Merancang Aksi untuk Pembangunan Berkeadilan

Kerapuhan internal yang membayangi arah perjalanan bangsa hari ini menyerukan agar gerakan publik bergerak lebih solid. Tantangan sosio-ekonomi dan politik nasional tidak lagi bisa dipandang sebagai isu sektoral semata. Pada Selasa, 6 Oktober 2026, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengumpulkan sekitar 200 perwakilan gerakan publik, akademisi, serta kelompok muda di AONE Hotel, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ruang temu untuk menyatukan langkah dan memperkuat strategi bersama.

Sebagai lembaga independen yang berfokus pada studi dan pengembangan gerakan sosial, Public Interest Research and Advocacy Center atau PIRAC turut hadir memenuhi undangan strategis ini. Kehadiran ini menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu-isu tata kelola publik, penguatan kapasitas antar-lembaga, serta penggalangan sumber daya berkelanjutan bagi gerakan warga di Indonesia.

Urgensi Menjaga Ruang Gerak dan Keadilan Sosial

Dalam pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Romo Franz Magnis-Suseno, disuarakan keprihatinan mendalam atas realitas sosial saat ini. Amanat sila kelima Pancasila—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—dinilai belum dinikmati secara nyata oleh sekitar 60% populasi. Ketimpangan struktural ini diperparah oleh krisis iklim, perampasan ruang hidup, hingga penyempitan ruang berekspresi.

Merespons kondisi tersebut, sebanyak 200 organisasi mendeklarasikan maklumat bersama bertajuk “Merebut Kembali Demokrasi dan Menegakkan Keadilan”. Maklumat ini menegaskan empat poin tuntutan utama:

Hentikan Kriminalisasi: Menuntut penghentian segala bentuk intimidasi, kekerasan, serta kriminalisasi terhadap warga, aktivis lingkungan, dan pembela HAM yang menyuarakan kritik.
Ekonomi Redistributif: Mendesak penerapan kebijakan ekonomi serta sistem perlindungan sosial yang memihak pada kelompok rentan guna memangkas jurang ketimpangan.
Perlindungan Ruang Hidup: Menuntut pengakuan resmi dan jaminan atas hak tanah serta ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal dari ekspansi industri ekstraktif maupun proyek transisi energi yang timpang.
Kontrol Publik yang Bermakna (Meaningful Participation): Menuntut pembukaan akses pengawasan dan partisipasi publik secara transparan, nyata, dan inklusif dalam setiap perumusan kebijakan strategis nasional.

Enam Pilar Sesi Paralel: Dari Gagasan Menjadi Langkah Nyata

Diskusi yang berlangsung dinamis terbagi ke dalam enam sesi paralel. Setiap sesi membedah persoalan spesifik sekaligus merumuskan agenda aksi mendesak.

Fokus Sesi Paralel	Isu Utama yang Dibahas	Hasil Diskusi & Rekomendasi Utama
Penguatan Ruang Sipil	Penyempitan ruang berekspresi di ranah publik dan digital.	Desakan reformasi institusi penegak hukum menuju democratic policing serta perlindungan hukum terintegrasi bagi aktivis digital dan jurnalis.
Penegakan HAM	Pelanggaran HAM masa lalu dan konflik agraria.	Pemenuhan HAM tidak boleh bersifat transaksional; penuntasan RUU pro-korban serta pembentukan badan pengawas independen.
Penurunan Ketimpangan Ekonomi	Ketimpangan struktural yang dirasakan oleh mayoritas warga.	Penerapan kebijakan fiskal redistributif seperti wealth tax bagi kelompok super-rich, jaminan upah layak, dan perlindungan sosial universal.
Keadilan Sosial & Gender	Marginalisasi kelompok perempuan, disabilitas, dan minoritas.	Pengarusutamaan perspektif GEDSI; menempatkan kelompok rentan sebagai subjek utama pembangunan dan pengawalan UU TPKS di tingkat tapak.
Kelestarian Lingkungan & Iklim	Greenwashing dan perampasan lahan berdalih transisi energi.	Percepatan transisi energi berkeadilan (just transition) berbasis kearifan lokal serta penolakan proyek food estate skala besar.
Tata Kelola Global & SDGs	Dampak krisis global terhadap kesejahteraan rakyat di tingkat tapak.	Kepemimpinan aktif di forum internasional untuk advokasi penghapusan utang negara berkembang dan pemberantasan aliran dana gelap (illicit financial flows).

Strategi Penguatan Internal dan Mobilisasi Sumber Daya

Di samping pembahasan isu-isu kebijakan publik, forum ini menggarisbawahi pentingnya pembenahan tata kelola internal organisasi non-pemerintah. Agar kerja-kerja keberlanjutan dapat berjalan mandiri, independen, dan berdaya tahan tinggi, diperlukan tiga aspek strategis:

1. Diversifikasi Pendanaan Domestik

Ketergantungan pada satu sumber pendanaan eksternal membawa risiko terhadap keberlanjutan program kerja. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fundraising yang akuntabel dan berbasis pada partisipasi publik menjadi kunci. Kerjasama dengan berbagai pilar donor lokal dapat menjaga independensi lembaga dalam jangka panjang.

2. Optimalisasi Potensi Derma Publik

Tradisi berbagi di Indonesia memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara profesional. Praktik filantropi yang dikembangkan tidak sekadar mengumpulkan bantuan material, melainkan didorong untuk mendukung gerakan perubahan sosial yang berkeadilan. Pengelolaan dana hibah dan sumbangan masyarakat yang transparan akan memperkuat kepercayaan publik.

3. Regenerasi dan Keamanan Kerja Aktivis

Keberlanjutan gerakan sangat bergantung pada pelibatan aktif generasi muda dalam struktur kepemimpinan. Di saat yang sama, penguatan sistem keamanan siber dan perlindungan hukum bagi para pekerja sosial menjadi prioritas agar aktivitas pendampingan di akar rumput dapat berlangsung aman.

Membangun Sinergi Gerakan Kerakyatan

Langkah perjuangan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen. Gerakan ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terkonsolidasi dalam satu simpul kolaborasi.

Kerja-kerja pendampingan warga, penguatan kapasitas basis, hingga kampanye publik membutuhkan partisipasi Anda. Elemen Masyarakat Sipil bersama dengan berbagai jejaring Masyarakat Sipil di seluruh Indonesia terus membuka ruang bagi siapa saja yang ingin berkontribusi. Baik melalui kepakaran akademis, penggalangan partisipasi warga, hingga pengawalan agenda advokasi kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

Perubahan sosial yang substantif tercipta ketika publik memilih untuk terlibat, mengawasi, dan bergerak bersama demi keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.