Berita PIRAC

Banyak cara yang dilakukan organisasi dalam rangka memperkuat organisasi sipil dan kelompok perempuan. Satu diantaranya yaitu melakukan penguatan advokasi anggaran di tingkat basis (desa) yang responsif gender dan inklusif. Kerja advokasi yang terencana, terstruktur dan berdampak besar bagi kelompok perempuan merupakan usaha-usaha yang harus dilakukan. Untuk memperkuat kerja-kerja advokasi platform iHub

Kota Bogor merupakan kota yang gencar dan memiliki semangat tinggi dalam memperbaiki potret negatif intoleransi. Ada banyak upaya-upaya dan inisiatif kebijakan kota yang kondusif dalam menciptakan kemajuan toleransi. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu mendorong dan menjamin pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan. Kampanye untuk terus bersemangat dalam kebersamaan juga menjadi isu yang

Beberapa waktu lalu masyarakat digemparkan oleh berita dugaan penyelewengan di salah satu lembaga kemanusiaan terbesar di Indonesia. Kasus ACT harus menjadi otokritik bagi gerakan kemanusiaan dan pegiat Filantropi mengenai pentingnya memperkuat tata kelola serta akuntabilitas organisasi agar kepercayaan publik juga terus terjaga

Perencanaan dan penganggaran desa adalah proses yang saling terkait dan keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Proses perencanaan penganggaran desa harus berlandaskan pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang pengaturan lebih lanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47/2015.

Bagaimanakah kaum muda terlibat dalam proses dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah? Sejauh mana kaum muda memiliki peran yang lebih bermakna dalam proses mendorong kebijakan di daerahnya?

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, yang bertujuan untuk berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Menurut ISO 26000, subjek inti tanggung jawab sosial mencakup tata kelola, HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang

Para penyandang disabilitas menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksisibilitas yang memungkinkan mereka mengakses layanan publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, pendidikan, kemasyarakatan, dan politik. Walau ada kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Salah satunya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang

Dalam rangka mendorong RUU Penyelenggaraan Sumbangan untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Aliansi Filantropi Indonesia untuk RUU Penyelenggaraan Sumbangan bertatap muka dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Bapak Willy Aditya Rabu, 28 September 2022, Pukul 11.00 – 12.00 Ruang Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI

Saat ini ada berbagai alternatif pendanaan untuk OMS, salah satunya kewirausahaan sosial. Bagaimana konsep kewirausahaan sosial yang dapat dirintis oleh OMS? Seperti apa praktik yang baik dan kunci sukses membangun kewirausahaan sosial untuk OMS?

Laporan Doing Good Index 2022 : Regulasi di Indonesia Sulit Dipahami dan Diterapkan Seperti dua tahun sebelumnya, Laporan Doing Good Index (DGI) 2022 menempatkan Indonesia di jajaran negara dengan peringkat “doing okay” dalam mendukung kegiatan filantropi atau inisiatif sosial yang dilakukan warganya melalui organisasi sosial[1]. Hal ini mengindikasikan minimnya perubahan