Merespons pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Penggalangan Uang dan Barang (RPP PUB) oleh pemerintah, Aliansi Pemajuan Filantropi Indonesia (APFI) mengambil langkah proaktif dengan mengkonsolidasikan masukan masyarakat sipil. Konsolidasi tersebut diwujudkan dalam bentuk perumusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna melengkapi rujukan regulasi dan bukti empiris sebelum diserahkan kepada kementerian terkait. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 4 Agustus 2026 di Gedung Human Initiative Cimanggis Depok Jawa Barat. PIRAC hadir mengikut kegiatan ini berpartisipasi merumuskan dalam pembuatan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Poin Kunci Reformasi Regulasi Filantropi
Dalam rapat finalisasi DIM RPP PUB, sejumlah pokok pikiran penting disepakati untuk mendorong ekosistem derma yang lebih inklusif dan akuntabel, diantaranya yaitu :
- Perluasan Subjek Hukum: Subjek penggalangan dana diusulkan tidak terbatas pada organisasi formal saja, melainkan juga mencakup individu, komunitas, dan perikatan sosial lainnya.
- Perubahan Paradigma Perizinan: Mendorong pergeseran dari paradigma izin yang membatasi menuju mekanisme pendaftaran yang inklusif serta memangkas birokrasi berjenjang. Untuk skala nasional, pengurusan diusulkan cukup di tingkat Kabupaten/Kota.
- Perlindungan dan Insentif: Memasukkan Fatwa MUI sebagai rujukan legalitas zakat serta memperluas skema insentif pajak (tax deduction) bagi lembaga maupun donatur.
- Proporsionalitas Akuntabilitas: Menetapkan ambang batas (threshold) kewajiban audit Akuntan Publik untuk skala penggalangan dana mulai dari Rp500.000.000,-. Kegiatan insidental di bawah nilai tersebut cukup melampirkan laporan standar akuntansi agar tidak membebani penyelenggara kecil.
- Demiliterisasi Ruang Sipil: Menghapus mekanisme pengawasan berpendekatan keamanan era terdahulu dan menggantinya dengan pendekatan ruang sipil modern.
Langkah Lanjut Advokasi Policy
Dokumen DIM yang telah disempurnakan oleh tim aliansi dijadwalkan selesai dan diserahkan secara resmi bersama Surat Pengantar Organisasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Langkah ini diharapkan dapat mendorong negara menjalankan perannya sebagai enabler yang memberikan kepastian hukum dan ruang bertumbuh bagi gerakan kemanusiaan di Tanah Air.
]]>JAKARTA, Suasana Classroom D di IPMI International Business School, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026) siang itu tampak hangat. Puluhan perwakilan lembaga filantropi, yayasan pendidikan, hingga organisasi non-pemerintah duduk melingkar dalam ajang Ngobrolin Pendidikan Indonesia (NGOPI) #1.
Sebagai salah satu peserta yang hadir mewakili lembaga PIRAC, saya merasakan sendiri kuatnya dorongan kolektif untuk menata ulang arah pendidikan di Indonesia. Forum yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) ini tak sekadar menjadi tempat bertemu, tetapi juga panggung untuk menyelaraskan komitmen dan rencana kerja (workplan) Klaster Filantropi Pendidikan Tahun 2026. PIRAC merupakan bagian dari klaster Filantropi Pendidikan yang fokus dalam pengembangan riset filantropi pendidikan.
Pertemuan kali ini merupakan konsolidasi dalam mewujudkan transformasi sistemik ekosistem pendidikan Indonesia pada tahun 2026 melalui pembagian peran yang definitif antar-aktor filantropi. Salah satu poin penting yang menjadi benang merah diskusi adalah pergeseran paradigma bantuan pendidikan. Jika selama ini program filantropi kerap berfokus pada bantuan fisik atau karitatif yang bersifat transaksional, kini fokus dialihkan menuju investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang yang berdampak nyata.
Dalam forum diskusi kelompok (breakout session), peserta dibagi ke dalam dua fokus utama:
- Philanthropy Learning Center: Berfokus pada peningkatan kapasitas, kepemimpinan guru, literasi digital dan kecerdasan buatan (AI readiness), hingga pengukuran dampak (impact measurement). Lembaga seperti Dompet Dhuafa, Yayasan Guru Belajar, LAZNAS Al-Azhar, dan PT Bisa Ruang Nuswantara (BIRU) secara aktif menyusun rencana pelatihan dan riset.
- Campaign and Communication Center: Berfokus pada advokasi kebijakan, literasi pendidikan inklusif, hak anak, pendidikan lingkungan, hingga peringatan Hari Guru Internasional pada 5 Oktober 2026 mendatang yang digawangi bersama Yayasan Sayap Ibu dan INOVASI.
Mengunci Action Plan hingga Desember 2026
Diskusi yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut menghasilkan peta jalan (roadmap) serta timeline implementasi kegiatan yang konkret hingga Desember 2026.
Beberapa agenda prioritas yang disepakati antara lain pelatihan Impact Measurement & Accountability, pelatihan Digital & AI Readiness, forum Thematic & Sectoral Education Program, serta kolaborasi kampanye literasi anak usia dini dan STEM.
Langkah ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan kelangsungan program pendidikan di Indonesia, di mana kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama agar bantuan yang disalurkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi secara nasional.
]]>
Regulasi Usang vs. Realitas Kedaruratan
Dalam konferensi pers yang digelar di KeKini Coworking Space, Aliansi menegaskan bahwa tindakan menyumbang dan menggalang donasi adalah hak konstitusional warga negara, manifestasi nyata dari nilai gotong royong yang menjadi aset bangsa. Perwakilan Aliansi, Riza Imaduddin Abdali, menjelaskan akar masalahnya berpusat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Regulasi yang berusia lebih dari enam dekade ini sama sekali tidak mencerminkan realitas digital, dinamika bencana, maupun kecepatan respons kemanusiaan modern, sehingga menjadi sumber seluruh kerumitan perizinan saat ini.
Kekhawatiran publik memuncak setelah adanya pernyataan Menteri Sosial yang mewajibkan izin penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatera, merujuk pada Permensos Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Riza Abdali menegaskan bahwa dalam situasi kedaruratan, kecepatan adalah faktor penentu keselamatan, sementara kerangka regulasi yang ada justru “menarik rem tangan saat mobil hendak melaju cepat untuk menolong,” sebuah analogi yang kuat menggambarkan lambatnya birokrasi menghadapi kecepatan inisiatif warga.
Paradigma Izin yang Membatasi Hak Warga
Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara dari STHI Jentera yang hadir sebagai narasumber kunci, memberikan perspektif hukum yang tajam mengenai isu ini. Ia menyampaikan bahwa tujuan utama dari aturan PUB seharusnya adalah untuk memastikan akuntabilitas pengumpulan dana publik demi melindungi masyarakat dari penipuan. Namun, konsep “perizinan” yang diterapkan saat ini telah bergeser menjadi alat untuk membatasi hak warga untuk berpartisipasi. Menurut Bivitri, paradigma negara harus diubah dari “pengawasan” (controller) menjadi “memfasilitasi” atau sekadar “mencatat” (enabler), karena tugas fundamental negara adalah mengurus dan memfasilitasi warganya, bukan membelenggu inisiatif baik yang mereka lakukan. Dalam situasi bencana, Kemensos seharusnya berperan mencatat dan mempermudah agar upaya negara yang diambil alih oleh warga tetap berjalan dengan baik.
Kajian Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbanagan terhadap Permensos No. 8/2024 mencatat sejumlah kekhawatiran substantif, mulai dari ketentuan yang sangat prosedural dan berjenjang hingga berpotensi menyulitkan respon cepat di lapangan. Ketentuan ini juga dinilai berisiko membatasi ruang partisipasi bagi inisiatif individu, komunitas, dan pelaku usaha yang selama ini menjadi ujung tombak gerakan filantropi Indonesia di tingkat lokal.
Hambatan Lapangan: Proses Perizinan yang Sulit dan Memakan Waktu
Problematika regulasi menjadi semakin nyata di lapangan. Pengalaman anggota Aliansi menunjukkan bahwa implementasi Permensos jauh lebih bermasalah daripada teks aturannya sendiri. Proses perizinan terbukti sulit dan memakan waktu, seringkali mencapai tiga bulandurasi yang tidak masuk akal untuk respons bencana yang mendesak.
Permasalahan mencakup persyaratan dokumen yang tidak konsisten antarstaf di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, adanya persyaratan tambahan di luar ketentuan, serta ketidakpahaman staf terhadap jenis badan hukum organisasi sosial yang berbeda-beda. Selain itu, mekanisme perizinan berjenjang yang mensyaratkan rekomendasi dari dinas kabupaten atau provinsi kerap macet, memperpanjang proses hingga izin menjadi kadaluwarsa sebelum program sempat berjalan. Bahkan, durasi izin yang hanya berlaku tiga bulan menunjukkan kegagalan regulasi dalam memahami bahwa penggalangan dana bukan sekadar kegiatan ad hoc, melainkan bagian dari program-program keberlanjutan.
Peran Kritis PIRAC dan Rekomendasi Aliansi
PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center), sebagai anggota aktif dari koalisi Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbanagan. Kehadiran PIRAC dan organisasi filantropi lainnya dalam koalisi ini menunjukkan keseriusan masyarakat sipil dalam mengadvokasi revisi UU PUB dan mengusulkan kerangka hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada solidaritas warga.
Aliansi mendesak pemerintah untuk segera beralih dari pola pengawasan yang berlebihan menuju kebijakan yang melindungi dan mempermudah partisipasi publik. Pemerintah dianjurkan untuk tidak memonopoli saluran bantuan warga, karena hal itu justru mematikan inisiatif lokal yang lebih tanggap dan memahami konteks setempat. Sebagai langkah reformasi mendesak, Aliansi merekomendasikan:
- DPR RI harus segera merevisi UU No. 9 Tahun 1961 dan memasukkan RUU Pemajuan Filantropi dalam Prolegnas Prioritas, berlandaskan paradigma perlindungan hak warga dan pengakuan keragaman pelaku filantropi Indonesia.
- Kementerian Sosial harus segera mengeluarkan surat edaran untuk menangguhkan perizinan PUB dalam merespon bencana Sumatera saat ini, seraya menyederhanakan persyaratan, menghapus mekanisme berjenjang, dan menciptakan fast-track mechanism untuk situasi bencana.
Riza Abdali menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa tugas negara adalah menciptakan ekosistem yang memudahkan niat baik masyarakat tersalurkan secara cepat, aman, transparan, dan tepat sasaran. Regulasi Filantropi ke depan harus diletakkan pada perlindungan atas hak partisipasi untuk berbagi dan menyumbang.
]]>Pertanyaan ini menjadi fokus utama dalam diskusi Jumatan yang diselenggarakan PIRAC pada Jumat, 10 Oktober 2025. Nor Hiqmah, narasumber dari PIRAC, membagikan pengalaman berharga tentang bagaimana menjalin kemitraan strategis antara OMS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Potensi Besar yang Belum Tersambung
“Ada celah besar antara potensi suplai dana ZISWAF yang melimpah dengan tingginya kebutuhan sosial di masyarakat,” ungkap Nor Hiqmah membuka sesi. Data yang disajikan menunjukkan fakta mencengangkan: beberapa LAZ besar seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat masing-masing mengelola dana lebih dari 400 miliar rupiah per tahun. BAZNAS bahkan berhasil menghimpun 3,3 triliun rupiah sepanjang 2023.
Angka-angka fantastis ini menunjukkan bahwa dana ZISWAF berpotensi menjadi sumber pendanaan alternatif yang signifikan bagi program-program OMS. Namun, masih terjadi mismatch ketidaktersambungan antara supply side (sumber kedermawanan) dan demand side (kebutuhan riil di lapangan).
Momentum yang Tepat untuk Berkolaborasi
Beberapa perkembangan regulasi dan panduan fikih membuka peluang lebih luas bagi kolaborasi LAZ-OMS. Ketetapan MUI tentang ketentuan hukum penggunaan zakat untuk pendampingan hukum, serta panduan fikih zakat untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), menjadi landasan kuat bahwa zakat harus menjadi solusi atas masalah umat secara komprehensif.
“Kemitraan LAZ dan OMS adalah pertemuan antara potensi sumber daya dan kelembagaan yang telah lama menjadi motor gerakan sosial,” jelas Nor Hiqmah. Kolaborasi ini mempertemukan simpul supply side dan demand side menjadi sebuah energi transformatif.
Kriteria yang Harus Dipenuhi OMS
Dalam sesi ini, PIRAC merinci kriteria yang umumnya dicari LAZ dalam memilih mitra. Dari sisi legalitas, OMS harus berbadan hukum resmi, memiliki AD/ART, terdaftar di Kemenkumham, dan memiliki NPWP organisasi. Aspek kredibilitas juga sangat penting, mencakup track record program minimal 2-3 tahun, struktur organisasi yang jelas, laporan keuangan transparan, serta testimoni atau referensi positif.
LAZ juga sangat memperhatikan aspek program yang diajukan. Mereka mengharapkan tujuan program yang jelas dan terukur, target penerima manfaat spesifik (mustahik), metodologi yang masuk akal, anggaran realistis, dan rencana keberlanjutan. Tak kalah pentingnya adalah aspek dampak, di mana program harus memberikan manfaat nyata bagi mustahik, dapat diukur (measurable impact), berkelanjutan (sustainable), dan sesuai dengan prinsip syariah.
Beragam Model Kolaborasi
Nor Hiqmah menjelaskan bahwa kemitraan LAZ-OMS bisa mengambil berbagai bentuk. Mulai dari LAZ yang membiayai program OMS secara penuh, kolaborasi dalam merancang dan mengimplementasikan program bersama, hingga peran OMS sebagai konsultan, penyedia data, atau interlink (penghubung) antara LAZ dengan komunitas penerima manfaat. “Yang penting adalah bagaimana kita bisa berbagi sumberdaya secara optimal untuk menciptakan dampak yang lebih besar,” tambahnya.
Kunci Sukses: Strategi Tiga Langkah
PIRAC membagikan formula sederhana namun efektif untuk membangun kemitraan dengan LAZ. Pertama, cari kontak person yang tepat dengan mengidentifikasi siapa pengambil keputusan di LAZ yang sesuai dengan fokus program Anda. Kedua, gigih meminta waktu presentasi dan jangan mudah menyerah, tunjukkan keseriusan Anda. Ketiga, lakukan perawatan donatur (maintenance/report) dengan menjaga komunikasi, memberikan laporan berkala, dan membangun kepercayaan jangka panjang.
Membuka Jalan Baru
Diskusi Jumatan ini memberikan pencerahan bagi organisasi-organisasi yang selama ini merasa kesulitan mengakses sumber pendanaan. Dana ZISWAF yang melimpah bukan lagi sekadar potensi di atas kertas, tetapi peluang nyata yang bisa dimanfaatkan asalkan OMS mempersiapkan diri dengan baik.
“Kemitraan ini bukan tentang siapa yang memberi dan siapa yang menerima, tapi tentang bagaimana kita bersama-sama menciptakan solusi atas masalah umat,” tutup Nor Hiqmah, meninggalkan pesan inspiratif bagi para peserta. Dengan berbagai panduan praktis dan studi kasus yang dibagikan, peserta diharapkan dapat membuka pintu kolaborasi baru dengan LAZ dan memperluas dampak program sosial mereka untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
]]>Ruang sipil di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin besar, mulai dari tekanan terhadap partisipasi publik hingga keberlanjutan pendanaan organisasi masyarakat sipil dan filantropi. Studi Doing Good Index (DGI) menunjukkan hadirnya ekosistem yang kondusif bagi sektor sosial merupakan keniscayaan. Apa saja, mengapa, dan bagaimana seharusnya sikap peran multipihak dalam membangun ekosistem kolaboratif?
Mari bergabung dalam dialog multipihak untuk membahas penguatan ekosistem filantropi dan organisasi masyarakat sipil di tengah tantangan ruang sipil untuk peluang kolaborasi lintas sektor, dalam diskusi bertema Menjaga Ruang Sipil, Memperkuat Ekosistem Kebaikan: Masa Depan Filantropi dan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia yang diselenggarakan pada:
Tanggal: 18 Mei 2026
Waktu: 10.00 12.00 WIB
Tempat: https://s.id/OGIweek2026
Konfirmasi kehadiran:
https://s.id/FormOGIWeek2026
Kami berharap Bapak/Ibu dan rekan-rekan dapat bergabung dalam diskusi ini untuk bersama-sama memperkuat ekosistem kebaikan kolaboratif dan ruang sipil yang inklusif di Indonesia.
Momentum ini terasa begitu kental dalam gelaran (PFI) pada hari Rabu, 24 Juni 2026 di Aula Buya Hamka, Jakarta. Pertemuan ini bukan sekadar ajang ramah tamah tahunan, melainkan sebuah laboratorium hidup bagi para praktisi filantropi untuk menata ulang strategi melalui kolaborasi lintas klaster.Sintesis Aksi: Mengubah Rencana Menjadi Dampak Nyata
Seminar dan diskusi kerja klaster dalam kegiatan ini menghasilkan serangkaian pembelajaran actionable yang dapat langsung diterapkan oleh organisasi:
● Pergeseran Paradigma: Terdapat penekanan kuat untuk bergerak dari bantuan yang bersifat transaksional (seperti sumbangan sekali putus) menuju investasi jangka panjang, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kewirausahaan sosial.
● Penguatan Kapasitas Berbasis Bukti: Pengukuran dampak (impact measurement) bukan lagi opsi, melainkan keharusan. Anggota klaster didorong untuk melakukan kategorisasi profil organisasi guna menciptakan skema kolaborasi yang presisi.
● Inovasi Pendanaan: Eksplorasi instrumen seperti blended finance dan health impact bond menjadi sinyal bahwa filantropi kesehatan dan kemanusiaan mulai beradaptasi dengan model pendanaan inovatif yang lebih berkelanjutan.
● Lokalisasi sebagai Kunci: Dalam isu kemanusiaan, penguatan kapasitas organisasi lokal sebagai responder pertama bencana kini menjadi prioritas untuk menjamin efektivitas bantuan di lapangan.
Solidaritas dalam Jejaring: Belajar dari Lapangan
Dinamika pertemuan ini memperlihatkan betapa pentingnya ruang bagi para aktivis untuk saling bertukar lesson learned. Sesi Philanthropy Speed Networking menjadi saksi bagaimana jejaring inspirasi dibangun melintasi batas sektor.
Bayangkan organisasi yang fokus pada pemberdayaan petani muda berkolaborasi dengan lembaga riset untuk menyusun kebijakan lingkungan yang berbasis data. Atau, lembaga filantropi kesehatan yang menggandeng penggiat literasi untuk mengampanyekan isu mental health dengan pendekatan yang lebih humanis dan mudah diterima masyarakat. Inilah inti dari kolaborasi: tidak hanya berbagi dana, tetapi berbagi keahlian, strategi kampanye, dan riset yang memperkuat posisi tawar CSO di mata publik dan pembuat kebijakan.
Melangkah Bersama untuk Perubahan
Kegiatan ini hanyalah titik awal dari serangkaian kerja keras sepanjang tahun 2026. Dari workshop penyusunan proposal hingga kampanye kolektif yang menantang stigma, setiap langkah yang direncanakan oleh klaster filantropi adalah investasi bagi masa depan sosial Indonesia.
Bagi kita para praktisi dan penggerak di sektor sosial, momentum ini adalah pengingat bahwa filantropi adalah tentang kerja bersama. Tantangan memang besar, namun dengan penguatan kapasitas, inovasi pendanaan, dan kolaborasi yang terukur, kita tidak sedang berjuang sendirian. Mari kita jadikan rencana kerja ini sebagai peta jalan menuju perubahan yang lebih inklusif dan berdampak. Waktunya untuk beraksi, karena dampak nyata lahir dari kolaborasi yang direncanakan dengan matang.
]]>
Acara bertajuk Philanthropy Learning Forum #84: Inovasi Pendanaan untuk Sektor Filantropi Pendidikan untuk Masa Depan Indonesia ini diselenggarakan atas kerja sama strategis antara Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dan Yayasan Education Aid International (EAI) selaku Anggota Klaster Filantropi Pendidikan. Forum ini dirancang secara khusus untuk menjadi ruang inklusif dalam berbagi pengetahuan, strategi, serta praktik baik mengenai pengelolaan pendanaan di sektor pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal.
Membedah Solusi Pendanaan Modern
Pertemuan penting ini dibuka dengan sambutan dari Ibu Dian A. Purbasari, Wakil Ketua Badan Pengurus PFI sekaligus Direktur Bakti Barito, bersama Mr. Md Ghani Ibrahim, Head of PR & Partnerships dari NAMA Foundation. Dalam sesi pembuka tersebut, fokus utama diarahkan pada pentingnya mendobrak pola-pola konvensional. Sesi panel pun langsung membedah solusi pendanaan modern seperti qard hasan, blended finance (pendanaan campuran), serta pendekatan kemitraan multipihak. Diskusi berjalan mendalam dengan menekankan pentingnya menjaga aspek transparansi, memperluas keterjangkauan akses bagi masyarakat, serta meningkatkan literasi keuangan demi mencetak sumber daya manusia unggul dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Peran Strategis Riset dan Kemitraan Filantropi
Sebagai wadah kolaborasi komunitas dan kemitraan, PFI secara konsisten terus memperkuat ekosistem filantropi di tanah air agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi negeri. Semangat kolaboratif ini didukung penuh oleh para anggotanya, termasuk PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center). Sebagai organisasi independen yang memiliki program untuk mobilisasi sumber daya dan riset, PIRAC mendukung kegiatan ini. PIRAC ikut menghadiri kegiatan ini diwakili oleh Ninik Annisa dan Ari Syarifudin. Langkah ini krusial untuk memperkuat ekosistem filantropi dan memfasilitasi kemitraan lintas sektor yang inklusif.
Komitmen Jangka Panjang untuk Nusantara
Memasuki agenda inti, forum ini memaparkan Rencana Kerja Klaster Filantropi Pendidikan 2026. Para pengambil kebijakan dan praktisi mengeksplorasi bagaimana jaringan kolaboratif serta struktur pendanaan multipihak dapat memperluas skala pendidikan berkualitas tinggi secara nasional. Sesi panel yang menghadirkan pakar lokal dan global turut memberikan perspektif segar mengenai Impact Investment (investasi berdampak) dalam filantropi modern, signifikansi hibah sistemik jangka panjang, serta strategi taktis untuk memastikan pendidikan inklusif benar-benar menjangkau komunitas rentan di wilayah pelosok dan terpencil.
Gerakan kolektif ini berjalan sukses berkat keterlibatan aktif dan dukungan penuh dari berbagai mitra kunci sektor pendidikan, antara lain Dompet Dhuafa, BIRU, INSPIRASI, INOVASI, dan UID. Kehadiran seluruh elemen ini membuktikan secara nyata bahwa tantangan besar dalam dunia pendidikan nasional tidak lagi bisa diselesaikan secara terisolasi oleh satu pihak saja.
Pada akhirnya, terdapat satu benang merah yang menjadi kesimpulan besar dari forum ini: tantangan pendidikan hanya dapat diurai melalui kemitraan yang kuat, ruang pembelajaran bersama, dan komitmen jangka panjang. Melalui inovasi pendanaan dan gerak bersama yang inklusif, cita-cita membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah, adil, dan merata bagi seluruh anak bangsa kini bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah langkah nyata yang sedang diwujudkan.
]]>- Konten digital yang diikutsertakan dalam kompetisi harus diunggah di media sosial dengan menggunakan tagar #wargacegahpandemi dan #jurnaliswargaPPMN
- Jika konten digital berupa artikel maka link artikel tersebut dapat dicantumkan di media sosial disertai dengan tagar #wargacegahpandemi dan #jurnaliswargaPPMN
- Teruntuk kategori pilihan WargaNet konten yang dinilai dengan total interaksi lebih dari 100 interaksi (suka, komentar, dan share).
- Seluruh karya boleh diproduksi secara individu ataupun tim, original dan bukan plagiat, serta diterbitkan pada periode 1 Juli 15 September 2023.
Saat itu, tidak ada yang tahu mana keputusan yang tepat, tidak tahu apa yang akan terjadi, dan tak bisa diprediksi. Hasilnya, Indonesia menurut penilaian WHO pada Juni 2022, penanganan COVID-19 dan cakupan vaksinasi termasuk yang terbaik. Anda adalah bagian dari kerja keras yang telah kita lakukan, ujar Presiden Joko Widodo. Alhasil, angka penularan dan kematian bisa ditekan, serta ekonomi tetap tumbuh. Hasil ini adalah buah dari kerja keras semua elemen bangsa.
Presiden berharap, kita semua harus tetap sinergis, bekerja lintas lembaga, kementerian, lintas sektor, serta bersinergi antara pemerintah dan masyarakat. Jangan hanya berhenti di urusan COVID-19. Kerja sama ini harus kita pertahankan untuk pascapandemi, bisa kita teruskan untuk menangani permasalahan lainnya, katanya.
Menurut Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan Hamid Abidin mengucapkan terima kasih atas pengakuan terhadap kerja Koalisi selama ini. Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah atas kerja sama dalam membantu memenuhi hak-hak kesehatan masyarakat adat dan kelompok rentan.
Walau status PPKM sudah dicabut, saat ini kami tetap bekerja menggelar vaksinasi bagi masyarakat adat, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas di daerah yang masih butuh vaksinasi. Terutama daerah-daerah terpencil, kata Hamid. Daerah itu meliputi Papua, Papua Barat, Maluku, Lampung, dan Yogyakarta.
Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), salah satu anggota Koalisi menyatakan, Indonesia perlu kesetaraan vaksin dan akses kesehatan lainnya. Selama ini, karena akses lokasi yang sulit, masyarakat adat jarang tersentuh oleh layanan kesehatan. Padahal, kesehatan adalah salah satu kunci memperkuat masyarakat adat. Jika masyarakat adat kuat dan hak-hak mereka dipenuhi, maka mampu menghadapi ancaman lingkungan dan krisis iklim. Kita harus memperkuat masyarakat adat, karena mereka adalah benteng terakhir penjaga hutan kita, kata Rukka.
Menurut Rukka, salah satu jalan memperkuat masyarakat adat adalah dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat menjadi Undang-undang. Selama ini, Koalisi bersama AMAN dan mitra-mitra yang bekerja di kelompok adat, membantu akses vaksinasi dengan mendata kebutuhan vaksin dan menggelar vaksinasi dengan jemput bola. Jemput bola juga dilakukan untuk penyandang disabilitas.
Menurut Maulani A Rotinsulu – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) anggota jaringan koalisi, pandemi COVID-19 ini menegaskan pentingnya layanan kesehatan yang inklusif bagi semua termasuk penyandang disabilitas. Inklusivitas itu tidak hanya dalam urusan pengobatan namun juga dalam jangkau sosialisasi, informasi, dan edukasi.
Selama ini, sosialisasi, informasi, edukasi serta tindakan vaksinasi kurang menjangkau penyandang disabilitas karena minimnya data penyandang disabilitas di sentra-sentra layanan kesehatan. Kita perlu juga memahami tentang siapa penyandang disabilitas dan bagaimana menjangkau mereka. Serta memahami bagaimana bentuk fasilitas yang bisa diakses dan seperti apa akomodasi yang layak yang harus disiapkan oleh petugas layanan kesehatan maupun vaksinasi. Ke depan, perlu dirumuskan standar bagaimana melakukan sosialisasi dan memberikan layanan kesehatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Sebab mereka adalah kelompok yang masih sangat tertinggal dalam mengakses Hak atas Kesehatan, kata Maulani.
Sepanjang pandemi, Koalisi turut membantu pemerintah dalam menyalurkan dan melakukan vaksinasi di kelompok rentan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Tahun 2022, Koalisi membantu vaksinasi lebih dari 56 ribu dosis. Pada tahun 2021, bahkan mencapai 241 ribu dosis disalurkan dengan bantuan Koalisi. Tahun ini Koalisi terus bekerja membantu vaksinasi dari vaksin dosis pokok hingga dosis booster.
Kerja Koalisi juga turut melakukan sosialisasi, edukasi, serta bekerjasama dengan multipihak untuk membantu vaksinasi di berbagai daerah terpencil. Sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui perwakilan-perwakilan tiga kelompok masyarakat tersebut diatas dalam menjangkau target kelompok yang akan divaksin. Koalisi dalam penyediaan vaksin juga membangun kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas kesehatan setempat, serta pihak-pihak lainnya yang dapat mensuplai serta mempercepat penyediaan vaksin. Laporan kerja Koalisi bisa dilihat dalam Catatan Akhir Tahun di tautan ini.
Koalisi berharap, bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi pelajaran penting bersama. Kendala dan masalah yang dihadapi selama pandemi dan proses vaksinasi perlu dijadikan pelajaran. Praktik-praktik baik yang dijalankan, perlu didokumentasikan agar ada rancangan pencegahan (preventiveness design) untuk kejadian serupa, dan mempersiapkan ketahanan masyarakat (community resilient). Satu yang penting, jika kejadian serupa terjadi, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, tidak ditinggalkan dan hak-hak mereka terpenuhi seperti warga negara umumnya.
Diliput oleh:
- https://www.neraca.co.id/article/177602/anugerah-ppkm-award-untuk-dukungan-vaksinasi-masyarakat-adat-dan-kelompok-rentan
- https://www.antaranews.com/berita/3450087/koalisi-sipil-raih-ppkm-award-untuk-vaksinasi-kelompok-rentan
- https://www.inidata.id/peristiwa/4018127023/upayakan-kesetaraan-vaksin-koalisi-masyarakat-sipil-terima-penghargaan-ppkm-award?page=all
- https://www.tribunnews.com/corona/2023/03/20/perjuangkan-vaksinasi-untuk-warga-adat-kelompok-rentan-koalisi-masyarakat-sipil-raih-ppkm-award
- https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/corona/2023/03/20/perjuangkan-vaksinasi-untuk-warga-adat-kelompok-rentan-koalisi-masyarakat-sipil-raih-ppkm-awardhttps://jurnalpagi.com/koalisi-sipil-memenangkan-penghargaan-ppkm-untuk-vaksinasi-kelompok-rentan/https://halloindo.com/tribunnews/perjuangkan-vaksinasi-untuk-warga-adat-dan-kelompok-rentan-koalisi-masyarakat-sipil-raih-ppkm-award
- https://www.ngopibareng.id/read/vaksinasi-kelompok-rentan-koalisi-sipil-raih-anugerah-ppkm-award
PIRAC dan Dompet Dhuafa Gelar “Panen Raya Lele Komunitas Lansia RW 08” di Bekasi: Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan di Perkotaan
BEKASI, 26 Mei 2025 Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) bersama Layanan Kesehatan Cuma-cuma Dompet Dhuafa (LKC DD), dengan dukungan penuh dari Irish Aid, hari ini sukses menyelenggarakan kegiatan “Panen Raya Lele Komunitas Lansia RW 08”. Acara monumental ini menandai puncak keberhasilan program “GERAK CEPAT: Gerakan Kesehatan dan Pemberdayaan Ciketing Terpadu” yang telah berjalan di RW 08, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dikenal luas sebagai “Kebun Gizi Komunitas Lansia RW 08”, inisiatif ini telah menjadi simbol nyata dari semangat gotong royong masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan lokal melalui budidaya sayuran dan ikan lele yang terintegrasi.
Panen raya kali kedua ini bukan sekadar perayaan atas hasil kerja keras komunitas, melainkan juga sebuah momentum strategis untuk mengapresiasi capaian luar biasa Kebun Gizi Komunitas Lansia RW 08. Lebih jauh, kegiatan ini dirancang untuk mendorong keberlanjutan inisiatif yang telah terbukti memberikan dampak positif. Tujuan utamanya adalah memperkuat semangat kemandirian pangan di tingkat komunitas, memperkenalkan potensi produk lokal yang dihasilkan oleh lansia kepada masyarakat luas, serta membuka pintu kolaborasi yang lebih besar untuk pengembangan usaha kecil berbasis komunitas lansia.
Acara yang penuh inspirasi ini dilangsungkan di lokasi Kebun Gizi dan Kolam Lele, Folder RW 08, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan berlangsung meriah dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat pemerintah daerah, perwakilan mitra donor, hingga masyarakat setempat, menambah semarak dan makna kegiatan ini.
Melalui program “GERAK CEPAT”, lahan terbatas yang sebelumnya kurang dimanfaatkan di RW 08 kini telah dioptimalkan secara cerdas untuk budidaya tanaman produktif, khususnya sayuran, dan perikanan lele. Pendekatan terintegrasi ini tidak hanya berkontribusi secara langsung pada peningkatan ketersediaan pangan lokal yang sehat dan segar, tetapi juga secara fundamental memperkuat peran lansia sebagai agen aktif dalam pembangunan komunitas mereka sendiri. Para lansia, yang seringkali dianggap kelompok rentan, kini menjadi garda terdepan dalam upaya menciptakan kemandirian pangan.
Transformasi Komunitas Melalui Program “GERAK CEPAT”
Dampak dari inisiatif ini melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan pangan. Kebun Gizi Komunitas Lansia telah menjadi ruang produktif yang dinamis, tempat para lansia dapat berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan menjaga kesehatan fisik serta mental mereka melalui aktivitas berkebun dan beternak. Ini juga telah membangun solidaritas komunitas yang kuat, di mana antarwarga saling mendukung dan belajar bersama. Secara ekonomi, hasil panen lele dan sayuran telah terbukti berpotensi menjadi sumber tambahan pendapatan yang signifikan bagi keluarga lansia, sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal dalam skala mikro.
“Kami melihat perubahan luar biasa pada para lansia di sini,” ujar Ninik Annisa, Direktur PIRAC. “Mereka tidak hanya mendapatkan manfaat gizi dari hasil panen, tetapi juga menemukan kembali semangat dan produktivitas. Ini adalah bukti nyata bahwa pemberdayaan berbasis komunitas dapat menciptakan dampak yang multidimensional.”
Keberhasilan Kebun Gizi ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang di masa depan. PIRAC dan LKC DD berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan program melalui peningkatan kapasitas budidaya, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta diversifikasi produk olahan berbasis lele. Selain itu, upaya promosi dan pemasaran yang strategis akan terus digencarkan untuk memperluas jangkauan manfaat, meningkatkan nilai jual produk, dan membangun kesadaran masyarakat yang lebih luas terhadap pentingnya pangan lokal yang sehat dan berkelanjutan.
Rangkaian acara “Panen Raya Lele Komunitas Lansia RW 08” dirancang secara komprehensif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kegiatan dimulai dengan proses registrasi peserta yang tertib pada pukul 08.30 WIB, menandakan antusiasme yang tinggi dari para undangan dan masyarakat. Setelah pembukaan resmi acara dan sesi khidmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan inspiratif disampaikan oleh Ibu Ninik Annisa selaku Direktur PIRAC, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan semangat gotong royong. Kemudian, Bapak Rojali, Ketua RW 08, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dan semangat warganya.
Puncak acara adalah sesi Talkshow interaktif yang mengangkat tema krusial “Sinergi dan Inspirasi untuk Ketahanan Pangan Perkotaan”. Sesi ini menghadirkan panelis-panelis terkemuka yang mewakili berbagai sektor: Bapak Usep Sudharma Wijaya, SE., Lurah Ciketing Udik, dan Bapak H. Cecep Miftah Farid, S.STP, M.M., Camat Bantar Gebang, yang akan memaparkan dukungan dan visi pemerintah daerah. Ibu Firly Maharani dari LKC Dompet Dhuafa akan mengulas keterkaitan erat antara ketahanan pangan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Ibu Ninik Annisa, Direktur PIRAC, akan berbagi pengalaman dan pembelajaran dari implementasi program.
“Talkshow ini adalah jantung dari kegiatan kami hari ini,” jelas Bapak Mustari, Ketua POKDAAN RW 08. “Kami ingin menciptakan dialog yang konstruktif antara komunitas, pemerintah, dan mitra untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan di perkotaan.”
Setelah sesi talkshow yang mencerahkan, kegiatan dilanjutkan dengan momen yang paling ditunggu: panen ikan lele bersama. Warga RW 08, terutama Komunitas Lansia, bersama dengan perwakilan mitra donor dan mitra kerja, secara simbolis melakukan panen ikan lele dari kolam-kolam gizi.
Secara keseluruhan, kegiatan panen lele Kebun Gizi Komunitas Lansia ini adalah sebuah model inspiratif yang menunjukkan bagaimana inisiatif lokal dapat menghasilkan pangan, sekaligus memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan bagi komunitas lansia, masyarakat sekitar, dan upaya peningkatan ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Ini adalah langkah nyata dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri, berdaya, dan sejahtera, serta menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengadopsi pendekatan serupa.
Komitmen Keberlanjutan dan Harapan ke Depan
Rangkaian kegiatan pelatihan pembuatan media tanam untuk kebun gizi dan pembibitan ikan lele dari nol yang mendahului panen raya ini diharapkan telah memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi komunitas lansia RW 08. Dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh, diharapkan para lansia semakin berdaya dalam mengelola kebun gizi mereka serta lebih mandiri dalam kegiatan budidaya ikan lele.
Kesimpulannya, inisiatif untuk mengadakan pelatihan paralel seiring dengan kegiatan panen lele merupakan langkah yang sangat strategis. Hal ini tidak hanya memeriahkan acara panen, tetapi juga memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi komunitas lansia melalui peningkatan kapasitas dan potensi pengembangan diri serta ekonomi. Kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat dari PIRAC, LKC Dompet Dhuafa, dan Irish Aid untuk mendukung lansia agar tetap aktif, produktif, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar.
Kami berharap bahwa keberhasilan Kebun Gizi Komunitas Lansia RW 08 ini dapat menjadi inspirasi bagi komunitas lain di seluruh Indonesia. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, ketahanan pangan di perkotaan dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berdaya.
]]>