Pendemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal Maret 2020 membawa situasi yang sangat mencekam bagi Indonesia. Suara sirine ambulans, kabar duka, serta perjuangan tenaga medis di garda terdepan menjadi pemandangan dan rutinitas yang mewarnai hari-hari penuh ketidakpastian. Situasi ini merupakan pertarungan nyata antara hidup dan mati. Beruntung, komunitas medis dunia akhirnya berhasil mengembangkan vaksin untuk meredam penyebaran virus yang masif tersebut. Keberadaan vaksin menjadi kunci utama dan faktor penentu dalam membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity demi mengakhiri krisis kesehatan ini.

Namun, tantangan besar muncul ketika vaksin harus didistribusikan secara merata, terutama ke berbagai pelosok negeri yang sulit dijangkau. Untuk menjawab tantangan tersebut, Koalisi Akses Vaksin untuk Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan dibentuk. Koalisi ini hadir untuk membantu percepatan serta pemerataan distribusi vaksinasi bagi kelompok-kelompok yang seringkali terpinggirkan dan sulit mengakses fasilitas kesehatan.

Peran Strategis dan Aksi Nyata Koalisi Akses Vaksin

Kehadiran Koalisi Akses Vaksin memberikan dampak yang nyata di lapangan. Lebih dari 276.528 dosis vaksin berhasil didistribusikan langsung kepada masyarakat adat dan kelompok rentan di berbagai wilayah terpencil. Agar program ini dapat diterima dengan baik, koalisi juga memproduksi berbagai materi kampanye yang kreatif dan informatif. Mulai dari siaran pres, infografis, video, komik, hingga kartun disebarluaskan untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia menerima vaksinasi.

Keberhasilan distribusi dan kampanye ini tentu tidak dapat tercapai tanpa adanya kerja sama yang erat dengan berbagai pihak. Kolaborasi dibangun secara luas melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri, Babinsa, para relawan, organisasi masyarakat sipil (CSO) di tingkat daerah, hingga para pemangku adat setempat. Semua elemen ini bergerak bersama secara simultan untuk memastikan bahwa program percepatan vaksinasi dapat berjalan lancar di akar rumput.

Inovasi Organisasi Masyarakat Sipil di Tengah Krisis

Implementasi kolaborasi di lapangan tentu tidak luput dari berbagai hambatan dan tantangan yang menguji ketahanan banyak pihak. Berbagai strategi serta pendekatan komunikasi yang efektif diterapkan guna mengatasi setiap kendala tersebut. Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran penting inilah, sebuah buku inspiratif lahir dengan judul “Menjangkau yang Tak Terjangkau: Berkolaborasi Mewujudkan Vaksinasi Covid-19 untuk Komunitas Adat dan Kelompok Rentan”.

Buku ini merekam berbagai inisiatif luar biasa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk bertahan di tengah terjangan pandemi. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat adat dan kelompok rentan yang paling merasakan dampak terberat dari situasi krisis ini tidak dibiarkan berjuang sendirian. Berbagai organisasi masyarakat sipil melahirkan inovasi kreatif, mulai dari mendirikan lumbung pangan, membudidayakan tanaman herbal, menerapkan aturan pembatasan mandiri (lockdown lokal), menggalakkan kampanye dan penyuluhan edukatif, hingga menginisiasi kegiatan vaksinasi mandiri.

Sinergi Lintas Sektor dan Pelajaran Berharga untuk Masa Depan

Buku tersebut juga menggambarkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Akses Vaksin mengambil peran strategis dengan merangkul sektor swasta dan pemerintah guna mempercepat penyebaran vaksin ke pelosok negeri. Seluruh sektor bergerak secara terhubung, mulai dari menyiapkan materi komunikasi, edukasi, kampanye publik, advokasi kebijakan, hingga eksekusi vaksinasi langsung di lapangan.

Segala pencapaian, dampak positif, hingga tantangan yang tertuang dalam buku ini menyajikan pelajaran berharga mengenai arti kolaborasi yang sesungguhnya. Pengalaman praktis yang didukung oleh data lapangan yang kuat menjadikan buku ini sebagai referensi yang sangat penting. Para pembaca dapat memperoleh pengetahuan mendalam mengenai dinamika kerja sama lintas sektor, sehingga mampu meningkatkan efektivitas kolaborasi dengan berbagai pihak ketika menghadapi situasi krisis di masa depan.

Kesimpulan dari seluruh rangkaian perjuangan ini adalah bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk diatasi apabila dikerjakan secara bersama-sama. Pandemi Covid-19 telah menguji batas kemampuan dan tekad kemanusiaan dalam melayani masyarakat adat serta kelompok rentan yang terpinggirkan. Buku ini hadir sebagai sumber inspirasi sekaligus landasan yang kokoh bagi upaya-upaya kolaboratif di masa mendatang. Akhir kata, pihak PIRAC menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap program percepatan dan pemerataan vaksinasi bagi komunitas adat dan masyarakat rentan di Indonesia.

Kini, laporan tersebut telah memasuki edisi kelima. Doing Good Index 2026 hadir dengan mengkaji berbagai perkembangan penting selama dua tahun terakhir guna membantu memetakan arah sektor sosial di Asia. Berdasarkan data orisinal dan bukti yang solid, laporan ini menyajikan tinjauan mendalam mengenai kondisi infrastruktur sosial di kawasan regional serta menawarkan cetak biru kebijakan untuk membangun masa depan yang lebih adil.

Edisi kelima dari Doing Good Index ini disusun berdasarkan data berbasis bukti yang diperoleh melalui metode yang sangat ketat. CAPS melibatkan total 2.166 organisasi penyedia layanan sosial (SDO) sebagai responden dalam survei orisinal mereka. Selain itu, laporan ini juga diperkaya melalui konsultasi mendalam dengan 132 pakar yang tersebar di 17 negara atau wilayah ekonomi Asia.

Tidak hanya berfokus pada evaluasi umum, Doing Good Index 2026 juga memperluas cakupannya dengan memuat sejumlah bagian khusus yang sangat relevan dengan situasi saat ini. Laporan ini mencakup:

• Bagian tematik khusus mengenai peran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam membentuk sektor sosial Asia.
• Analisis mendalam mengenai pola pendanaan yang berlaku di kawasan tersebut.
• Kajian terkait tingkat adopsi teknologi oleh organisasi penyedia layanan sosial.
• Profil khusus yang menyoroti kondisi di Mongolia.

Melalui cakupan yang luas ini, laporan menyajikan potret komprehensif mengenai bagaimana sektor sosial beroperasi dan menghadapi berbagai tantangan kontemporer di tingkat regional.

Dalam mengkaji perkembangan sektor sosial, Doing Good Index 2026 menaruh perhatian penuh pada empat komponen utama Indeks. Keempat komponen tersebut meliputi regulasi, kebijakan pajak dan fiskal, ekosistem, serta pengadaan. Laporan mengkaji bagaimana komponen-komponen ini telah berkembang selama dua tahun terakhir di 17 negara/wilayah ekonomi Asia.

Kajian ini dilakukan di tengah situasi dunia yang cukup menantang. Saat ini, kawasan Asia dihadapkan pada situasi menurunnya bantuan pembangunan, menyempitnya ruang fiskal, dan di sisi lain, meningkatnya kebutuhan sosial secara drastis.

Menghadapi kondisi tersebut, Indeks 2026 menemukan sebuah realitas penting: Asia sebenarnya telah berhasil membangun infrastruktur untuk melakukan kebaikan (doing good). Kendati demikian, komponen-komponen di dalamnya tidak selalu berjalan selaras. Ketidakselarasan ini pada akhirnya membatasi kemampuan sektor sosial untuk meningkatkan skala operasionalnya, melakukan inovasi, serta merespons berbagai kebutuhan yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Di balik tantangan ketidakselarasan infrastruktur yang dihadapi sebagian besar wilayah di Asia, laporan ini juga mencatat sebuah pencapaian penting dan bersejarah. Singapura berhasil mencatatkan namanya sebagai negara atau wilayah ekonomi pertama yang masuk ke dalam klaster baru bernama “Doing Excellent” atau Kinerja Sangat Baik.

Pencapaian luar biasa ini menunjukkan potensi nyata yang dapat dicapai ketika seluruh elemen pendukung beroperasi secara harmonis. Keberhasilan Singapura membuktikan bahwa saat regulasi, insentif pajak, faktor ekosistem, dan pengadaan saling selaras, sektor sosial dapat mencapai tingkat kinerja yang optimal serta memberikan dampak yang jauh lebih luas bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Doing Good Index 2026 menegaskan bahwa meskipun infrastruktur untuk berbuat baik telah terbangun di Asia, masih terdapat pekerjaan rumah besar terkait penyelarasan komponen-komponen pendukungnya agar sektor ini tidak terbatasi dalam skala, inovasi, dan responsivitasnya.

Sebagai solusi ke depan, Indeks ini menawarkan cetak biru kebijakan dan praktik yang dapat dimanfaatkan untuk membuka potensi modal sosial swasta secara maksimal. Melalui penerapan cetak biru tersebut, sektor publik, swasta, dan sosial diharapkan dapat mempererat kerja sama guna membangun Asia yang jauh lebih kuat dan lebih adil bagi semua.

Pada tahun 2002-2003 ramai diperbincangkan soal perlunya meningkatkan keterbukaan dan kejujuran di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di berbagai kota di Indonesia. Beragam gagasan  muncul dalam rangkaian seminar, diskusi, baik yang dilakukan secara terbatas maupun terbuka kepada publik.

Dalam berbagai forum tersebut hadir beragam perspektif dari stakeholder LSM secara luas. Catatan bursa gagasan ini, antara lain telah terekam dengan baik dalam buku Kritik dan Otokritik LSM (PIRAC, 2004).

Berbeda dari buku di atas, yang membahas persoalan ini dari kacamata kita sendiri, buku ini berisikan wacana dari berbagai aktivis, pengamat dan pemikir, di kalangan LSM dari berbagai negara, baik di Amerika Utara, Eropa maupun Asia. Sayang sekali sampai saat buku ini dipersiapkan, pandangan dari Afrika dan Australia belum bisa ditemukan – dan karenanya belum terwakili dalam buku ini.

Tentu menarik untuk disimak apakah dengan latar belakang yang mungkin sangat berbeda lantas muncul gagasan dan pandangan yang berbeda pula dari Afrika, misalnya? Atau justru yang ada adalah kecenderungan penyeragaman konsep dan sistem, sebagaimana terjadi di berbagai bidang lainnya?

Kedermawanan merupakan aktivitas yang bersifat sukarela. Dalam konteks perusahaan, kedermawanan sosial merupakan bagian dari implementasi tnggung jawab sosial dan etis perusahaan.

Aktivitas serupa pun dilakukan di lingkungan BUMN kendati bersifat imperatif (affirmative action) karena terdapat instrumen “pemaksa” berupa Kepmen BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 yang mewajiban setiap BUMN menyelenggarakan Porgram Kemitaan
dengan Usaha Kecil dan Progam Bina Lingkungan.

Kebeadaan derma sosial BUMN sangt menarik terkait dengan peran stratgis BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, sebagai perusahaan milik negara, BUMN merupakan core business bagi perekonomian nasional dan menjadi tumpuan harapan pemerintah untuk mendanai pembangunan melalui berbagai bentuk kontribusinya seperti: pengembangan UKM/Koperasi, setoran ke kas negara, serta penggunaan deposito milik BUMN-BUMN besar sebagai dinamisator untuk menetralisasi pasar uang dan moneter nasional.

Buku ini menyajikan gambaran yang menarik sejauh mana perusahaan BUMN menyelenggarakan program-program sosial sebagai bagian integral dari praktik bisnisnya. Dengan mengambil tiga model BUMN sebagai basis penelitian – yakni Krakatau Steel, Pertamina danTelkom; buku ini dapat menjadi titik tolak untuk melihat bagaimana negara melalui perangkat kebijakan dan institusi bisnis yang dimiliki menaruh kepedulian dan tanggung jawab terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Program kerja yang disusun dengan baik dan logis akan meringankan persoalan klasik tapi pelik bagi institusi nirlaba seperti LSM dan Yayasan – yaitu pendanaan.
Pengelola lembaga harus mampu menyusun rencana program yang baik dan logis sehingga dapat dipahami secara baik oleh pelaksana dan donor. Program yang koheren dan logis akan meyakinkan donor untuk mendukungnya.

Manual ini disusun untuk menjawab persoalan di atas. Dengan mengadopsi konsep Logical Framework Analysis (LFA), modul ini akan membantu anda untuk dapat merumuskan program secara lebih terstruktur. Konsep penyusunan program dengan LFA ini dipilih karena relatif mudah disusun dan sekaligus mudah dipahami oleh pihak lain, baik konstituen maupun donor.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyusunan program yang terstruktur dan logis, LSM dan Yayasan dapat lebih mudah mengakses lembaga donor. Dengan demikian LSM dan Yayasan dapat mendiversifikasi donor, sehingga tdak tergantung hanya pada satu lembaga pemberi dana saja. Selama ini tidak jarang dijumpai kesulitan LSM mengakses donor, karena program yang disusun tidak dapat dipahami dengan baik.

Manual ini telah digunakan sebagai media pembelajaran pada pelatihan-pelatihan yang diadakan PIRAC dan pendampingan terhadap beberapa lembaga mitra dalam menyusun program. Berdasarkan masukan dan kebutuhan lapangan, tim penyusun telah melakukan beberapa revisi sebagai upaya perbaikan. Hasil akhir dari perumusan dan uji coba tersebut adalah manual yang ada dalam buku ini.

Sebagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di Indonesia potensi zakat belum digalang dan diberdayakan dengan baik. Padalah telah ada UU yang mengelola tentang zakat. Potensi zakat masyarakat pun tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh PIRAC di sepuluh kota di Indonesia terhadap 1936 responden muslim.

Survei ini merupakan update data sekaligus pembanding bagi survey serupa yang pernah dilakukan pada tahun 2000. Hasil penelitian PIRAC menunjukkan bahwa masyarakat yang merasa dirinya sebagai muzakki adalah sebesar 49,8% (hanya zakat mal). Namun begitu ada 7,5% muzakki yang merasa sebagai wajib zakat tidak membayarkan zakatnya.

Survei PIRAC menunjukkan bahwa rata-rata zakat per tahunnya cukup tinggi, yaitu sebesar Rp 416.400/muzakki, dengan nilai berkisar antara Rp. 30.000 – Rp. 797.160. Dengan potensi yang demikian besar maka potensi dana zakat yang bisa digalang dari masayarakat mencapai 6,132 trilyun/tahun.

Dari survey diketahui bahwa ada pengaruh positif kemampuan berzakat berdasarkan kelas sosial. Artinya, zakat yang diberikan oleh kelas A jauh lebih besar dibandingkan dengan kelas B dan C. Namun yang cukup menarik jika dilihat mberdasarkan kota, kelas sosial C di kota Padang memiliki rata-rata yang cukup tinggi dibandingkan kelas sosial A di kota Medan, Pontianak, Manado, Bandung dan Makassar. Bahkan rata-ratanya cukup jauh di atas rata-rata secara jeseluruhan.

Sayangnya ppotensi zaqkat yang cukup besar tersebut tidak teroganisir dengan baik. Hanya 12,5% dana zakat masyarakat yang sudah dikelola dengan baik oleh lembaga resmi seperti: LAZ/BAZ dan Yayasan Amal. Hal ini tidak terlepas dari masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LAZIS maupun BAZ. Bahkan di tiga kota yang dijadikan sample survey, yaitu di Semarang, Manado dan Balikpapan, LAZIS sama sekali belum mendapat kepercayaan dari masyarakatnya.

Tentunya ini menjadi pekerjaan tumah tangga bagi para amil zakat untuk mendorong masyarakat agar mau membayarkan zakatnya melalui lembaga profesional sehingga pendayagunannya dapat dilakukan secara lebih optimal.

[docembed url=”https://www.dropbox.com/s/0y1isz8edy6l61v/ebook-pirac-buku-saku-final-fundraising-filantropi.pdf?raw=1” viewer=”google” width=”100%” height=”500px” download=”all” ]