Categories
Uncategorized

REGULASI DI INDONESIA SULIT DIPAHAMI DAN DITERAPKAN

Press Release

Laporan Doing Good Index 2022:

REGULASI DI INDONESIA SULIT DIPAHAMI DAN DITERAPKAN

Seperti dua tahun sebelumnya, Laporan Doing Good Index (DGI) 2022 menempatkan Indonesia di jajaran negara dengan peringkat “doing okay” dalam mendukung kegiatan filantropi atau inisiatif sosial yang dilakukan warganya melalui organisasi sosial[1]. Hal ini mengindikasikan minimnya perubahan dan terobosan regulasi dalam 2 tahun terakhir untuk mendukung sektor filantropi dan nirlaba. Laporan DGI 2022 juga menggambarkan bahwa regulasi sektor filantropi dan nirlaba di Indonesia sulit untuk dipahami dan tidak konsisten dalam penegakannya sehingga menyulitkan para pegiat organisasi sosial untuk mematuhi dan melaksanakannya.

Temuan-temuan kunci ini mengemuka dalam acara konferensi pers pemaparan hasil kajian Doing Good Index (DGI) 2022 yang digelar di Jakarta, Jumat siang (25/11).  DGI merupakan kajian untuk memberikan gambaran mengenai peta kebijakan, praktik institusi, dan lanskap sektor sosial di negara yang dikaji. DGI mengkaji 4 (empat) indikator yang bisa memperkuat atau melemahkan inisiatif sosial, yaitu: peraturan perundang-undangan, kebijakan pajak dan fiskal, kebijakan procurement (pengadaan barang dan jasa), serta ekosistem. Posisi negara yang dikaji berdasarkan 4 indikator tersebut kemudian di kelompokkan dalam  empat klaster, di mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik, yakni: “Not Doing Enough”, “Doing Okay”, “Doing Better”, dan “Doing Well”. Kajian 2 tahunan yang dilaksanakan olehCentre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) ini digelar di 17 negara Asia, termasuk Indonesia, dan melibatkan 2.239 organisasi sebagai responden dan 126 panel ahli. Pelaksanaan riset DGI 2022 di Indonesia dilakukan berkolaborasi dengan CCPHI atau Yayasan Mitra Masyarakat Sehat Indonesia.  

Laporan DGI 2022 menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap posisi negara yang ada di 4 klaster. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam 2 tahun terakhir tidak banyak terjadi perubahan dan terobosan kebijakan untuk mendukung sektor filantropi dan nirlaba di 17 negara yang dikaji. Laporan tersebut juga menggambarkan bahwa sebagian besar negara di Asia tidak memiliki perangkat kebijakan yang jelas dan konsisten untuk memungkinkan sektor sosial berkembang. Kajian juga menunjukkan bahwa kebijakan pajak dan fiskal adalah insentif yang baik untuk sektor filantropi, tetapi efek positif dari insentif ini sering terhambat, serta tidak bisa diakses dan dimanfaatkan secara optimal.

Seperti di laporan DGI 2020, Indonesia berada di klaster “doing okay” bersama dengan beberapa negara lainnya, yaitu Cambodia, India, Nepal, Pakistan, Thailand, dan Vietnam. Posisi Indonesia dalam DGI masih di bawah beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Filipina, Jepang, Singapore, dan beberapa negara lainnya. Predikat “doing okay” ini  mengindikasikan bahwa inisiatif warga untuk berbuat baik di Indonesia, khususnya yang dilakukan melalui organisasi filantropi/nirlaba, belum sepenuhnya didukung oleh regulasi dan kebijakan terkait sektor tersebut. Regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum menjadi “enabling environment” dalam pengembangan berbagai inisiatif warganya untuk berbuat baik

Ananta Gondomono, direktur eksekutif CCPHI, menyatakan bahwa hasil kajian DGI 2022 menunjukkan bahwa pemerintah menjadi pendukung penting dalam pengembangan sektor filantropi dan nirlaba melalui kebijakan dan dukungan pendanaan yang diberikan. Namun, regulasi yang tidak koheren dan fluktuatif dapat menghambat potensi pemberian kebijakan insentif yang dapat mendorong perkembangan sektor Filantropi/nirlaba secara sistematis. Dibandingkan dengan negara-negara lainnya, mekanisme pendaftaran organisasi nirlaba/sosial di Indonesia relatif efisien karena hanya membutuhkan 3 izin dengan waktu sekitar 1 bulan, dibandingkan dengan rata-rata Asia yang mencapai 4 bulan. Namun, 42% organisasi sosial yang disurvei menganggap undang-undang yang berkaitan dengan sektor sosial di Indonesia sulit dipahami, dibandingkan dengan rata-rata Asia sebesar 57%. “Penegakan aturan dan kebijakan tersebut juga dinilai tidak konsekuen. Hanya 42% dari organisasi sosial yang disurvei di Indonesia percaya bahwa peraturan yang terkait dengan sektor sosial ditegakkan secara konsisten,” kata Ananta.

Ananta menambahkan, kebijakan pajak dan fiskal merupakan insentif yang baik untuk sektor filantropi, tetapi tidak bisa  diterapkan dengan optimal. Semua negara menawarkan insentif pajak untuk donasi yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun individu. Tarif pengurangan pajak sangat bervariasi, dari nol hingga 250%. Meskipun tingkat pengurangan pajak bisa mencapai 100% untuk sumbangan individu dan perusahaan dalam konteks donasi, namun Indonesia membatasi jumlah donasi yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak hanya 5%. “Pengurangan pajak juga dibatasi untuk organisasi di sektor tertentu, sehingga melemahkan efek insentif tersebut,” katanya.

Laporan DGI 2022 juga menunjukkan bahwa  Pendanaan untuk sektor sosial di sebagian besar negara yang dikaji cenderung berkurang dan organisasi Filantropi dan nirlaba mulai beradaptasi dengan hal tersebut Di Indonesia, pendanaan asing dan pendanaan pemerintah secara proporsional menurun antara tahun 2020 dan 2022. Sementara, pendanaan dari sumber dalam negeri—perorangan, yayasan, dan perusahaan—meningkat 10%. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan donasi dalam negeri dan 75% dari organisaasi Filantropi/nirlaba yang disurvei di Indonesia percaya bahwa tingkat pendanaan dalam negeri masih rendah. Organisasi-organisasi tersebut (38%) saat ini juga sedang melakukan crowdfunding dan 79% organisasi lainnya berniat melakukan hal serupa di masa mendatang.

Laporan SDI 2022 juga menginformasikan bahwa 46% organisasi filantropi/nirlaba di Indonesia  menerima pendanaan korporasi, namun nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata Asia sebesar 54%. Sebanyak 62% organisasi bekerja dengan sukarelawan dari perusahaan dan 69% organisasi memiliki anggota dewan yang berpengalaman di perusahaan. Sementara dukungan pendanaan yang diterima organisasi sosial dari pemerintah di Indonesia juga cendrung rendah. Hanya 26% organisasi nirlaba di Indonesia yang menerima hibah pemerintah dan jumlah dana yang diberikan secara proporsional hanya merupakan 1% dari sumber pendanaan organisasi. Sebanyak 18% SDO di Indonesia menerima pendapatan dari kontrak pengadaan pemerintah, di bawah rata-rata Asia sebesar 30%. Tiga perempat SDO juga merasa proses aplikasinya sulit.

Hamid Abidin, Ketua Badan Pengurus PIRAC (Public Interest Research and advocacy Center) menjelaskan bahwa regulasi di Indonesia sulit dipahami dan diterapkan karena sebagian  regulasi yang mengatur organisasi dan kegiatan sosial sudah tergolong usang. Hamid mencontohkan Undang-undang 9/1961 yang menjadi rujukan utama kegiatan filantropi sulit dipahami karena sebagian pasalnya sudah tidak sesuai lagi dengan konteks kegiatan filantropi saat ini. Hal ini juga berdampak pada penerapannya yang sulit dan tidak konsisten.  “Misalnya, mekanisme perijinan yang diterapkan dalam regulasi tersebut tidak bisa diterapkan untuk penggalangan bantuan bagi korban bencana yang membutuhkan kecepatan. Sebagian pasalnya juga tidak relevan dengan kegiatan filantropi dan penggalangan donasi digital yang diterapkan oleh sebagian besar lembaga filantropi/nirlaba di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada implementasi regulasi yang rumit dan inkonsisten dalam penegakannya “Karena itu, regulasi ini sudah mendesak untuk direvisi atau diganti karena terbukti menghambat warga untuk berbuat baik melalui kegiatan berbagi dan membantu masyarakat yang membutuhkan” katanya.

Hamid juga menyoroti kebijakan perpajakan dan fiskal bagi sektor nirlaba di Indonesia yang juga dinilai kurang mendukung kegiatan filantropi dan nirlaba. Menurutnya, kebijakan insentif perpajakan bagi sektor filantropi dan nirlaba di Indonesia jauh tertinggal dibanding negara lain. Insentif pajak di Indonesia dibatasi hanya untuk bidang-bidang tertentu dan nilai insentif pajaknya juga kecil (5%). Bandingkan dengan kebijakan insentif pajak di negara-negara lain yang cakupannya luas dan nilai insentifnya besar, bahkan sampai memberikan insentif dalam jumlah besar (super deduction) untuk mendorong individu dan perusahaan menyumbang ke isu atau bidang tertentu yang dinilai penting dan strategis. “Insentif pajak kita masuk katagori insentif pajak dengan nilai terendah di Asia dan hampir menghilangkan efek dari insentif dari pemotongan pajak tersebut,” kata Hamid

Dari segi kebijakan terkait procurement atau pengadaan barang dan jasa, DGI 2022 mencatat bahwa kebijakan ini belum efektif karena hanya 18% organisasi nirlaba yang disurvei yang memiliki kontrak procurement dengan pemerintah. Jumlah ini jauh lebih rendah dari prosentase rata-rata di Asia yang mencapai 30%. Kebijakan di Indonesia memang memungkinkan organisasi sosial/nirlaba untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sesuai Peraturan Presiden Nomor16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa publik. DGI juga mencatat 73% organisasi mengaku kesulitan mengakses informasi tentang peluang pengadaan barang dan jasa, dan jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Proses memenangkan kontrak pemerintah juga dinilai sulit karena tidak transparannya proses penentuan pemenang. “Realitas ini cukup ironis, mengingat tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi filantropi/nirlaba sebagai salah satu indikator ekosistem dalam laporan DGI 2022 ini sangat tinggi, hingga mencapai 97%. Apalagi Mereka dinilai berperan penting dan krusial melalui kerja-kerja sosial kemanusiaan, khususnya yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19 dan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) di Indonesia,” kata Hamid.

Baik Ananta maupun Hamid berharap laporan DGI 2022 ini bisa jadi referensi bagi pemerintah untuk memperbaiki dan membuat terobosan regulasi dan kebijakan dalam rangka penguatan sektor filantropi dan nirlaba. Laporan ini bisa memberikan gambaran posisi Indonesia dalam pengaturan sektor nirlaba dibandingkan negara-negara lainnya di Indonesia. Tidak seperti negara-negara lain yang kegiatan filantropinya ditopang oleh tradisi dan ajaran agama serta kebijakan yang mendukung, filantropi Indonesia berkembang semata-mata karena ditopang tradisi dan ajaran agama minus dukungan kebijakan dari pemerintah.  Revisi dan terobosan kebijakan ini dinilai penting agar kegiatan filantropi dan nirlaba yang tengah berkembang pesat bisa diperkuat dan dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan soslal masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong dan memfasilitasi kemitraan organisasi filantropi/nirlaba dengan aktor pembangunan lainnya (perusahaan, perguruan tinggi, media, dll) melalui penyediaan insentif dalam bentuk rekognisi, apresiasi, kemudahaan dan insentif perpajakan.   

Laporan lengkap Doing Good Index 2022 bisa diakses di:

https://caps.org/work/our-research_doing-good-index-2022


[1] Dalam laporan DGI disebut SDO (Service Delivery Organixation)

Categories
Uncategorized

Siaran Pers – Indonesia Kembali Dinobatkan Sebagai Negara Paling Dermawan di Dunia

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih karena pandemi COVID-19, sektor filantropi Indonesia kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index (WGI) 2022. Laporan tahunan mengenai kedermawanan global yang dirilis Jumat (121/10) oleh CAF (Charity aid Foundation) ini mengukuhkan Indonesia di peringkat pertama dengan skor 68%, lebih rendah 3% dibanding skor di tahun sebelumnya. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan dalam kurun waktu 5 tahun bertutut-turut.

The World Giving Index (WGI) adalah laporan tahunan tentang kedermawanan di seluruh penjuru dunia yang diterbitkan oleh Charities Aid Foundation (CAF). Laporan ini disusun dengan menganalisis hasil survei lebih dari 1,96 juta responden di 119 negara di seluruh dunia yang dikumpulkan oleh Gallup sejak 2009. Analisis data untuk laporan WGI 2022 dilakukan berdasarkan jajak pendapat secara global pada 31 Maret 2022. Laporan ini menggambarkan kondisi kedermawanan di berbagai penjuru dunia selama tahun 2021.

Seperti laporan WGI tahun sebelumnya, Indonesia menempati 2 peringkat teratas dari 3 katagori atau indikator yang menjadi ukuran WGI, yakni menyumbang uang, menyumbang pada orang asing/tidak dikenal dan partisipasi dalam kegiatan kerelawanan/volunterisme. Hasil penelitian CAF menunjukkan 84% orang Indonesia menyumbang uang pada tahun 2021, jauh lebih tinggi dari skor rata-rata global (35%). Persentase warga Indonesia yang berpartisipasi dalam kegiatan kerelawanan juga tinggi (63%), hampir 3 (tiga) kali lebih besar dari angka rata-rata global (23%). Sementara persentase warga yang menyumbang untuk orang asing berjumlah  58%, sedikit lebih rendah dari angka rata-rata global (62%).

Hamid Abidin, Ketua Badan Pelaksana PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) mengaku takjub atas prestasi yang ditorehkan oleh sektor filantropi Indonesia dalam kurun waktu lima tahun tersebut. Di saat negara-negara lain keluar masuk daftar sepuluh 10 besar negara paling dermawan, Indonesia konsisten berada di posisi puncak dalam waktu setengah dekade. “Ini menunjukkan kuatnya tradisi menyumbang kita yang diinspirasi oleh ajaran agama dan tradisi lokal yang sudah dipraktikkan puluhan tahun. Kondisi pandemi ternyata tidak berpengaruh pada minat dan antusiasme menyumbang masyarakat Indonesia dan hanya berdampak pada jumlah dan bentuk donasi yang disumbangkan,” katanya.

Selain pengaruh ajaran keagamaan yang sangat kuat, Hamid melihat keberhasilan para pegiat filantropi, khususnya filantropi Islam, dalam menggalang, mengelola dan mendayagunkan donasi keagamaan, juga berkontribusi pada pencapaian tersebut. Lembaga filantropi Islam, khususnya badan dan lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) telah bermetamorfosis menjadi lembaga filantropi modern. Mereka mengembangkan strategi penggalangan sumbangan keagamaan secara konvensional dan digital, serta menerapkan standart pengelolaan donasi secara transparan dan akuntabel. Para pegiat lembaga ZISWAF juga berhasil mendorong perluasan pendayagunaan ZISWAF untuk program strategik dan jangka panjang, seperti pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, perlindungan anak, sampai bantuan hukum dan advokasi kebijakan. Mereka juga berhasil mengaitkan dan menyelaraskan program-program yang dijalankannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). “Tak heran jika perolehan donasi lembaga-lembaga filantropi Islam ini mengalami kenaikan selama pandemi, meski prosesntase kenaikannya tidak setinggi di masa normal sebelum pandemi.”

Peneliti dan pegiat Filantropi ini menilai keberhasilan pegiat Filantropi dalam mengoptimalkan pemanfaatan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) untuk kegiatan filantropi juga ikut andil dalam mendongkrak posisi Indonesia di WGI. Strategi ini terbukti bisa menyiasati kebijakan pembatasan interaksi langsung dan mobilitas warga yang menjadi kendala utama kegiatan filantropi selama pandemi. Lewat pemanfaatan TIK, lembaga filantropi tetap bisa beroperasi di masa pandemi dan memfasilitasi penyaluran sumbangan dari masyarakat donatur. Pemanfaatan TIK ini juga terbukri bisa mempercepat tranformasi lembaga dan kegiatan filantropi dari konvensional menuju filsntropi digital.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Hamid melihat regulasi filantropi di Indonesia tidak banyak berpengaruh dan berkontribusi terhadap prestasi sektor filantropi ini. Bahkan, dalam banyak kasus, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait Filantropi justru  menghambat kegiatan kedermawanan di Indonesia. Hal ini dkarenakan regulasi yang mengatur sektor filantropi (UU 9/1961, PP 29/1980, Permensos 28/2021, dll) sudah ketinggalan jaman, kurang mendukung dan cenderung restriktif terhadap kegiatan kedermawanan. Sementara kebijakan insentif pajak yang biasanya menjadi faktor pendorong kegiatan filantropi juga ketinggalan dibandingkan kebijakan insentif pajak di negara-negara lain. Insentif pajak di Indonesia  belum menjadi pendorong warga untuk berdonasi karena cakupannya terbatas,  jumlah insentif yang kecil, serta ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakannya.

Hamid melihat terkuaknya kasus penyalahgunaan sumbangan pada awal Juli 2022 tak berpengaruh pada peringkat kedermawanan Indonesia karena WGI 2022 ini mengkaji dan menganalisis data kedermawanan Indonesia tahun 2021. Hamid memperkirakan kasus yang menghebohkan itu akan berdampak pada peringkat Indonesia di WGI 2023. Kasus tersebut  ditengarai akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyatakat terhadap lembaga Filantropi dan membuat masyarakat menahan diri dalam menyalurkan dana sosialnya. “Mungkin masyarakat tetap menyumbang, tapi lebih memilih menyalurkan sumbangannya secara langsung ke penerima manfaat atau kelompok-kelompok terdekat di sekitar mereka” katanya.

Hamid memperkirakan sektor filantropi di Indonesia dan di seluruh dunia tahun depan dan beberapa tahun mendatang akan menghadapai 3 tantangan yang berat, yakni lingkungan geopolitik yang tidak stabil akibat perang Rusia – Ukraina, ancaman resesi ekonomi global, dan  dampak perubahan iklim yang mempengaruhi pasokan makanan, migrasi dan bencana alam. Untuk menghadapi tantangan berat ini, lembaga filantropi perlu meningkatkan kapasitas organisasi dan stafnya agar bisa bekerja secara efektif dan efisien. Lembaga filantropi juga dituntut untuk mengembangkan strategi dan cara-cara inovatif dalam memobilisasi sumber daya untuk menjamin keberlanjutan program dan organisasinya di masa-masa sulit. Dalam kondisi ini, kolaborasi multi pihak sangat dibutuhkan agar bisa saling melengkapi dan menguatkan pendekatan dan strategi program masing-masing lembaga untuk menghadapi persoalan dumia yang lebih kompleks. Dan yang terpenting, dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitasi, kemudahan, dan insentif, juga sangat diperlukan untuk menunjang keberlanjutan organisasi Filantropi dan nirlaba.

Laporan lengkap World giving Index 2022 bisa diakses di:

https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/caf_world_giving_index_2022_210922-final.pdf

Categories
Uncategorized

Optimalisasi Kenyamanan Aksesibilitas Publik Bagi Pengguna Disabilitas

Para penyandang disabilitas menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksisibilitas yang memungkinkan mereka mengakses layanan publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, pendidikan, kemasyarakatan, dan politik. Walau ada kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Salah satunya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang optimal.

Diskusi akan diadakan pada :

🗓️ Hari : Kamis, 14 Juli 2022

⏱️ Jam : Pukul 13.00 – 15.00 WIB

🏢 Tempat : Platform Zoom Meeting Online

✍️ Registrasi : https://bit.ly/kamisan41

📣 Narasumber Diskusi

👨 Jonna Damanik, Komisioner pada Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang akan berbicara tentang “ Terobosan Pemerintah Dalam Memberi Layanan Publik Bagi Disabilitas ”.

👨 Marsudi, Program Manager Paramitra yang akan berbicara tentang “ Berbagi Pengalaman Baik OMS Dalam Mendorong Pemerintah Daerah Menyediakan Akses Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas”

👨 Irpan Sutandi^, Program Manager YDMI yang berbicara tentang “ Ketersediaan Layanan Publik Bagi Disabilitas Antara Harapan dan Praktik”

👩‍💼 Moderator : Ajeng Kusuma Ningrum, seorang pegiat sosial.

Categories
Uncategorized

Audiensi Aliansi Filantropi Indonesia untuk RUU Penyelenggaraan Sumbangan

Dalam rangka mendorong RUU Penyelenggaraan Sumbangan untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Aliansi Filantropi Indonesia untuk RUU Penyelenggaraan Sumbangan bertatap muka dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Bapak Willy Aditya Rabu, 28 September 2022, Pukul 11.00 – 12.00 Ruang Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI

Saat ini daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sudah disahkan. Potensi memasukkan RUU PS ke dalam prolegnas ada pada Juni – September 2023, dimana terdapat evaluasi prolegnas. Jika, sudah masuk longlist, maka menarik RUU PS menjadi prolegnas jadi lebih mudah. Minimal 5 (lima) dari 9 (sembilan) fraksi harus menyetujuinya. Minimal setidaknya, 3 (tiga) ketua fraksi menyetujui RUU PS ini, sudah sangat bagus.

Categories
Uncategorized

Kolaborasi OMS dan Perusahaan Dalam Penguatan Masyarakat

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, yang bertujuan untuk berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Menurut ISO 26000, subjek inti tanggung jawab sosial mencakup tata kelola, HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu konsumen, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat. Seluruh subjek inti tersebut harus dikelola secara optimal oleh perusahaan yang bertanggung jawab sosial, dalam situasi apapun, termasuk dan mungkin terutama pada kondisi di mana masyarakat mengalami kesulitan seperti sekarang.[1]   Saat ini CSR sudah menjadi tren bagi publik dalam program pengembangan masyarakat.  Ada banyak program di masyarakat yang sudah berjalan banyak menggunakan dana CSR yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan.  

Saat ini, berkembang tren pemanfaatan dana CSR oleh masyarakat untuk membantu pengembangan masyarakat.  Ada berbagai elemen masyarakat  yang memanfaatkan dana CSR. Salah satu elemen masyarakat yang mencoba memanfaatkan dana CSR adalah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).  OMS mencoba menjadikan dana CSR sebagai sumber alternatif mobilisasi sumber daya  dalam membantu mengembangkan berbagai program masyarakat.  Ada banyak pengalaman yang sudah dilakukan beberapa  OMS yang berkolaborasi dengan perusahaan dalam memobilisasi sumber daya perusahaan bagi pengembangan masyarakat.  Untuk melihat lebih jauh bagaimana penanganan pengalaman OMS bekerja sama dalam memobilisasi sumber daya, Diskusi Kamisan kali ini akan mengangkat tema “Kolaborasi OMS dan Perusahaan Dalam Mengoptimalkan Mobilisasi Sumber Daya Bagi Penguatan Masyarakat”.

Diskusi akan dilakukan pada :

🗓️ Hari : Kamis, 30 Juni 2022

⏱️ Jam : Pukul 13.00 – 15.00 WIB

🏢 Tempat : Platform Zoom Meeting Online

✍️ Registrasi : https://bit.ly/kamisan39

📣Narasumber Diskusi

👨 Bayu Permana, Direktur Saba Desa, yang akan membahas topik tentang “Pengalaman berkolaborasi dengan PT Migas Hulu Jabar dan Bank Jabar dalam pemberdayaan dan Penyediaan Infrastruktur Desa”

👨 Abdul Malik Saleh, Direktur Yayasan Bumi Sawerigading yang akan membahas topik tentang “Kolaborasi Multipihak Dalam Program Lingkungan Penanganan Sampah di Palopo”

Moderator Diskusi👩‍💼 Noor Intan, Praktisi CSR dan Coordinator Program Indonesia Business Links


[1] https://socialinvestment.id/artikel/strategi-csr-perusahaan-tambang-dan-migas-dalam-pemulihan-ekonomi-daerah/