Inisiatif perubahan sosial dan pelestarian lingkungan di Indonesia sering kali dihadapkan pada satu tantangan klasik: keberlanjutan pendanaan. Selama bertahun-tahun, banyak organisasi non-pemerintah bergantung pada dana hibah jangka pendek yang rentan terhadap dinamika donor global maupun perubahan prioritas politik. Ketika program selesai, inisiatif yang telah dibangun dengan susah payah terancam terhenti.
Di sinilah skema filantropi dan fundraising modern mulai mendorong penguatan dana amanat (trust fund). Sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan, dana amanat menawarkan mekanisme pemisahan aset (segregation of assets) dan kewajiban fidusia (fiduciary duty) untuk memastikan dana sosial terus memberikan manfaat jangka panjang bagi publik.
Namun, penerapannya di Indonesia tidaklah sesederhana membalikkan telapak tangan. Sistem hukum Indonesia yang berbasis civil law tidak secara otomatis mengenal pemisahan antara legal ownership (kepemilikan terdaftar) dan beneficial ownership (kepemilikan manfaat) sebagaimana lazim dalam tradisi common law. Memahami celah hukum ini menjadi krusial agar kerja-kerja gerakan Masyarakat Sipil dan keterlibatan publik tidak kandas di tengah jalan akibat masalah tata kelola.
Mengapa Kerangka Tata Kelola Trust Fund Penting Bagi Sektor Nirlaba?
Selama ini, pengelolaan dana abadi atau dana perwalian sektor non-pemerintah di Indonesia umumnya ditempatkan di bawah payung hukum yayasan atau perkumpulan. Sayangnya, struktur kelembagaan nirlaba konvensional masih menyisakan kerentanan. Tanpa aturan main yang tegas mengenai pemisahan aset, dana perwalian berisiko tercampur dengan biaya operasional harian organisasi.
Tiga risiko utama kerap membayangi pengelolaan dana perwalian tanpa kerangka trust fund yang kokoh:
- Risiko Kepailitan dan Sengketa Internal: Ketika lembaga pengelola mengalami sengketa hukum atau krisis keuangan, aset dana perwalian berpotensi terjerat sita eksekusi oleh kreditur.
- Ketiadaan Jaminan Keberlanjutan Mandat: Perubahan kepengurusan atau pergeseran prioritas internal organisasi berisiko mengaburkan tujuan awal penyaluran dana sosial dari donor/penyedia dana.
- Tantangan Akuntabilitas Publik: Ketidakjelasan batas antara aset operasional dan dana perwalian dapat menurunkan kepercayaan publik serta donor terhadap akuntabilitas lembaga.
Guna merespons kebutuhan ini, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama Yayasan Penabulu mengambil inisiatif strategis. Pada Jumat, 25 September 2026, kedua lembaga menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion) bertajuk “Kajian Tata Kelola Dana Amanat (Trust Fund) Sektor Non-Pemerintah di Indonesia” di Ragunan, Jakarta Selatan.
Catatan Penting Diskusi Terpumpun: Kompatibilitas Hukum dan Realita Lapangan
Diskusi deliberatif tersebut menghimpun berbagai elemen penting, mulai dari akademisi, pakar keterbukaan informasi, praktisi lingkungan, hingga organisasi riset dan advokasi. Beberapa pemikiran mendasar mengemuka dalam pembahasan tersebut:
| Fokus Pembahasan | Isu Utama yang Teridentifikasi | Implikasi bagi Pengelolaan Dana Sosial |
| Kompatibilitas Sistem Hukum | Hukum kebendaan Indonesia bersifat tertutup dan menganut prinsip kesatuan harta kekayaan. | Konstruksi perjanjian biasa (seperti penitipan atau kuasa) belum sepenuhnya melindungi aset dari jangkauan kreditur saat terjadi kepailitan. |
| Peluang UU P2SK | UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK mengadopsi prinsip trustee dan Special Purpose Vehicle (SPV). | Pengaturan P2SK berfokus pada sekuritisasi dan sektor keuangan, sehingga butuh penyesuaian agar ramah bagi organisasi nirlaba. |
| Transparansi & Pelindungan Data | Pengelolaan dana publik/donor menuntut keterbukaan informasi tanpa mengabaikan aspek keamanan. | Diperlukan standar transparansi ideal yang mampu menjaga akuntabilitas keuangan sekaligus melindungi data pribadi penerima manfaat. |
Perspektif para pakar mewarnai jalannya diskusi. Budi Wardhana (mantan Direktur Kebijakan dan Transformasi WWF Indonesia) menyoroti tantangan nyata organisasi nirlaba dalam mengelola investasi dan mempertahankan tata kelola saat terjadi transisi kepemimpinan. Sementara itu, Alamsyah Saragih menekankan batas-batas informasi wajib buka versus informasi terintegrasi yang harus dilindungi saat dana perwalian melibatkan dana publik.
Dari sudut pandang hukum akademis, Muhammad Faiz Aziz (STHI Jentera) menggarisbawahi pentingnya menguji sejauh mana instrumen hukum perjanjian mampu menjalankan fungsi trust tanpa harus membentuk badan hukum baru yang menambah beban biaya kepatuhan (compliance cost).
Membangun Kerangka Kerja Dana Amanat yang Akuntabel dan Inklusif
Diskusi terpumpun ini juga menggalang partisipasi aktif dari pelbagai konsorsium dan organisasi kunci. Kehadiran perwakilan dari Yayasan KEHATI, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Yayasan TIFA, Sekretariat Lokadaya, PSHK, YAPPIKA, hingga lembaga kajian seperti PIRAC menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan kepastian kerangka tata kelola ini.
Agar pengelolaan dana perwalian sektor Masyarakat Sipil dapat berdaya guna dan dipercaya publik, beberapa prinsip tata kelola taktis mutlak diterapkan:
- Pemisahan Pembukuan dan Aset yang Ketat (Segregation of Assets): Aset perwalian tidak boleh dicampuradukkan dengan rekening operasional harian organisasi. Penggunaan rekening khusus dengan mekanisme pengawasan ganda (dual control) merupakan langkah awal yang krusial.
- Kewajiban Fidusia dan Dewan Pengawas Independen: Keberadaan dewan pengawas atau pengawas independen memastikan bahwa alokasi hasil investasi atau bunga dana perwalian konsisten menyasar penerima manfaat (beneficiary) sesuai amanat awal.
- Kepatuhan Keterbukaan Informasi Berbasis Risiko: Mengingat kepatuhan publik adalah kunci utama, laporan keuangan dan audit berkala atas dana perwalian perlu diakses oleh publik secara berkala, sembari tetap menjaga kerahasiaan identitas kelompok rentan penerima manfaat.
- Kerangka Mitigasi Risiko Risiko Hukum: Menyiapkan klausul pembubaran dan pengalihan amanat (cy-près doctrine) dalam dokumen pembentukan dana perwalian untuk mengantisipasi risiko krisis kelembagaan di masa depan.
Mari Berpartisipasi: Dorong Kebijakan Dana Amanat Sosial yang Berkelanjutan
Studi dan kajian yang tengah difinalisasi oleh IJRS bersama Yayasan Penabulu bukan sekadar dokumen akademis di atas kertas. Kajian ini merupakan amunisi bersama bagi gerakan masyarakat sipil di Indonesia untuk mendorong kebijakan pendanaan sosial yang lebih adil, aman, dan berjangka panjang.
Partisipasi aktif Anda dan organisasi Anda sangat menentukan keberhasilan agenda bersama ini. Berikut beberapa langkah nyata yang dapat Anda lakukan sekarang:
- Pelajari dan Pelajari Kembali Kerangka Pengelolaan Dana di Lembaga Anda: Lakukan evaluasi internal terkait pemisahan aset perwalian dan operasional di organisasi Anda untuk meminimalkan risiko hukum.
- Kirimkan Masukan dan Praktik Baik: Bagikan pengalaman organisasi Anda dalam mengelola dana perwalian atau pendanaan jangka panjang kepada tim peneliti agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan makin membumi.
- Kawal Diskusi Kebijakan Turunan UU P2SK: Ikuti perkembangan regulasi turunan sektor keuangan dan suarakan pentingnya ruang fleksibilitas bagi organisasi nirlaba sosial-lingkungan untuk memanfaatkan skema perwalian (trustee).
- Sebarluaskan Narasi Keberlanjutan Pendanaan: Edukasi publik dan jejaring donor Anda mengenai pentingnya mendukung struktur dana amanat sebagai investasi jangka panjang bagi perubahan sosial di Indonesia.