Di tengah pesatnya perkembangan aktivitas filantropi dan mobilisasi sumber daya di tanah air, para pegiat sosial masih harus berhadapan dengan tembok tebal bernama regulasi usang. Praktik kedermawanan publik yang sejatinya dapat menjadi mesin penggerak alternatif untuk mengatasi persoalan sosial serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kerap kali terbentur oleh aturan yang tidak lagi relevan dengan dinamika zaman.