Membuka Pintu Kolaborasi: PIRAC Bagikan Strategi Menjalin Kemitraan dengan Lembaga Amil Zakat
Jakarta, 10 Oktober 2025 Potensi dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di Indonesia yang mencapai ratusan miliar rupiah per tahun menjadi peluang besar bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk memperluas dampak program sosial mereka. Namun, bagaimana cara organisasi non-profit menjembatani kesenjangan antara melimpahnya sumber daya filantropi Islam ini dengan kebutuhan riil di lapangan?
Pertanyaan ini menjadi fokus utama dalam diskusi Jumatan yang diselenggarakan PIRAC pada Jumat, 10 Oktober 2025. Nor Hiqmah, narasumber dari PIRAC, membagikan pengalaman berharga tentang bagaimana menjalin kemitraan strategis antara OMS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Potensi Besar yang Belum Tersambung

“Ada celah besar antara potensi suplai dana ZISWAF yang melimpah dengan tingginya kebutuhan sosial di masyarakat,” ungkap Nor Hiqmah membuka sesi. Data yang disajikan menunjukkan fakta mencengangkan: beberapa LAZ besar seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat masing-masing mengelola dana lebih dari 400 miliar rupiah per tahun. BAZNAS bahkan berhasil menghimpun 3,3 triliun rupiah sepanjang 2023.
Angka-angka fantastis ini menunjukkan bahwa dana ZISWAF berpotensi menjadi sumber pendanaan alternatif yang signifikan bagi program-program OMS. Namun, masih terjadi mismatch ketidaktersambungan antara supply side (sumber kedermawanan) dan demand side (kebutuhan riil di lapangan).
Momentum yang Tepat untuk Berkolaborasi
Beberapa perkembangan regulasi dan panduan fikih membuka peluang lebih luas bagi kolaborasi LAZ-OMS. Ketetapan MUI tentang ketentuan hukum penggunaan zakat untuk pendampingan hukum, serta panduan fikih zakat untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), menjadi landasan kuat bahwa zakat harus menjadi solusi atas masalah umat secara komprehensif.
“Kemitraan LAZ dan OMS adalah pertemuan antara potensi sumber daya dan kelembagaan yang telah lama menjadi motor gerakan sosial,” jelas Nor Hiqmah. Kolaborasi ini mempertemukan simpul supply side dan demand side menjadi sebuah energi transformatif.
Kriteria yang Harus Dipenuhi OMS
Dalam sesi ini, PIRAC merinci kriteria yang umumnya dicari LAZ dalam memilih mitra. Dari sisi legalitas, OMS harus berbadan hukum resmi, memiliki AD/ART, terdaftar di Kemenkumham, dan memiliki NPWP organisasi. Aspek kredibilitas juga sangat penting, mencakup track record program minimal 2-3 tahun, struktur organisasi yang jelas, laporan keuangan transparan, serta testimoni atau referensi positif.
LAZ juga sangat memperhatikan aspek program yang diajukan. Mereka mengharapkan tujuan program yang jelas dan terukur, target penerima manfaat spesifik (mustahik), metodologi yang masuk akal, anggaran realistis, dan rencana keberlanjutan. Tak kalah pentingnya adalah aspek dampak, di mana program harus memberikan manfaat nyata bagi mustahik, dapat diukur (measurable impact), berkelanjutan (sustainable), dan sesuai dengan prinsip syariah.
Beragam Model Kolaborasi
Nor Hiqmah menjelaskan bahwa kemitraan LAZ-OMS bisa mengambil berbagai bentuk. Mulai dari LAZ yang membiayai program OMS secara penuh, kolaborasi dalam merancang dan mengimplementasikan program bersama, hingga peran OMS sebagai konsultan, penyedia data, atau interlink (penghubung) antara LAZ dengan komunitas penerima manfaat. “Yang penting adalah bagaimana kita bisa berbagi sumberdaya secara optimal untuk menciptakan dampak yang lebih besar,” tambahnya.
Kunci Sukses: Strategi Tiga Langkah
PIRAC membagikan formula sederhana namun efektif untuk membangun kemitraan dengan LAZ. Pertama, cari kontak person yang tepat dengan mengidentifikasi siapa pengambil keputusan di LAZ yang sesuai dengan fokus program Anda. Kedua, gigih meminta waktu presentasi dan jangan mudah menyerah, tunjukkan keseriusan Anda. Ketiga, lakukan perawatan donatur (maintenance/report) dengan menjaga komunikasi, memberikan laporan berkala, dan membangun kepercayaan jangka panjang.
Membuka Jalan Baru
Diskusi Jumatan ini memberikan pencerahan bagi organisasi-organisasi yang selama ini merasa kesulitan mengakses sumber pendanaan. Dana ZISWAF yang melimpah bukan lagi sekadar potensi di atas kertas, tetapi peluang nyata yang bisa dimanfaatkan asalkan OMS mempersiapkan diri dengan baik.
“Kemitraan ini bukan tentang siapa yang memberi dan siapa yang menerima, tapi tentang bagaimana kita bersama-sama menciptakan solusi atas masalah umat,” tutup Nor Hiqmah, meninggalkan pesan inspiratif bagi para peserta. Dengan berbagai panduan praktis dan studi kasus yang dibagikan, peserta diharapkan dapat membuka pintu kolaborasi baru dengan LAZ dan memperluas dampak program sosial mereka untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.



Dalam rangka menjalankan program tersebut, pada hari Selasa, 11 September 2024, telah dilaksanakan penandatanganan surat komitmen antara Ketua RW 08, bapak Rojali Rago, dan Direktur Eksekutif PIRAC, Ibu Ninik Annisa. PIRAC, sebagai lembaga penelitian dan konsultasi, akan memberikan pendampingan teknis, pelatihan, serta dukungan terkait penyuluhan kesehatan dan pengelolaan kebun gizi.
Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui hasil kebun, tetapi juga memberdayakan perempuan dan lansia dengan memberikan aktivitas yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial. Program ini dirancang agar inklusif dan berkelanjutan, melibatkan masyarakat luas dalam prosesnya.
Kedua pihak sepakat bahwa RW 08 akan bertanggung jawab dalam memobilisasi warga dan mengelola lahan, sementara PIRAC akan mendukung dengan pendampingan teknis. Kerja sama ini diharapkan berjalan selama 12 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
Selama 3 tahun sejak tahun 2021, 2022, dan 2023, Koalisi Akses Vaksin telah berhasil memberikan vaksin COVID-19 kepada lebih dari 276.528 individu. Program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi juga telah sukses menjangkau lebih dari 124.166 orang. Sementara itu, manfaat dari program kerjasama Koalisi telah menyebar di 151 kabupaten di 27 provinsi di Indonesia.
Berbagai inisiatif yang dikembangkan oleh Koalisi Akses Vaksin memberikan pembelajaran bahwa layanan kesehatan yang inklusif harus menjadi perhatian dan kesadaran semua pihak. Untuk mewujudkan layanan yang inklusif ini memang butuh upaya dan sumberdaya besar. Semua pihak bisa membantu mewujudkannya sesuai dengan kapasitas dan sumberdaya yang dimilikinya. Kami melihat bahwa kolaborasi yang sudah dibangun selama ini harus terus dilanjutakan dengan peran baru yaitu akses kesehatan inklusif untuk kelompok rentan. Kata Hamid Abidin Koordinator Koalisi akses Vaksin
Dengan berakhirnya pandemi dan rampungnya program vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, Koalisi untuk Akses Vaksin pada tangggal 30 Januari 2023 bersepakat untuk mentranformasi menjadi Koalisi Akses Kesehatan. Kesepakatan pembentukan koalisi baru ini dihadiri oleh anggota koalisi yaitu: Filantropi Indonesia, HWDI, LTKL, OHANA, PEKKA, PIRAC, PPMN, WALHI, dan KPA.
Dari hasil pertemuan tersebut anggota Koalisi menyepakati untuk melanjutkan kerja sama kolaboratif yang telah terjalin, dengan Koalisi baru dengan nama Koalisi Akses Kesehatan untuk Kelompok Rentan dan masyarakat adat Indonesia. Rina Prasarani dari HWDI ditunjuk oleh anggota koalisi untuk menjadi koordinator didampingi oleh Nor Hiqmah dari PIRAC sebagai wakilnya. Bertempat di Hotel Oria Jakarta, Koalisi Akses Kesehatan untuk kelompok rentan dan masyarakat adat Indonesia ini dikenalkan kepada public dalam acara apresasi kolaborasi percepatan vaksinasi covid-19. Acara apresiasi ini dihadiri oleh ibu dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, MKM. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, yang ikut memberikan sambutan dalam acara aprisiasi ini. Kementrian kesehatan merupakan mitra kerja dari koalisi akses vaksin covid-19 untuk masyarakat adat dan kelompok rentan. Kementrian kesehatan sangat mengapresiasi kinerja kolaborasi Koalisi Akses vaksin ini yang telah ikut memberikan kontribusi untuk target tercapaikan kurang lebih 4 juta vaksin Covid-19 di Indonesia.
Koalisi sepakat untuk memfokuskan upaya pada penguatan akses layanan kesehatan berkualitas bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan melalui advokasi BPJS dan kemitraan multipihak. Beberapa hal yang akan dilakukan oleh Koalisi Akses Kesehatan ini adalah pendampingan pengurusan adminduk untuk mendapatkan NIK sebagai syarat untuk mendapatkan BPJS PBI, advokasi implementasi inpres no. 4 tahun 2022 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, advokasi akses alat bantuk untuk disabilitas, pendmapingan untuk akses PBI, edukasi ke berbagai pihak dan kampanye public tentang hak kesehatan
Komitmen Koalisi kedepan adalah memperjuangkan hak setiap warga khususnya kelompok rentan dan masyarakat adat untuk akses yang merata terhadap kesehatan yang berkualitas. “Komitmen kami adalah memastikan bahwa tak seorang pun dari kelompok rentan dan masyarakat adat yang ditinggalkan di belakang dalam perjuangan untuk kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rina Prasarani Koordinator Koalisi Akses Kesehatan
Sekolah Fundraising PIRAC (Public Interest Research & Advocacy Center) mengadakan Lokalatih dan Outbond Rencana Strategis Fundraising, yang ditujukan untuk membekali organisasi dan meningkatkan keterampilan dalam menyusun perencanaan strategis fundraising.
Hal itu disampaikan Nor Hiqmah, Training Manager Sekolah Fundraising PIRAC, di ruang kerjanya, Selasa (29/1/2013). Hiqmah melanjutkan, kegiatan ini akan dilangsungkan 26-28 Pebruari 2013 di Hotel Lembah Nyiur, Cisarua-Bogor. Untuk organisasi yang berminat dapat mendaftar ke PIRAC hingga batas waktu 15 Pebruari 2013. Kelas ini hanya diperuntukan untuk -maksimal- 30 orang peserta, jelas Hiqmah.
Pelatihan ini sangat cocok bagi pengurus yayasan, NGO, OPZ dan pengelola CSR, dikarenakan dalam pelatihan ini peserta tidak saja diberikan pengetahuan tentang Rencana Strategis Program dan Fundrasing, melainkan juga peserta dapat memiliki keterampilan dalam merancang langkah kerja yang sinergis antara program dan fundraising secara sistematis.
Sementara itu di saat yang sama, Yusuf, Marketing Manager Sekolah Fundraising PIRAC menambahkan “Kami memberikan diskon khusus bagi para pendaftar di awal sampai dengan 50%. Termasuk para pemegang kartu PSF yang pernah mengikuti kegiatan training di Sekolah Fundraisig PIRAC dan bagi lembaga yang mendaftarkan 3 orang atau lebih”.
Tentunya setelah pelatihan ini, alumni akan tetap mendapat pendampingan dan konsultasi dari PIRAC saat melakukan implementasi keterampilan yang diperoleh selama pelatihan tersebut, layaknya organisasi profesional yang memberikan layanan after-sales service yang mumpuni terang Yusuf mengakhiri. #MY
Stevi Talahatu menatap jauh ke cakrawala, seolah ingat pada suara gergaji mesin yang memekakkan telinga di Yamdena, Tanimbar, bertahun-tahun lalu. Kala itu, hutan adat mereka tak lagi sakral, tapi dijadikan angka-angka oleh korporasi.
Tak jauh dari Stevi, Yanes Loppies tersenyum lembut. Ia membawa narasi yang tak kalah kuattentang perempuan-perempuan Maluku yang bangkit dari keterbatasan dan kekerasan, membentuk usaha, dan menembus pasar swalayan.
Diskusi juga menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor yang memiliki komitmen terhadap pembangunan inklusif di Maluku. Dari sektor filantropi, hadir Dompet Dhuafa Maluku dan Human Initiative, yang membagikan pengalaman pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan CSR untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pentingnya pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan lokal.
Sementara itu, dari sektor konservasi dan lingkungan, hadir Yayasan Kehati, dan dari sektor pendidikan serta pemberdayaan inklusif, turut serta Yayasan Rumah Generasi.
Linda M. F. Noya dari Bank BTN menjelaskan bagaimana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kini semakin ramah terhadap pelaku usaha kecil dan mikro. Tak lagi terbatas pada pelaku usaha besar di perkotaan, KUR kini menyasar pasar tradisional, nelayan, dan pelaku usaha rumahan di desa-desa.
Sementara itu, Kun Pattikawa dari Bank BRI membagikan cerita tentang program unik yang dilaksanakan sejak 2021: Satu Desa, Satu Mantri. Dalam program ini, petugas BRIdisebut mantritinggal dan bekerja langsung di tengah masyarakat desa. Mereka bukan sekadar staf bank, tapi juga fasilitator pembangunan ekonomi lokal.
Leonn Glen dari Hypermart Maluku City Mall menyampaikan kabar yang menggembirakan. Retail modern ini tidak hanya membuka pintu bagi produk lokal, tetapi juga secara aktif menyediakan ruang pamer gratis selama 23 hari untuk UMKM yang ingin mengenalkan produknya langsung ke pelanggan.
Masalah paling sering muncul justru di balik dapurmulai dari kualitas air, kebersihan tempat produksi, hingga pengemasan dan label. Dalam sesi tanya jawab, Kak Ella dari Walang Perempuan menanyakan soal produksi sagu dan bagaimana UMKM bisa memenuhi standar kesehatan pangan.
Pintu sudah terbuka, tapi tangga masih harus dilalui satu per satu. UMKM lokal di Maluku kini berada di persimpangan: apakah akan tetap bermain di pasar terbatas, atau siap melangkah ke pasar yang lebih luas dengan segala tuntutannya?