Dukungan Filantropi: Laboratorium Inovasi Pendidikan Indonesia yang Tak Terikat Birokrasi dan Politik

Jakarta, 18 November 2025 – Di tengah kompleksitas tantangan pendidikan nasional, Klaster Filantropi Pendidikan (KFP) Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) hadir bukan hanya sebagai sumber dana, melainkan sebagai mesin inovasi yang gesit dan adaptif. Hal ini menjadi sorotan utama dalam Philanthropy Sharing Session #51, sebuah forum filantropi yang diselenggarakan PFI bersama Bakti Barito, untuk menggaungkan pentingnya “Kemitraan Strategis untuk Inovasi Kolaboratif dan Keberlanjutan Ekosistem Filantropi Pendidikan di Indonesia.” Dalam kegiatan diskusi ini PIRAC diwakili Ari Syarifudin. Dalam pandangan PIRAC ada beberapa ide yang menarik berkaitan dengan filantropi pendidikan. Hal ini sesuai dengan temuan PIRAC dalam penelitian awal mengenai filantropi pendidikan.

Bukik Setiawan, Koordinator KFP dan Ketua Yayasan Guru Belajar, dalam makalah presentasinya yang berjudul “Kemitraan Strategis Pendidikan Indonesia,” menegaskan bahwa sektor filantropi memiliki potensi unik yang menjadikannya mitra tak tergantikan bagi pemerintah. Potensi ini adalah kemampuan bergerak lincah di luar batasan birokrasi dan siklus politik.

Mengapa Filantropi Unggul sebagai Mitra? Empat Kekuatan Utama
Dalam skema kolaborasi untuk memperkuat ekosistem pendidikan, filantropi menempati posisi strategis yang dapat melengkapi peran Pemerintah Pusat dan Daerah. Kekuatan ini bersumber dari empat keunggulan mendasar yang harus diakui dan dioptimalkan. Menurut Bukik Setiawan empat keunggulan itu yaitu:

1. Kedekatan dengan Komunitas Akar Rumput (The Grassroots Proximity)
   Lembaga filantropi bekerja langsung dengan pendidik, murid, orang tua, dan penggerak lokal. Kedekatan ini membangun tingkat kepercayaan yang tinggi dan, yang paling penting, memungkinkan mereka untuk memahami aspirasi otentik dan kebutuhan riil di lapangan. Ketika intervensi dirancang, ia bukan berasal dari asumsi di meja kantor, melainkan dari umpan balik yang akurat dan real-time. Hasilnya, program filantropi cenderung berpihak pada Anak sebagai pusat ekosistem, sebuah prinsip fundamental yang menjadi inti keberhasilan pendidikan.
2. Desain Program yang Kontekstual (Tailored Intervention)
   Indonesia adalah negara kepulauan dengan keragaman sosial, budaya, dan ekonomi yang luar biasa. Solusi pendidikan yang generik, apalagi seragam, seringkali gagal. Filantropi unggul di sini. Mereka memiliki kapasitas untuk merancang intervensi yang sangat disesuaikan dengan karakteristik lokal, mulai dari kurikulum tambahan yang relevan dengan mata pencaharian setempat hingga pelatihan guru yang peka terhadap tantangan sosial daerah. Program ini tidak hanya efektif, tetapi juga membangun rasa kepemilikan komunitas, kunci utama keberlanjutan.
3. Ruang Bereksperimen yang Lebih Luas (The Policy Sandbox)
   Inilah yang menjadikan filantropi sebagai “laboratorium inovasi” kebijakan pendidikan. Tidak terikat pada siklus anggaran tahunan, tekanan politik, atau batasan regulasi yang ketat, filantropi memiliki kebebasan untuk menguji pendekatan baru, mengambil risiko yang lebih tinggi, dan menjangkau isu-isu yang belum populer atau terlalu sensitif untuk diintervensi oleh pemerintah secara langsung. Eksperimen-eksperimen ini, yang mungkin dianggap ‘terlalu berani’ oleh birokrasi, menghasilkan praktik-praktik baik yang teruji di lapangan. Setelah terbukti efektif, praktik baik ini dapat diangkat dan diinstitusionalisasi menjadi kebijakan pemerintah resmi, menciptakan dampak yang meluas.
4. Respons Cepat dan Adaptif (Agile and Responsive)
   Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau perubahan kebijakan yang mendadak, pemerintah seringkali terikat pada prosedur birokrasi yang memakan waktu. Sebaliknya, filantropi dapat bergerak lebih lincah dan cepat merespons perubahan di lapangan. Mereka dapat menyesuaikan strategi program tanpa perlu menunggu siklus anggaran berikutnya. Kecepatan adaptasi ini memastikan bahwa dukungan pendidikan selalu relevan dengan dinamika kebutuhan warga.

Dari Praktik Baik Menjadi Kebijakan: Misi Utama Kemitraan
Inti dari kemitraan strategis yang digagas KFP adalah menciptakan sinergi dua arah: apa yang harus dilakukan masyarakat (filantropi) untuk mensukseskan program pemerintah, dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menguatkan praktik baik yang datang dari masyarakat.
Bukik Setiawan menyoroti bahwa tujuan akhir kolaborasi bukanlah sekadar menyelesaikan proyek, tetapi memastikan keberlanjutan melalui institusionalisasi. Praktik baik yang diuji dan divalidasi oleh filantropi harus bertransformasi menjadi kebijakan permanen. Ini adalah cara masyarakat terlibat dan memegang kendali atas kualitas pendidikan mereka.

Namun, jalan menuju keberlanjutan ini masih terjal. Tantangan birokrasi, terutama terkait perizinan kolaborasi yang rumit, masih menjadi hambatan utama. Parahnya, kemitraan strategis ini seringkali dipersepsikan secara keliru hanya sebagai “permintaan bantuan” atau “sumbangan,” padahal ia adalah kemitraan yang saling menguatkan.

Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah dan Pusat sangat diharapkan untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan memastikan bahwa hasil kerja sama ini benar-benar terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan resmi (seperti RPJMD atau Renstra) dan bukan hanya sekadar laporan proyek.
Filantropi, dengan modal inovasi, kedekatan akar rumput, dan kelincahannya, siap menjadi ujung tombak perubahan. Kini, tantangan ada di tangan pemerintah untuk membuka pintu birokrasi selebar-lebarnya, menyerap praktik baik ini, dan merangkainya menjadi kebijakan yang kuat demi terwujudnya visi #SemuaMuridSemuaGuru yang berpihak pada anak Indonesia.