Kemendikdasmen Tawarkan Tiga Area Prioritas Investasi Filantropi

Jakarta, 18 November 2025 — Memasuki tahun 2026, Kemendikdasmen telah menetapkan peta jalan program sektoral yang sangat ambisius, yang sekaligus menciptakan peluang emas bagi Klaster Filantropi Pendidikan (KFP) PFI untuk melakukan intervensi yang paling strategis. Dalam presentasinya, Vivi Andriani, S.T., M.Sc., Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemendikdasmen, menggarisbawahi tiga area prioritas investasi filantropi yang secara langsung akan melengkapi alokasi APBN dan mempercepat pencapaian target nasional.

Menurut Vivi Andriani  Kemendikdasmen tawarkan tiga titik prioritas kritis untuk mendukung target revitalisasi 11.744 sekolah dan sertifikasi guru.  Hal ini selaras denan peta jalan filantropi 2026 yaitu mengisi celah Rp 14,57 untuk program  revitalisasi dan menyelamatkan 703 ribu guru non-ASN.  Tiga prioritas tersebut yaitu :

• Infrastruktur dan Celah Revitalisasi Satuan Pendidikan
• Menyelamatkan 703 Ribu Guru Non-ASN
• Vokasi dan Kesiapan Kerja untuk Anak Tidak Sekolah

Prioritas 1: Infrastruktur dan Celah Revitalisasi Satuan Pendidikan

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan, dengan target 11.744 satuan pendidikan yang akan disasar pada tahun 2026, dengan anggaran mencapai Rp14,57 triliun. Program fisik ini memiliki dampak ekonomi yang besar (multiplier effect konservatif mencapai Rp27 triliun) dan menyerap lebih dari 350 ribu pekerja. Namun, karena pemenuhan prasarana di berbagai jenjang harus dilakukan secara bertahap, masih ada ribuan ruang kelas rusak sedang dan berat yang belum ter-APBN-kan.

Di sinilah peran filantropi menjadi krusial. Melalui Partisipasi Semesta Pendidikan Berkelanjutan (PSPB), filantropi dapat berinvestasi dalam Revitalisasi Satuan Pendidikan yang berada di luar target APBN. Lebih penting lagi, filantropi dapat fokus pada pemenuhan prasarana non-fisik dan kebutuhan infrastruktur dasar, yang menjadi prasyarat bagi program mutu.

Vivi Andriani mencontohkan, masih ada 2.890 sekolah yang tidak memiliki sumber listrik dan 268 sekolah yang tidak memiliki akses internet. Investasi pada paket Infrastruktur Digital ini adalah Prioritas Tingkat Tinggi karena tanpa listrik dan internet, program Digitalisasi Pembelajaran yang berfokus pada konten dan pelatihan guru pada tahun 2026 tidak akan efektif. Dengan menyasar 2.890 sekolah tersebut, filantropi dapat memberikan dampak besar karena secara langsung mengatasi kendala akses yang menghambat pelaksanaan program mutu.

Prioritas 2: Menyelamatkan 703 Ribu Guru Non-ASN

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru adalah salah satu Upaya Transformatif Super Prioritas negara. Meskipun pemerintah fokus pada penuntasan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan kualifikasi guru S1/DIV, skala masalahnya masih sangat besar. Kemendikdasmen mencatat terdapat 1,16 juta guru belum bersertifikasi. Dari jumlah tersebut, 703.089 guru Non-ASN sudah memiliki kualifikasi S1/D4 namun belum mendapatkan sertifikasi. Populasi guru non-ASN ini menghadapi kesulitan dalam mengakses program kualifikasi yang dibiayai pemerintah yang cenderung memprioritaskan kuota ASN/PNS.

Ini adalah celah strategis yang harus diisi oleh filantropi. Melalui Paket Dukungan Pelatihan Guru pada PSPB, filantropi dapat menargetkan 703.089 guru Non-ASN yang merupakan ujung tombak pendidikan namun sering terlewatkan dalam skema pembiayaan formal. Fokus materi pelatihan sebaiknya mencakup penguatan Literasi dan Numerasi (untuk meningkatkan skor AKM) serta pelatihan kompetensi digital seperti Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial, yang menargetkan 62.898 guru pada tahun 2026.

Dukungan finansial untuk sertifikasi atau program pengembangan kompetensi bagi guru non-ASN ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme mereka tetapi juga memberikan jaminan kesejahteraan dan keberlanjutan karir, sejalan dengan mandat Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru yang merupakan salah satu Game Changer nasional.

Prioritas 3: Vokasi dan Kesiapan Kerja untuk Anak Tidak Sekolah

Filantropi harus secara agresif mendukung program vokasi untuk mengatasi masalah 2,48 juta Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 16-18 tahun. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), yang menargetkan 21.510 ATS pada 2026, harus diperkuat.

Selain itu, Kemendikdasmen menargetkan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi 250.000 siswa SMK pada tahun 2026. Sertifikasi ini adalah upaya fundamental untuk memastikan lulusan memiliki pengakuan kompetensi yang diakui dunia kerja, yang menjawab masalah skill mismatch.

Filantropi korporasi dapat secara hyper-targeted masuk ke program ini:

1. Mendukung Teaching Factory (TeFa) di 750 SMK pada tahun 2026 dengan menyediakan peralatan modern, mentor industri, atau bahkan jaminan penyerapan lulusan.
2. Mendanai Biaya Uji Kompetensi bagi siswa SMK dari keluarga kurang mampu.
3. Memperkuat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 di sekolah.

Sinergi yang tepat pada tiga prioritas ini—Infrastruktur Digital, Kualifikasi Guru Non-ASN, dan Sertifikasi Vokasi—akan memastikan bahwa kontribusi KFP PFI menghasilkan dampak yang paling tinggi, terukur, dan selaras dengan akselerasi pendidikan inklusif dan berkelanjutan, yang menjadi inti dari kolaborasi pemerintah dan filantropi saat ini. Dengan berinvestasi pada titik kritis ini melalui PSPB, filantropi benar-benar menjadi katalisator bagi transformasi pendidikan nasional.