Di era kolonial terdapat sejumlah Rumah Sakit misi dengan jangkauan terbatas, didanai oleh Charity Fund dan subsidi pemerintah kolonial. Pada masa itu sudah ada dokter yang menjalani praktik swasta (sejak abad 19) dan profesi dokter adalah profesi yang dapat menjadikan orang kaya raya. Penetapan tarif Rumah Sakit dilakukan pada tahun 1930-an.
Memasuki era republik (1945-1965), Indonesia mengalami defisit anggaran luar biasa sehingga pada waktu itu pemerintah tidak mampu memberikan jaminan kesehatan yang memadai bagi rakyat. Tidak ada kebijakan pendanaan yang jelas pada periode awal kemerdekaan sampai berkhirnya Orde Lama. Di awal tahun 1950-an diterbitkan Undang-Undang mengenai pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin tetapi tidak berjalan baik.
Pada masa itu akses kesehatan yang memadai masih terbatas pada pegawai pemerintah, militer, dan karyawan perusahaan besar. Ada penurunan sumber dana dari charity dan subsidi pemerintah berkurang. Pada masa ini RS-RS swasta dan keagamaan mengandalkan pemasukan dari pasien berdasarkan tarif di berbagai kelas perawatan.
Pada kurun 1965-1998, situasi ditandai dengan sistem ekonomi pasar, ditandai oleh sektor swasata berkembang cepat termasuk bermunculannya RS swasta yang bercorak profit. Di sisi lain, tidak ada kejelasan mengenai aturan pasar di dunia kesehatan. Dokter dapat melakukan praktek secara bebas.
Era reformasi (1999-sekarang) ditandai dengan adanya desentralisasi dunia kesehatan dan pemerintah menerapkan pendekatan negara kesejahteraan. Kesehatan dan sistem jaminan kesehatan telah menjadi isu politik. Masyarakat miskin mendapat pelayanan dengan dukungan Sistem Jaminan Kesehatan. Di sisi lain, dana yang bersumber dari dunia filantropi menghilang.
JKN dan beberapa persoalan yang masih dihadapi
Fakta yang terjadi di lapangan saat ini, menurut Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D, pelaksanaan JKN masih menemui sejumlah masalah, salah satunya kesulitan pendanaan yang dialami banyak Rumah Sakit (RS). Banyak Rumah Sakit mengalami kekurangan dana akibat tarif BPJS lebih rendah dari cost dan tidak lancarnya Cash Flow BPJS.
Akibatnya banyak RS kesulitan membiayai kebutuhan seperti peremajaan gedung, memberbaiki fasilitas, menambah peralatan, hingga melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Dari sisi pasien, realitas di lapangan saat ini juga menunjukkan masih banyak kebutuhan dana pasien yang tidak ditanggung oleh BPJS seperti biaya transportasi, biaya akomodasi, konsumsi bagi keluarga yang menunggu, dan lain-lain. Selain itu masih terdapat Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS yang gagal bayar akibat tidak mampu membayar premi secara teratur.
Dana filantropi untuk kesehatan masih perlu digali
Dunia filantropisme di Indonesia saat ini mengalami perkembangan pesat dengan potensi jumlah sumbangan yang dapat digalang terbilang besar. Menurut Perkumpulan Filantropi Indonesia (PFI), aktor-aktor kunci filantropi saat ini dapat dibedakan ke dalam kelompok sebagai berikut: