Posts

Dinamika dan Tantangan Pengurusan Izin Penggalangan Uang dan Barang

Beberapa waktu lalu masyarakat digemparkan oleh berita dugaan penyelewengan di salah satu lembaga kemanusiaan terbesar di Indonesia. Kasus ACT harus menjadi otokritik bagi gerakan kemanusiaan dan pegiat Filantropi mengenai pentingnya memperkuat tata kelola serta akuntabilitas organisasi agar kepercayaan publik juga terus terjaga. Kasus tersebut juga menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa dalam mengatur sumbangan publik perlu undang-undang yang relevan pada perubahan zaman dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Read more

Siaran Pers – Indonesia Kembali Dinobatkan Sebagai Negara Paling Dermawan di Dunia

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih karena pandemi COVID-19, sektor filantropi Indonesia kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index (WGI) 2022. Laporan tahunan mengenai kedermawanan global yang dirilis Jumat (121/10) oleh CAF (Charity aid Foundation) ini mengukuhkan Indonesia di peringkat pertama dengan skor 68%, lebih rendah 3% dibanding skor di tahun sebelumnya. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan dalam kurun waktu 5 tahun bertutut-turut.

Read more

Perumusan Strategi Advokasi RUU Penyelenggaraan Sumbangan

Lembaga Filantropi Indonesia sebagai tim leader dalam mengusung Rencana Undang-undang Penyelenggaraan Sumbangan (RUU PS) menggelar rapat koordinasi pada 27 Juli 2022. Agenda utama yaitu untuk merumuskan strategi advokasi RUU PS. Rapat koordinasi dilakukan di ruang rapat lembaga Wahana Visi Indonesia. Rapat dihadiri sebagian besar anggota yang mendukung RUU PS. Diwakili oleh Ari Syarifudin, PIRAC ikut hadir sebagai anggota dari tim lobi dan kampanye RUU PS.

Read more
PLF-FI-PIRAC_SDGS-Update-1024x1024.jpg

Diskusi Virtual : Meninjau Peran dan Aksi Filantropi dalam Pencapaian SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di tahun 2020 telah memasuki tahun kelima. Banyaknya target dan indikator yang ingin dicapai dalam SDGs serta besarnya biaya untuk pencapaiannya, membuat pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Kontribusi pelaku bisnis, filantropis dan masyarakat sipil menjadi hal yang diperlukan dalam pencapaian SDGs ini. Pada sisi pemerintah, sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan SDGs, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut kemudian diterjemahkan dalam beberapa kebijakan, di antaranya: 1) Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional, dan 3) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Read more
pelatihan-Pengarusutamaan-Common-Ground-Approach-6.jpg

Pelatihan Common Ground Approach, Cara Baru Transformasi Konflik

Saat ini, orang muda Indonesia mudah tersundut hate speech maupun postingan berbau ekstremisme. Sehingga orang lebih mudah menjustifikasi dan curiga. Ini menjadi tantangan besar bagi semua orang, termasuk para perempuan penggerak perdamaian. Perlu banyak strategi untuk menguatkan masyarakat dalam membangun ketahanan di tingkat akar rumput.

Read more