Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggelar lokakarya strategis guna mentransformasi kebijakan filantropi nasional. Melalui tiga pilar utama reformasi tata kelola, pengumpulan dana, serta pelaporan, acara ini bertujuan menghubungkan niat baik masyarakat dengan peningkatan kesejahteraan serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah nusantara demi masa depan bangsa lebih baik lagi.
Keberlanjutan organisasi nirlaba sering terkendala ketergantungan pada hibah jangka pendek. Skema dana amanat atau trust fund menawarkan solusi pemisahan aset yang kokoh. Kajian mendalam bersama IJRS dan Yayasan Penabulu mendorong adopsi prinsip fidusia serta penguatan kerangka hukum guna menjamin efektivitas jangka panjang gerakan sosial di tanah air tercinta kita ini.
Membedah Tata Kelola Dana Amanat untuk Sektor Non-Pemerintah Selengkapnya
atusan perwakilan gerakan publik dan akademisi berkumpul dalam Konferensi Masyarakat Sipil 2026 yang diinisiasi INFID. Forum penting ini mendeklarasikan maklumat bersama guna menghentikan kriminalisasi, menerapkan kebijakan ekonomi redistributif, melindungi ruang hidup warga, serta menuntut partisipasi publik secara luas demi terwujudnya pembangunan nasional yang seutuhnya berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tercinta.
Catatan dan Konsolidasi Konferensi Masyarakat Sipil 2026 INFID Selengkapnya
Menghadapi tantangan berat selama pandemi, Koalisi Akses Vaksin berhasil mendistribusikan ratusan ribu dosis ke wilayah terpencil berkat sinergi lintas sektor. Buku inspiratif ini merangkum kisah nyata dan inovasi organisasi masyarakat dalam melindungi komunitas adat serta kelompok rentan agar tidak berjuang sendirian di tengah krisis.
Di tengah dinamika global yang terus berkembang, kebutuhan sosial di berbagai belahan dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk menjawab tantangan ini, investasi sosial swasta memegang peranan yang sangat penting.
Menuju Sektor Sosial Asia yang Lebih Tangguh: Temuan Penting dari Doing Good Index 2026 Selengkapnya
Mekanisme Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dinilai sudah tidak relevan dan kurang memadai
Mendorong Transparansi Filantropi: Konsolidasi Masyarakat Sipil Kawal RPP PUB Selengkapnya
Aliansi Pemajuan Filantropi Indonesia mempercepat penyusunan catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Sumbangan.
Aliansi Masyarakat Sipil Percepat Penyusunan RPP Penyelenggaraan Sumbangan Selengkapnya
Catatan dari Forum NGOPI Klaster Filantropi Pendidikan 2026 JAKARTA, Suasana Classroom D di IPMI International Business School, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026) siang itu tampak hangat. Puluhan perwakilan lembaga filantropi, yayasan pendidikan, hingga organisasi non-pemerintah duduk melingkar dalam ajang Ngobrolin Pendidikan Indonesia (NGOPI) #1. Sebagai salah satu peserta yang hadir mewakili
Hasil Doing Good Index (DGI) 2026 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan proses pendirian organisasi sosial tercepat di Asia.
Di tengah kedaruratan bencana Sumatera, inisiatif solidaritas dari masyarakat dan pegiat kemanusiaan justru terhambat oleh regulasi yang usang. Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan mendesak Pemerintah untuk segera meninjau dan mereformasi regulasi perizinan donasi yang dinilai membelenggu partisipasi publik.
Aliansi Filantropi Desak Pemerintah Lindungi, Bukan Batasi, Sumbangan Bencana Selengkapnya
