Berita Kegiatan

Lembaga Filantropi Indonesia sebagai tim leader dalam mengusung Rencana Undang-undang Penyelenggaraan Sumbangan (RUU PS) menggelar rapat koordinasi pada 27 Juli 2022. Agenda utama yaitu untuk merumuskan strategi advokasi RUU PS. Rapat koordinasi dilakukan di ruang rapat lembaga Wahana Visi Indonesia. Rapat dihadiri sebagian besar anggota yang mendukung RUU PS. Diwakili

Laporan Doing Good Index 2022 : Regulasi di Indonesia Sulit Dipahami dan Diterapkan Seperti dua tahun sebelumnya, Laporan Doing Good Index (DGI) 2022 menempatkan Indonesia di jajaran negara dengan peringkat “doing okay” dalam mendukung kegiatan filantropi atau inisiatif sosial yang dilakukan warganya melalui organisasi sosial[1]. Hal ini mengindikasikan minimnya perubahan

Dalam rangka mendorong RUU Penyelenggaraan Sumbangan untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Aliansi Filantropi Indonesia untuk RUU Penyelenggaraan Sumbangan bertatap muka dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Bapak Willy Aditya Rabu, 28 September 2022, Pukul 11.00 – 12.00 Ruang Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI

Para penyandang disabilitas menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksisibilitas yang memungkinkan mereka mengakses layanan publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, pendidikan, kemasyarakatan, dan politik. Walau ada kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Salah satunya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, yang bertujuan untuk berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Menurut ISO 26000, subjek inti tanggung jawab sosial mencakup tata kelola, HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang

Bagaimanakah kaum muda terlibat dalam proses dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah? Sejauh mana kaum muda memiliki peran yang lebih bermakna dalam proses mendorong kebijakan di daerahnya?

Perencanaan dan penganggaran desa adalah proses yang saling terkait dan keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Proses perencanaan penganggaran desa harus berlandaskan pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang pengaturan lebih lanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47/2015.

Kota Bogor merupakan kota yang gencar dan memiliki semangat tinggi dalam memperbaiki potret negatif intoleransi. Ada banyak upaya-upaya dan inisiatif kebijakan kota yang kondusif dalam menciptakan kemajuan toleransi. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu mendorong dan menjamin pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan. Kampanye untuk terus bersemangat dalam kebersamaan juga menjadi isu yang

Banyak cara yang dilakukan organisasi dalam rangka memperkuat organisasi sipil dan kelompok perempuan. Satu diantaranya yaitu melakukan penguatan advokasi anggaran di tingkat basis (desa) yang responsif gender dan inklusif. Kerja advokasi yang terencana, terstruktur dan berdampak besar bagi kelompok perempuan merupakan usaha-usaha yang harus dilakukan. Untuk memperkuat kerja-kerja advokasi platform iHub

Karena itulah pada tahun 2013 ini dialokasikan dana sebesar 10 juta per desa untuk meningkatkan kapasitas pelaku pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan dan pembuatan media komunitas. “Adapun dana untuk kegiatan sosialisasi warga tersebut dialokasikan sebesar 3 juta rupiah.” demikian diungkapkan oleh Purtomo, asisten kota Community development PNPM-Mandiri Kota Pekalongan menjelaskan. Sosialisasi