Rabu, 24 September 2025 lalu, PIRAC diundang Ananta Fund – Yayasan KEHATI untuk sharing pembelajaran bersama Organisasi Masyarakat Sipil di Bogor. Sebelumnya, PIRAC dengan dukungan Ananta Fund mengimplementasikan program “Peningkatan Kapasitas Tata Kelola & Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Tengah dan Timur”, di semester awal 2025 lalu. Program tersebut meliputi rangkaian kegiatan self assessment, lokalatih tata kelola dan fundraising untuk ketahanan dan keberlanjutan organisasi di Makassar dan 4 kali pendampingan secara daring, serta penguatan jejaring dan kemitraan lintas sektor di Ambon dan Jayapura.

Capaian program

Pada kegiatan sharing pembelajaran tersebut hadir mewakili PIRAC adalah Ninik Annisa, Direktur Eksekutif PIRAC, yang membagi pengalaman PIRAC selama program peningkatan kapasitas dan pendampingan. Mitra yang didampingi terdapat 20 mitra OMS yang tersebar di Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Timur.

Dari program yang direncanakan, dapat dikatakan program telah berhasil  dengan berbagai capaian. Diantaranya, PIRAC membuat tool ‘Prestasi’ yang digunakan untuk self assessment organisasi mitra atas kondisi diri organisasi tersebut, yang dibuat menyesuaiakan karakter organisasi yang terlibat dalam program ini. 88% peserta menunjukkan peningkatan kapasitasnya pasca lokalatih, terkait dengan tata kelola dan strategi fundraising organisasi, pengembangan SDM organisasi, penyusunan proposal berbasis LFA, dan strategi jejaring kemitraan. Sementara melalui pendampingan sebanyak 4 kali pertemuan, terkait penyususnan SOP, struktur organisasi, proposal dan database donatur. Selain itu juga terdapat setidaknya 55 dokumen kelembagaan yang berhasil disusun oleh mitra, 71% mitra telah mampu menyusu laporan keuangan sesuai dengan standar ISAK 35 dengan menggunakan SaktiApp (dibuat dengan menyesuaikan standar namun memudahkan). Dari hasil monitoring menunjukkan hampir seluruh mitra telah memahami dan menerapkan struktur organisasinya.

Selain itu, dari program ini juga telah mendorong penguatan jejaring lintas sektor melalui forum kolaborasi multipihak di 3 lokasi yaitu Makassar, Jayapura, dan Ambon. Kegiatan tersebut mempertemukan OMS, lembaga filantropi, sektor swasta, dan pemerintah, yang menghasilkan sejumlah komitmen kerja sama strategis dengan OMS mitra yang didampingi.

Hambatan & Tantangan

Selama pelaksanaan program, sejumlah tantangan muncul yang memengaruhi efektivitas dan kecepatan respons mitra dalam menjalankan tugas. Keterbatasan respons dan komunikasi terjadi akibat aktivitas lapangan yang padat, keterbatasan waktu, serta kendala sinyal dan teknologi yang menghambat tindak lanjut pendampingan secara cepat. Dari sisi kapasitas teknis, masih tampak kelemahan dalam kemampuan dokumentasi, seperti keterbatasan kompetensi menulis, kesulitan dalam penyusunan proposal, dan hambatan dalam merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Selain itu, struktur pengambilan keputusan yang hierarkis turut memperlambat proses, karena sebagian peserta tidak memiliki otoritas penuh dan harus menunggu persetujuan pimpinan di tengah birokrasi internal yang kompleks. Di sisi lain, koordinasi internal juga belum optimal akibat padatnya jadwal program, terbatasnya waktu untuk diskusi, serta kurangnya sinkronisasi antaranggota tim. Situasi ini diperparah oleh belum kuatnya kepemimpinan dan mekanisme kaderisasi yang dapat memastikan transfer pengetahuan dan informasi secara berkelanjutan.

Dampak Program

Selama periode program, kapasitas dan tata kelola kelembagaan mitra menunjukkan kemajuan signifikan. Sebagian besar telah menyusun atau mereviu dokumen penting seperti SOP Keuangan, SOP Kelembagaan, dan SOP Perlindungan (PSEA, rujukan kasus, dll), menandakan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola yang akuntabel. Beberapa mitra, seperti Yayasan Harapan Ibu Papua, LP2A Papua, Wallacea, dan AMAN Tana Luwu, juga telah melengkapi AD/ART, SOP pelaksanaan program, serta protokol keamanan data dan kantor. Selain itu, mitra mulai mengembangkan proposal program berbasis potensi lokal—seperti pemulihan lingkungan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak—serta menjajaki kemitraan dengan lembaga pendanaan seperti Ananta Fund & KEHATI, Rumah Zakat, HI, BAZNAS, BaKTI, Yayasan Kalla, dan CSR PT Kalla Group. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan, inisiatif programatik, dan keberanian mengakses sumber daya eksternal secara lebih strategis.

Pembelajaran

Pembelajaran penting dari pelaksanaan program menunjukkan bahwa kesetaraan akses teknologi di antara peserta tidak dapat diasumsikan begitu saja; karenanya, strategi komunikasi harus inklusif dan adaptif dengan memanfaatkan berbagai platform seperti WhatsApp, email, SMS, dan telepon agar pesan tersampaikan secara efektif. Pengalaman juga menegaskan bahwa peningkatan kemampuan teknis merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan pendampingan bertahap, bukan sekadar pelatihan tunggal. Pendekatan mentoring dengan tugas spesifik, konsultasi rutin, dan penyediaan template praktis terbukti lebih efektif dalam memperkuat kapasitas mitra.

Selain itu, pemahaman terhadap struktur kekuasaan internal organisasi menjadi kunci untuk mencegah kebuntuan dalam pengambilan keputusan—sehingga keterlibatan pimpinan perlu diintegrasikan dalam setiap tahapan program. Di sisi lain, praktik pemetaan pemangku kepentingan dan perluasan jejaring lintas sektor membuka peluang kolaborasi yang lebih strategis bagi OMS. Melalui kemitraan dengan pemerintah (advokasi kebijakan dan akses program), sektor swasta (CSR dan filantropi perusahaan), akademisi (riset dan program berbasis bukti), serta media (kampanye publik dan penguatan branding), OMS dapat memperluas sumber daya, meningkatkan posisi tawar, dan memperkuat sinergi gerakan sosial yang berkelanjutan.

Di sebuah siang yang tenang di Ambon, di rooftop café yang menghadap laut, tiga suara bergema di antara dentingan gelas dan semilir angin. Mereka datang dari kampung-kampung, membawa kisah tentang hutan, tentang perempuan, dan tentang luka yang diubah menjadi harapan. Mereka adalah Stevi Talahatu dari Baileo Maluku Yanes loppies dari Walang Perempuan, dan Genna Mailoa dari Gasira Maluku—tiga tokoh akar rumput yang telah lama bergulat dengan realitas keras masyarakat di Timur Indonesia.

Cerita mereka mengalir dalam Diskusi Kolaborasi Multi-Sektor Untuk Pemberdayaan Masyarakat Maluku yang digelar di The Roof Café & Eatery, Kota Ambon, pada Rabu, 28 Mei 2025. Dalam forum itu, aktivis, perbankan, pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga filantropi duduk bersama, mencari cara untuk membangun sinergi dari akar rumput hingga pasar modern.

Ketika Hutan Berbisik dan Kampung Bergerak

Stevi Talahatu menatap jauh ke cakrawala, seolah ingat pada suara gergaji mesin yang memekakkan telinga di Yamdena, Tanimbar, bertahun-tahun lalu. Kala itu, hutan adat mereka tak lagi sakral, tapi dijadikan angka-angka oleh korporasi.

“Dari situ kami bergerak. Bukan karena punya modal besar, tapi karena kami tak bisa diam melihat kampung kami dirampas,” ujarnya tenang namun penuh tekad.

Gerakan yang bermula dari protes warga kampung kini menjelma menjadi Yayasan Baileo Maluku, rumah besar bagi tujuh organisasi komunitas adat. Mereka bukan hanya menjaga hutan, tetapi juga membuktikan bahwa konservasi bisa berpijak pada kearifan lokal. Sasi di Haruku, pemantauan gurita di Seram Timur, dan usaha produktif hasil laut hanyalah sebagian kecil dari perjuangan Baileo—yang kini juga memperjuangkan pengakuan tenurial atas tanah adat.

“Perubahan itu tak bisa dari luar saja. Ia harus tumbuh dari kampung,” tambah Stevi, seraya menunjukkan foto kegiatan anak-anak belajar menggambar ikan sebagai bagian dari kampanye konservasi.

Walang Perempuan: Ruang Aman, Ruang Tumbuh

Tak jauh dari Stevi, Yanes Loppies tersenyum lembut. Ia membawa narasi yang tak kalah kuat—tentang perempuan-perempuan Maluku yang bangkit dari keterbatasan dan kekerasan, membentuk usaha, dan menembus pasar swalayan.

“Walang itu tempat bernaung. Kami ingin semua perempuan punya ruang seperti itu,” ujarnya. Sejak 2007, Walang Perempuan mendampingi ratusan perempuan: korban kekerasan, pelaku UMKM, perempuan kepala keluarga. Di Negeri Ihamahu, kelompok dampingan mereka bahkan berhasil menjual produk ke luar pulau. Tapi Yanes jujur soal tantangan: dari SOP produksi yang belum rapi, minimnya legalitas, hingga kurangnya kepercayaan pasar.

Solusinya? Walang menggagas inkubator wirausaha sosial—pendampingan intensif, pelatihan digital, dan kolaborasi lintas pihak. Semua demi satu tujuan: perempuan yang berdaya, tidak hanya selamat, tapi maju dan merdeka secara ekonomi.

Gasira: Dari Luka Jadi Kekuatan

Sementara itu, suara Genna Mailoa membawa suasana menjadi lebih sunyi. Ia tidak hanya bicara tentang angka atau produk, tapi tentang luka—luka perempuan dan anak korban kekerasan seksual yang ditinggalkan dunia. “Banyak dari mereka adalah ibu tunggal. Disakiti, ditinggal, dan dipaksa bertahan sendiri,” tuturnya lirih.

Gasira Maluku, yang lahir pada 8 Oktober 2007, tak sekadar menyediakan rumah aman dan bantuan hukum. Mereka menciptakan pelatihan wirausaha inklusif dalam empat tahap: pelatihan, pendampingan, evaluasi, dan akses modal. Produk seperti mie kelor dan sambal ikan julung lahir dari tangan para penyintas.

“Kami ingin mereka tidak hanya bangkit, tapi juga mandiri. Tapi kami butuh dukungan lebih—terutama soal modal dan akses pasar,” ujar Genna.

Satu Tanah, Banyak Suara, Satu Tujuan

Tiga tokoh, tiga cerita, satu perjuangan: membuktikan bahwa perubahan sosial tak perlu menunggu program besar. Ia bisa lahir dari keresahan, dari desa, dari ruang kecil bernama walang, dari keteguhan menjaga hutan, atau dari pelukan hangat rumah aman.

Maluku bukan hanya tentang keindahan alamnya. Ia adalah ruang hidup bagi perempuan dan komunitas yang sedang bertumbuh, menyembuhkan diri, dan bersuara lantang untuk keadilan. Dan dari sana, dari kampung-kampung itu, muncul cahaya yang menyala untuk Indonesia yang lebih adil dan setara. “Perubahan yang berarti selalu dimulai dari kampung.” — Stevi Talahatu

Saat banyak pelaku UMKM di Maluku berjuang mempertahankan usaha dengan modal terbatas dan akses pasar yang belum stabil, dua institusi keuangan hadir dengan semangat yang berbeda: bukan sekadar menyalurkan kredit, tapi menjadi bagian dari perubahan.

Dalam Diskusi Kolaborasi Multi-Sektor untuk Pemberdayaan Masyarakat Maluku, yang diselenggarakan di The Roof Café & Eatery, Ambon, Rabu 28 Mei 2025, perwakilan dari Bank BRI dan Bank BTN membagikan pendekatan mereka yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput di Timur Indonesia.

KUR Tanpa Agunan: Modal yang Menjangkau Lebih Banyak Orang

Linda M. F. Noya dari Bank BTN menjelaskan bagaimana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kini semakin ramah terhadap pelaku usaha kecil dan mikro. Tak lagi terbatas pada pelaku usaha besar di perkotaan, KUR kini menyasar pasar tradisional, nelayan, dan pelaku usaha rumahan di desa-desa.

“KUR kami memberikan plafon dari Rp50 juta hingga Rp500 juta,” ungkap Linda. “Yang menarik, untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, tidak diperlukan agunan. Ini menjawab keresahan banyak pelaku UMKM yang punya usaha, tapi tidak punya jaminan formal.”

Skema ini dirancang agar lebih mudah diakses oleh kelompok rentan, termasuk perempuan kepala keluarga, petani, dan pelaku usaha sektor informal—kelompok yang selama ini dianggap ‘berisiko tinggi’ oleh sistem keuangan konvensional.

Satu Desa, Satu Mantri: Mengenal Warga, Menilai Potensi

Sementara itu, Kun Pattikawa dari Bank BRI membagikan cerita tentang program unik yang dilaksanakan sejak 2021: “Satu Desa, Satu Mantri.” Dalam program ini, petugas BRI—disebut mantri—tinggal dan bekerja langsung di tengah masyarakat desa. Mereka bukan sekadar staf bank, tapi juga fasilitator pembangunan ekonomi lokal.

“Mantri kami tahu siapa yang punya kebun cengkeh, siapa yang pandai bikin kerajinan, siapa yang butuh modal tapi malu bicara soal uang,” jelas Kun. “Mereka tidak hanya mencatat angka, tapi memahami konteks.”

Program ini memperpendek jarak antara bank dan rakyat. Dengan tinggal di desa, mantri bisa mengidentifikasi potensi lokal secara langsung, sekaligus membangun kepercayaan. Warga desa pun tidak lagi melihat bank sebagai institusi yang jauh dan rumit, tapi sebagai mitra usaha.

Desa Brilian: Inkubator Inovasi Ekonomi Lokal

Lebih dari sekadar kredit, BRI juga mengembangkan konsep “Desa Brilian”—yakni desa-desa unggulan yang menjadi model inovasi ekonomi berbasis potensi lokal. Konsep ini menggabungkan BUMDes yang aktif, kepemimpinan desa yang responsif, dan dukungan akses pembiayaan dari perbankan.

“Di beberapa desa di Maluku, kami melihat geliat ekonomi yang luar biasa. Tapi sering kali tidak ada instrumen untuk mendukungnya. Melalui Desa Brilian, kami bantu fasilitasi pelatihan digital, manajemen usaha, sampai promosi produk,” tambah Kun.

Program ini menempatkan desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tapi sebagai subjek perubahan. Bank menjadi mitra strategis dalam memperkuat infrastruktur ekonomi lokal.

Membuka Keran, Menyalurkan Harapan

Skema kredit yang lebih inklusif, kehadiran petugas di lapangan, serta pengembangan desa berbasis potensi adalah contoh nyata bahwa perbankan bisa memainkan peran sosial yang lebih kuat. Di forum tersebut, baik BTN maupun BRI menekankan pentingnya transparansi, kolaborasi, dan pendampingan sebagai kunci keberhasilan.

Mereka bukan datang untuk menawarkan produk, tapi untuk mendengar, memahami, dan membangun bersama.

Bagi pelaku usaha kecil di Maluku, kehadiran bank yang inklusif seperti ini bukan hanya membuka keran pembiayaan, tapi juga menyalurkan harapan—bahwa usaha kecil tak lagi sendiri, dan desa bisa tumbuh menjadi pusat kekuatan ekonomi baru. **SS&NH

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan modern, sebuah organisasi di Ambon berusaha menata ulang fondasi kerja mereka sambil mempertahankan nilai-nilai lokal Maluku

Sore itu, 27 Mei 2025, ruang kantor Baileo Maluku terasa lebih ramai dari biasanya. Tujuh orang duduk melingkar, dokumen bertebaran di meja, dan laptop terbuka menampilkan presentasi yang akan menentukan langkah besar organisasi ini ke depan. Stevi Talahatu, salah satu pengurus Baileo Maluku, membuka diskusi dengan nada serius namun penuh harapan.

“Kita perlu bicara jujur hari ini,” katanya memulai pembicaraan yang akan berlangsung lebih dari dua jam. Di hadapannya duduk rekan-rekan dari PIRAC dan KEHATI, mitra yang telah menemani perjalanan panjang Baileo Maluku dalam mengembangkan komunitas di kepulauan.

Pertemuan ini bukan sekadar diskusi rutin. Esok harinya, Baileo Maluku akan menghadapi momen penting: forum kolaborasi multi-sektor yang menghadirkan perusahaan CSR, BUMN, dan lembaga perbankan. Kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan.

Menata Ulang Fondasi: Dari Satu Dokumen Menjadi Enam Pilar
Seperti rumah yang direnovasi, Baileo Maluku memutuskan untuk membongkar total sistem Standard Operating Procedures (SOP) mereka. Dokumen yang selama ini menjadi satu kesatuan akan dipecah menjadi enam bagian yang lebih spesifik dan fungsional.

“Selama ini SOP kita seperti lemari yang isinya campur aduk,” jelas Stevi dengan analogi sederhana. “Pakaian, sepatu, dokumen, semua jadi satu. Sekarang kita mau bikin lemari dengan sekat-sekat yang jelas.”

Keenam bagian itu akan mencakup kepegawaian, pengelolaan data, perencanaan program, pelaksanaan, monitoring evaluasi, hingga pengelolaan keuangan. Langkah ini terinspirasi dari pengalaman bekerja sama dengan HIVOS, mitra dari Belanda, yang menuntut SOP tersendiri dengan standar internasional.

Paulina Uktolseja, Bendahara Baileo Maluku, mengangguk setuju. Perempuan yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia pemberdayaan masyarakat ini paham betul pentingnya sistem yang teratur. “Di Maluku, kita terbiasa kerja dengan perasaan. Tapi kalau mau berkolaborasi dengan lembaga besar, kita harus bisa bicara dengan bahasa mereka juga.”

Realita Pahit CSR di Ambon: Ketika Pintu Mulai Tertutup
Ketika pembicaraan beralih ke strategi pendanaan, suasana ruangan sedikit meredup. Paulina memaparkan kenyataan yang dihadapi organisasi masyarakat sipil di Ambon: akses ke dana Corporate Social Responsibility (CSR) semakin sulit.
“Dulu, perusahaan masih mau ngobrol langsung dengan kita,” kenang Paulina. “Sekarang, mereka lebih pilih salurkan dana melalui pemerintah kota atau provinsi. Yang bisa kita dapat paling Rp25-50 juta, itupun untuk bikin bak sampah atau taman kecil.”

Nor Hiqmah dari PIRAC kemudian berbagi perspektif yang lebih luas. Menurutnya, lembaga besar seperti Greenpeace dan WWF masih berhasil menggalang dana publik melalui program kembalian di retail seperti Indomaret dan Alfamidi. “Model seperti ini bisa direplikasi, tapi butuh strategi komunikasi yang kuat,” sarannya.

Stevi mengakui dengan jujur bahwa Baileo Maluku memang belum berpengalaman membangun relasi strategis dengan lembaga filantropi. “Kita masih belajar. Selama ini kerja ya kerja saja, tidak pernah memikirkan bagaimana membangun jaringan yang sistematis.”

Pelajaran dari Bakso Ikan Tuna yang Tak Laku
Diskusi kemudian bergeser ke pengalaman lapangan yang lebih personal. Salah satu program yang paling diingat adalah upaya pemberdayaan perempuan melalui produksi bakso ikan tuna di Pulau Nusa Laut.

“Secara sosial, program itu bagus. Ibu-ibu antusias, skillnya meningkat,” cerita Stevi. “Tapi pasar tidak menyerap. Belum lagi kalau cuaca buruk, listrik mati, produksi langsung terhenti.”

Program ini menjadi cermin tantangan yang dihadapi banyak inisiatif pemberdayaan di daerah kepulauan. Infrastruktur yang terbatas, akses pasar yang sulit, dan ketergantungan pada faktor eksternal membuat program-program sosial sulit berkelanjutan secara ekonomi.

Lebih dari itu, budaya kerja kolektif di masyarakat Maluku ternyata memiliki karakteristik unik. “Orang Maluku itu lebih cocok kerja koordinatif, bukan operasional bersama,” refleksi Stevi. “Setiap orang punya alat sendiri, punya tanggung jawab sendiri, tapi tetap dalam satu wadah koordinasi.”

Evaluasi Jujur: Ketika Keluarga dan Bisnis Bercampur
Momen paling intens dari diskusi terjadi ketika tim membahas evaluasi internal organisasi. Dengan keberanian yang patut diacungi jempol, mereka mengakui kesalahan-kesalahan masa lalu.

“Selama ini kita sering campur antara manajemen program dan bisnis,” akui Stevi. “Keputusan juga terlalu dipengaruhi hubungan kekeluargaan. Ada kasus peminjaman dana internal yang akhirnya jadi pelajaran besar.”

Sarah R. Talaksaru, yang turut hadir dalam diskusi, menambahkan bahwa pengalaman tersebut justru memperkuat komitmen untuk memisahkan fungsi bisnis dan program. “Kita harus profesional, tapi tetap manusiawi. Sistemnya yang harus kuat, bukan orangnya yang dikuatkan.”

Cahaya Harapan dari Desa Mahu
Di tengah berbagai tantangan, ada satu kisah sukses yang membuat mata peserta diskusi berbinar: pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Mahu, Saparua Timur. “Banyak desa di Maluku Tengah belum punya Perdes yang sah karena prosesnya dilakukan pihak luar tanpa melibatkan masyarakat,” jelas Stevi. “Tapi di Mahu berbeda. Kita libatkan masyarakat dari awal sampai akhir.”

Hasilnya mencengangkan. Camat setempat tidak hanya mengapresiasi prosesnya, tetapi juga merekomendasikan model ini untuk desa-desa lain. “Ini bukti bahwa penguatan komunitas harus dimulai dari pelibatan aktif dan pemulihan tata kelola lokal,” tambah Paulina dengan bangga.

Epilog: Jembatan untuk Masa Depan
Ketika peserta diskusi mulai membereskan dokumen dan menutup laptop, suasana ruangan terasa berbeda. Ada optimisme baru, meski disertai kesadaran akan tantangan besar di depan mata.

Baileo Maluku bukan sekadar organisasi pemberdayaan masyarakat biasa. Mereka adalah jembatan antara tradisi dan modernitas, antara nilai-nilai lokal Maluku dan tuntutan global, antara idealisme sosial dan realitas ekonomi.

Perjalanan mereka mencerminkan pergulatan banyak organisasi masyarakat sipil di Indonesia: bagaimana tetap relevan di tengah perubahan zaman, bagaimana menjaga misi sosial sambil membangun keberlanjutan ekonomi, dan bagaimana belajar dari kegagalan untuk melangkah lebih mantap ke masa depan.

Sore itu, di kantor kecil Baileo Maluku, bukan hanya rencana strategis yang disusun. Harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kepulauan juga tengah dirajut, satu langkah pada satu waktu. **SS&NH