Pengelola

Optimalisasi Kenyamanan Aksesibilitas Publik Bagi Pengguna Disabilitas

Para penyandang disabilitas menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksisibilitas yang memungkinkan mereka mengakses layanan publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, pendidikan, kemasyarakatan, dan politik. Walau ada kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Salah satunya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang […]

Optimalisasi Kenyamanan Aksesibilitas Publik Bagi Pengguna Disabilitas Selengkapnya

Dinamika dan Tantangan Pengurusan Izin Penggalangan Uang dan Barang

Beberapa waktu lalu masyarakat digemparkan oleh berita dugaan penyelewengan di salah satu lembaga kemanusiaan terbesar di Indonesia. Kasus ACT harus menjadi otokritik bagi gerakan kemanusiaan dan pegiat Filantropi mengenai pentingnya memperkuat tata kelola serta akuntabilitas organisasi agar kepercayaan publik juga terus terjaga

Dinamika dan Tantangan Pengurusan Izin Penggalangan Uang dan Barang Selengkapnya

Kolaborasi Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Tolerasi

Kota Bogor merupakan kota yang gencar dan memiliki semangat tinggi dalam memperbaiki potret negatif intoleransi. Ada banyak upaya-upaya dan inisiatif kebijakan kota yang kondusif dalam menciptakan kemajuan toleransi. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu mendorong dan menjamin pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan. Kampanye untuk terus bersemangat dalam kebersamaan juga menjadi isu yang

Kolaborasi Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Tolerasi Selengkapnya

Perumusan Strategi Advokasi RUU Penyelenggaraan Sumbangan

Lembaga Filantropi Indonesia sebagai tim leader dalam mengusung Rencana Undang-undang Penyelenggaraan Sumbangan (RUU PS) menggelar rapat koordinasi pada 27 Juli 2022. Agenda utama yaitu untuk merumuskan strategi advokasi RUU PS. Rapat koordinasi dilakukan di ruang rapat lembaga Wahana Visi Indonesia. Rapat dihadiri sebagian besar anggota yang mendukung RUU PS. Diwakili

Perumusan Strategi Advokasi RUU Penyelenggaraan Sumbangan Selengkapnya

Diskusi Publik dan Desiminasi Hasil Studi Fundraising Menuju Keberlanjutan Radio Komunitas di Kendari

KENDARI – Jaringan Radio Komunitas (JRK) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan Diskusi Publik dan Desiminasi Hasil Studi Fundraising Menuju Keberlanjutan Radio Komunitas yang telah dilakukan Sekolah Fundraising PIRAC dan JRKI selama satu tahun ini. Kegiatan ini bertempat di Kafe Pondok Bamboe, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 21 Juli 2013. Pada kesempatan itu,

Diskusi Publik dan Desiminasi Hasil Studi Fundraising Menuju Keberlanjutan Radio Komunitas di Kendari Selengkapnya

Dewan Pers Jaring Masukan Kode Etik Filantropi Media Massa

JAKARTA- Penyusunan kode etik filantropi mediamassa memasuki tahapan penjaringan masukan dari masyarakat. Dewan pers telah mempublikasikan draft kode etik filantropi media massa ini di websitenya mulai jum’at (15/12) kemarin dan meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan. Dewan pers juga akan menggelar lokakarya pada awal Februari nanti untuk mensosialisasikan draft

Dewan Pers Jaring Masukan Kode Etik Filantropi Media Massa Selengkapnya

Diskusi Kamisan GESI : Budgeting dan Isu Transparansi Dalam Telaah GESI

Banyak cara yang dilakukan organisasi dalam rangka memperkuat organisasi sipil dan kelompok perempuan. Satu diantaranya yaitu melakukan penguatan advokasi anggaran di tingkat basis (desa) yang responsif gender dan inklusif. Kerja advokasi yang terencana, terstruktur dan berdampak besar bagi kelompok perempuan merupakan usaha-usaha yang harus dilakukan. Untuk memperkuat kerja-kerja advokasi platform iHub

Diskusi Kamisan GESI : Budgeting dan Isu Transparansi Dalam Telaah GESI Selengkapnya

Kolaborasi OMS dan Perusahaan Dalam Penguatan Masyarakat

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, yang bertujuan untuk berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Menurut ISO 26000, subjek inti tanggung jawab sosial mencakup tata kelola, HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang

Kolaborasi OMS dan Perusahaan Dalam Penguatan Masyarakat Selengkapnya

Scroll to Top