Perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia dalam berbagi dan berdonasi. Sayangnya, payung hukum utama yang mengatur aktivitas ini—yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)—sudah berusia lebih dari empat dekade dan dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika filantropi modern. Pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar ekosistem filantropi dan gerakan masyarakat sipil dapat tumbuh secara akuntabel, adaptif, serta terlindungi secara hukum.
Menjawab urgensi tersebut, Ari Syarifudin berkesempatan hadir mewakili PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) dalam sebuah forum diskusi strategis pada Kamis, 12 November 2026 lalu, bertempat di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Ruang Rapat Lantai 5, Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Diskusi yang berlangsung hangat dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ini mempertemukan pemangku kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (termasuk jajaran Asisten Deputi di bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, serta Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial) bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil dan jaringan filantropi, seperti Aliansi Pemajuan Filantropi Indonesia (APFI), Dompet Dhuafa, Human Initiative, YAPPIKA, Penabulu, dan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI).

Menyepakati 6 Pergeseran Paradigma dalam RPP Pengumpulan Sumbangan
Fokus utama pertemuan ini adalah menyamakan persepsi atas intisari draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengumpulan Sumbangan sebagai revisi dari PP No. 29 Tahun 1980 yang diinisiasi oleh APFI dengan fasilitasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Dalam draf tersebut, disepakati enam pergeseran paradigma mendasar untuk memodernisasi tata kelola donasi di Indonesia:
- Penyederhanaan Izin Berbasis Digital Satu Pintu: Proses perizinan pengumpulan sumbangan dirancang menjadi lebih ringkas melalui sistem digital terpadu dengan masa berlaku izin hingga 5 tahun, sehingga mengurangi beban birokrasi bagi lembaga pengumpul dana.
- Penataan Biaya Operasional yang Transparan: Regulasi baru mendorong standar pengelolaan biaya operasional yang lebih adil, rasional, dan transparan kepada publik guna menjaga kepercayaan donatur.
- Skema Kemitraan bagi Individu dan Influencer: Merespons maraknya penggalangan dana oleh figur publik maupun content creator di media sosial, RPP ini mengatur mekanisme kemitraan resmi dengan lembaga berizin agar gerakan solidaritas warga tetap berjalan aman dan akuntabel.
- Pelaporan Terbuka Berbasis Risiko: Kewajiban pelaporan disusun secara proporsional sesuai tingkat risiko dan skala penghimpunan dana, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik.
- Pengecualian Izin pada Situasi Darurat Bencana: Dalam kondisi darurat bencana yang membutuhkan respons cepat, penggalangan dana kemanusiaan diberikan kelonggaran atau pengecualian prosedur izin awal agar bantuan dapat segera tersalurkan kepada penyintas.
- Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas: Mendorong peran aktif ekosistem filantropi dalam menjaga integritas pengelolaan dana publik.
Strategi Akselerasi Regulasi melalui Jalur Izin Prakarsa
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah strategi menembus kebuntuan waktu legislasi. Mengingat rencana revisi Undang-Undang terkait pengumpulan uang dan barang di DPR RI saat ini masih berada dalam daftar panjang (long list), menunggu proses legislasi tingkat undang-undang tentu akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, forum sepakat untuk mengambil langkah taktis dengan mempercepat pembaruan regulasi di tingkat Peraturan Pemerintah melalui jalur Izin Prakarsa. Jalur ini dinilai paling realistis dan strategis untuk segera menghadirkan kepastian hukum bagi para pegiat filantropi, sekaligus berkoordinasi erat dengan Kementerian Sosial (Kemensos) serta kementerian/lembaga terkait lainnya.
Agar proses pengajuan Izin Prakarsa dan penyempurnaan draf RPP berjalan mulus, para peserta rapat merumuskan empat langkah strategis dalam waktu dekat:
- Pencermatan Internal Kemenko Pemberdayaan Masyarakat: Jajaran kedeputian di lingkungan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan melakukan telaah mendalam secara internal terhadap substansi draf RPP sebelum dibawa ke tingkat lintas kementerian.
- Audiensi Tingkat Tinggi: Menjadwalkan audiensi khusus dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos) dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Setneg) guna membangun dukungan politik dan administratif atas pengajuan Izin Prakarsa.
- Penyusunan Ekosistem Pengawasan Internal Asosiasi: Jaringan organisasi filantropi dan masyarakat sipil akan merancang mekanisme pengawasan mandiri (self-regulation) di tingkat asosiasi untuk memastikan standar etik dan kepatuhan anggota tetap terjaga.
- Penyelarasan Kebijakan Perlindungan Sosial: Memastikan substansi RPP Pengumpulan Sumbangan selaras dan saling melengkapi dengan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perlindungan Sosial Adaptif yang tengah disusun pemerintah.
Dari dinamika diskusi lintas sektor ini, ada beberapa catatan penting yang dapat kita petik bersama:
- Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil adalah Kunci: Perubahan regulasi yang berdampak luas tidak bisa dikerjakan secara sektoral. Sinergi antara pemerintah (Kemenko Pemberdayaan Masyarakat) dan jaringan OMS/filantropi (APFI, PIRAC, PFI, dan mitra lainnya) membuktikan bahwa dialog yang konstruktif mampu melahirkan rumusan kebijakan yang solutif.
- Regulasi Harus Adaptif terhadap Realitas Digital: Pengaturan mengenai influencer dan sistem perizinan digital satu pintu menunjukkan kesadaran bahwa hukum harus mengikuti perkembangan perilaku berdonasi masyarakat, bukan justru menghambat niat baik warga.
- Keseimbangan antara Kemudahan dan Akuntabilitas: Penyederhanaan izin selama 5 tahun dan pengecualian di masa darurat bencana diimbangi dengan pelaporan berbasis risiko serta pengawasan internal asosiasi. Ini adalah titik temu ideal antara efisiensi birokrasi dan perlindungan bagi publik.
Revisi PP No. 29 Tahun 1980 bukan sekadar urusan administratif, melainkan ikhtiar bersama untuk merawat tradisi kedermawanan masyarakat Indonesia agar semakin dipercaya, profesional, dan berdampak luas bagi pemberdayaan masyarakat. PIRAC bersama seluruh elemen jaringan filantropi akan terus mengawal proses ini hingga regulasi yang baru benar-benar terwujud.
