Suasana kantor Walang Perempuan terasa hangat pada Selasa sore, 27 Mei 2025. Di ruang pertemuan yang tidak terlalu besar, tim inti organisasi pemberdayaan perempuan asal Maluku ini berkumpul bersama mitra dari KEHATI dan PIRAC. Atmosfer kekeluargaan terasa kental—seperti keluarga besar yang sedang merencanakan masa depan bersama.

Namun di balik kehangatan itu, tersimpan agenda serius: bagaimana organisasi yang telah 18 tahun mengabdi pada pemberdayaan perempuan ini mempersiapkan diri untuk forum kolaborasi multi-sektor yang akan digelar esok hari.

Kembali ke Akar: Merapikan Rumah Internal
“Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, kami lebih banyak turun langsung ke komunitas di wilayah pegunungan,” ungkap Kak Ella, Direktur Walang Perempuan, dengan nada reflektif. “Akibatnya, pengelolaan kelembagaan mengalami keterlambatan.”

Pengakuan jujur ini menjadi titik awal diskusi strategis sore itu. Walang Perempuan, organisasi yang telah berdiri sejak 2007, kini sadar bahwa untuk melangkah lebih jauh, mereka perlu merapikan “rumah” mereka sendiri terlebih dahulu.

Langkah konkret yang mereka ambil adalah pembaruan total Standar Operasional Prosedur (SOP)—mulai dari pengelolaan keuangan, keamanan dan perlindungan perempuan dan anak, hingga penguatan kelembagaan. Seluruh dokumen baru ini telah mendapat restu dari dewan pengawas.  “Ini bukan sekadar rutinitas birokratis,” tegas Kak Ella. “Ini soal memastikan bahwa setiap langkah kami ke depan memiliki fondasi yang kuat.”

Perjalanan Panjang Menuju Legalitas
Cerita Walang Perempuan bukanlah kisah startup yang langsung meledak. Mereka memulai dengan program kerja sama PTD pada 2007 dengan dana modest 18 juta rupiah. Namun perjalanan menuju legalitas penuh justru berliku.

Meski telah berdiri hampir dua dekade, pengesahan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM sempat tertunda karena keterbatasan sumber daya. Ironisnya, dorongan untuk menyelesaikan masalah ini datang dari syarat kerja sama dengan USAID.

“Kami akhirnya menempuh jalur pengadilan dan kini telah memperoleh pengesahan resmi dari Pengadilan Negeri Ambon,” jelas Kak Ella sambil menunjukkan akta notaris dengan stempel basah pengadilan—bukti legalitas yang mereka banggakan.  Bahkan struktur kepengurusan pun sedang direvisi. Dua dari tiga pembina sebelumnya telah tidak aktif—satu wafat, satu terkena stroke. Revisi akta menjadi bagian dari upaya memperkuat legitimasi organisasi.

Dari 18 Juta ke 5 Miliar: Evolusi Finansial
Angka-angka dalam pembukuan Walang Perempuan menceritakan kisah pertumbuhan yang mengesankan. Dari proyek perdana 18 juta rupiah, mereka berhasil mengelola dana hingga 5 miliar rupiah melalui program MAMPU dalam kurun waktu tiga tahun. “Seluruh proses keuangan masih kami lakukan secara manual, namun mengikuti prosedur ketat dan transparan,” ujar Kak Ella dengan bangga.

Namun pertumbuhan ini juga membawa tantangan baru. Biaya audit tahunan yang mencapai 80-120 juta rupiah—yang pada program MAMPU ditanggung tim dari Jakarta—kini menjadi beban tersendiri untuk program-program yang lebih kecil.

Merangkul Isu Global, Mempertahankan Akar Lokal
Yang menarik dari diskusi sore itu adalah bagaimana Walang Perempuan berusaha menyeimbangkan isu global dengan realitas lokal. Sejak 2021, mereka telah mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam rencana strategis—langkah yang tidak hanya merespons kebutuhan komunitas, tetapi juga membuka pintu kerja sama dengan mitra yang fokus pada ESG (Environmental, Social, Governance).

Namun tantangan teknis di lapangan tetap nyata. Misalnya, pergeseran dari penyimpanan sagu tradisional menggunakan daun ke karung plastik yang memicu kekhawatiran keamanan pangan. Peserta rapat sepakat perlunya SOP baru untuk pengolahan pangan lokal yang higienis dan aman.
“Kami tidak bisa mengabaikan kearifan lokal, tetapi juga tidak boleh resisten terhadap inovasi yang bermanfaat,” refleksi salah satu peserta rapat.

Perempuan dan Tanah: Perjuangan yang Belum Usai
Isu yang paling menggugah dalam diskusi adalah ketimpangan akses perempuan terhadap hak atas tanah adat (dati). Situasi ini memperkuat urgensi pemberdayaan ekonomi berbasis gender yang selama ini menjadi fokus utama Walang Perempuan.

“Tanah bukan sekadar aset ekonomi bagi masyarakat adat. Ini soal identitas, kelangsungan hidup, dan masa depan,” ungkap Nor Hiqmah dari PIRAC yang membuka diskusi sore itu. Melalui pendekatan komunitas dan advokasi kebijakan, Walang Perempuan terus berjuang memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ini. **SS & NH