Sektor gerakan sosial di Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kedermawanan warga terus bertumbuh pesat dengan berbagai inovasi kanal digital. Namun di sisi lain, payung hukum pengumpulan uang dan barang masih terjebak pada kerangka regulasi lama yang membatasi ruang gerak serta fleksibilitas pengelolaan.

Langkah nyata untuk membenahi sumbatan tersebut mewujud dalam agenda penting yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, bertempat di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta Pusat, berlangsung “Lokakarya Transformasi Kebijakan Filantropi yang Berdampak pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat“. Kegiatan ini menjadi titik krusial dalam menyelaraskan arah kebijakan nasional, khususnya sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.  PIRAC hadir dalam kegiatan disebut diwakili Ari Syarifudin, Ninik Annisa dan Sri Suparti.

Mari kita bedah isu strategis yang dibahas beserta implikasinya bagi ekosistem gerakan sosial tanah air.

Mengapa Kerangka Hukum Kedermawanan Perlu Diperbarui?

Penggalangan dana publik bukan sekadar aktivitas mengumpulkan aset. Aktivitas ini adalah fondasi pemberdayaan yang menopang ribuan program kemanusiaan, pendidikan, hingga penanganan bencana. Tanpa aturan yang responsif, transparansi dan efektivitas penyaluran bantuan bisa terhambat.

Dalam sesi Policy Dialogue, sejumlah pakar dan praktisi memaparkan akar persoalan secara lugas:

• Urgensi Pembaruan Kebijakan: Hamid Abidin, M.Si. (Koordinator Aliansi Pemajuan Filantropi) menegaskan perlunya transformasi kerangka aturan agar adaptif terhadap dinamika jaman.
• Pengelolaan Sumber Dana: Prof. Amelia Fauzia (STF UIN) mengulas tantangan serta peluang organisasi pengelola sumbangan dalam menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus digitalisasi.
• Dampak Pemberdayaan: Dr. Dra. Ety Rahayu, M.Si. (Universitas Indonesia) menyoroti bagaimana kontribusi sektor non-pemerintah dapat beroperasi sejajar dengan program perlindungan sosial negara.

Sesi ini makin berbobot dengan tanggapan langsung dari perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Bappenas, serta BAZNAS. Diskusi merumuskan satu kesimpulan utama: aturan main harus diubah dari pola kontrol birokratis menjadi tata kelola yang memfasilitasi keterlibatan warga.

Tiga Pilar Reformasi Kebijakan

Guna menghasilkan rekomendasi teknis yang konkret, peserta lokakarya dibagi ke dalam tiga Working Group (WG). Masing-masing fokus mendalami area kritis dalam rantai tata kelola:

Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan kunci. Lembaga pengelola dana bantuan seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Human Initiative, Yayasan Kitabisa, BenihBaik.com, hingga organisasi riset dan advokasi seperti PIRAC duduk bersama merumuskan resolusi.

Kehadiran kelompok Masyarakat Sipil memastikan bahwa suara lapangan—termasuk kendala operasional yang dialami lembaga nirlaba tingkat tapak—dapat masuk secara utuh ke dalam rancangan kebijakan baru.

Dampak Nyata Bagi Ekosistem Gerakan Sosial

Pembaruan regulasi bukan sekadar urusan dokumen administrasi. Kebijakan yang responsif akan menghadirkan dampak langsung pada tiga ranah:

1. Efisiensi Operasional Lembaga: Proses perizinan yang ringkas memungkinkan bantuan kemanusiaan bergerak lebih cepat saat terjadi krisis atau bencana.
2. Perlindungan Kepercayaan Publik: Transparansi yang terstandarisasi melindungi donatur dari potensi penyalahgunaan, sekaligus melindungi lembaga kredibel dari stigma negatif.
3. Penyaluran yang Tepat Sasaran: Sinergi data antara pemerintah dan elemen Masyarakat Sipil mencegah tumpang tindih penerima manfaat, sehingga intervensi pengentasan kemiskinan menjadi jauh lebih efektif.

Waktunya Bergerak dan Berpartisipasi

Rangkaian diskusi dan rumusan Quick Wins dari lokakarya ini telah meletakkan fondasi penting bagi perbaikan kebijakan di Indonesia. Namun, dokumen rekomendasi tidak akan bermakna tanpa pengawalan bersama.

Kebijakan filantropi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari Anda—baik sebagai pengelola lembaga, sukarelawan, maupun donatur. Kita perlu memastikan bahwa dorongan reformasi aturan ini terus berjalan hingga melahirkan regulasi yang benar-benar memihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

Mari cermati perkembangan advokasi kebijakan ini, bagikan wawasan ini ke jejaring Anda, dan ambil bagian dalam membangun ekosistem kedermawanan yang lebih transparan, akuntabel, serta berdampak luas.

Di sinilah skema filantropi dan fundraising modern mulai mendorong penguatan dana amanat (trust fund). Sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan, dana amanat menawarkan mekanisme pemisahan aset (segregation of assets) dan kewajiban fidusia (fiduciary duty) untuk memastikan dana sosial terus memberikan manfaat jangka panjang bagi publik.

Namun, penerapannya di Indonesia tidaklah sesederhana membalikkan telapak tangan. Sistem hukum Indonesia yang berbasis civil law tidak secara otomatis mengenal pemisahan antara legal ownership (kepemilikan terdaftar) dan beneficial ownership (kepemilikan manfaat) sebagaimana lazim dalam tradisi common law. Memahami celah hukum ini menjadi krusial agar kerja-kerja gerakan Masyarakat Sipil dan keterlibatan publik tidak kandas di tengah jalan akibat masalah tata kelola.

Mengapa Kerangka Tata Kelola Trust Fund Penting Bagi Sektor Nirlaba?

Selama ini, pengelolaan dana abadi atau dana perwalian sektor non-pemerintah di Indonesia umumnya ditempatkan di bawah payung hukum yayasan atau perkumpulan. Sayangnya, struktur kelembagaan nirlaba konvensional masih menyisakan kerentanan. Tanpa aturan main yang tegas mengenai pemisahan aset, dana perwalian berisiko tercampur dengan biaya operasional harian organisasi.

Tiga risiko utama kerap membayangi pengelolaan dana perwalian tanpa kerangka trust fund yang kokoh:

• Risiko Kepailitan dan Sengketa Internal: Ketika lembaga pengelola mengalami sengketa hukum atau krisis keuangan, aset dana perwalian berpotensi terjerat sita eksekusi oleh kreditur.
• Ketiadaan Jaminan Keberlanjutan Mandat: Perubahan kepengurusan atau pergeseran prioritas internal organisasi berisiko mengaburkan tujuan awal penyaluran dana sosial dari donor/penyedia dana.
• Tantangan Akuntabilitas Publik: Ketidakjelasan batas antara aset operasional dan dana perwalian dapat menurunkan kepercayaan publik serta donor terhadap akuntabilitas lembaga.

Guna merespons kebutuhan ini, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama Yayasan Penabulu mengambil inisiatif strategis. Pada Jumat, 25 September 2026, kedua lembaga menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion) bertajuk “Kajian Tata Kelola Dana Amanat (Trust Fund) Sektor Non-Pemerintah di Indonesia” di Ragunan, Jakarta Selatan.

Catatan Penting Diskusi Terpumpun: Kompatibilitas Hukum dan Realita Lapangan

Diskusi deliberatif tersebut menghimpun berbagai elemen penting, mulai dari akademisi, pakar keterbukaan informasi, praktisi lingkungan, hingga organisasi riset dan advokasi. Beberapa pemikiran mendasar mengemuka dalam pembahasan tersebut:

Perspektif para pakar mewarnai jalannya diskusi. Budi Wardhana (mantan Direktur Kebijakan dan Transformasi WWF Indonesia) menyoroti tantangan nyata organisasi nirlaba dalam mengelola investasi dan mempertahankan tata kelola saat terjadi transisi kepemimpinan. Sementara itu, Alamsyah Saragih menekankan batas-batas informasi wajib buka versus informasi terintegrasi yang harus dilindungi saat dana perwalian melibatkan dana publik.

Dari sudut pandang hukum akademis, Muhammad Faiz Aziz (STHI Jentera) menggarisbawahi pentingnya menguji sejauh mana instrumen hukum perjanjian mampu menjalankan fungsi trust tanpa harus membentuk badan hukum baru yang menambah beban biaya kepatuhan (compliance cost).

Membangun Kerangka Kerja Dana Amanat yang Akuntabel dan Inklusif

Diskusi terpumpun ini juga menggalang partisipasi aktif dari pelbagai konsorsium dan organisasi kunci. Kehadiran perwakilan dari Yayasan KEHATI, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Yayasan TIFA, Sekretariat Lokadaya, PSHK, YAPPIKA, hingga lembaga kajian seperti PIRAC menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan kepastian kerangka tata kelola ini.

Agar pengelolaan dana perwalian sektor Masyarakat Sipil dapat berdaya guna dan dipercaya publik, beberapa prinsip tata kelola taktis mutlak diterapkan:

1. Pemisahan Pembukuan dan Aset yang Ketat (Segregation of Assets): Aset perwalian tidak boleh dicampuradukkan dengan rekening operasional harian organisasi. Penggunaan rekening khusus dengan mekanisme pengawasan ganda (dual control) merupakan langkah awal yang krusial.
2. Kewajiban Fidusia dan Dewan Pengawas Independen: Keberadaan dewan pengawas atau pengawas independen memastikan bahwa alokasi hasil investasi atau bunga dana perwalian konsisten menyasar penerima manfaat (beneficiary) sesuai amanat awal.
3. Kepatuhan Keterbukaan Informasi Berbasis Risiko: Mengingat kepatuhan publik adalah kunci utama, laporan keuangan dan audit berkala atas dana perwalian perlu diakses oleh publik secara berkala, sembari tetap menjaga kerahasiaan identitas kelompok rentan penerima manfaat.
4. Kerangka Mitigasi Risiko Risiko Hukum: Menyiapkan klausul pembubaran dan pengalihan amanat (cy-près doctrine) dalam dokumen pembentukan dana perwalian untuk mengantisipasi risiko krisis kelembagaan di masa depan.

Mari Berpartisipasi: Dorong Kebijakan Dana Amanat Sosial yang Berkelanjutan

Studi dan kajian yang tengah difinalisasi oleh IJRS bersama Yayasan Penabulu bukan sekadar dokumen akademis di atas kertas. Kajian ini merupakan amunisi bersama bagi gerakan masyarakat sipil di Indonesia untuk mendorong kebijakan pendanaan sosial yang lebih adil, aman, dan berjangka panjang.

Partisipasi aktif Anda dan organisasi Anda sangat menentukan keberhasilan agenda bersama ini. Berikut beberapa langkah nyata yang dapat Anda lakukan sekarang:

• Pelajari dan Pelajari Kembali Kerangka Pengelolaan Dana di Lembaga Anda: Lakukan evaluasi internal terkait pemisahan aset perwalian dan operasional di organisasi Anda untuk meminimalkan risiko hukum.
• Kirimkan Masukan dan Praktik Baik: Bagikan pengalaman organisasi Anda dalam mengelola dana perwalian atau pendanaan jangka panjang kepada tim peneliti agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan makin membumi.
• Kawal Diskusi Kebijakan Turunan UU P2SK: Ikuti perkembangan regulasi turunan sektor keuangan dan suarakan pentingnya ruang fleksibilitas bagi organisasi nirlaba sosial-lingkungan untuk memanfaatkan skema perwalian (trustee).
• Sebarluaskan Narasi Keberlanjutan Pendanaan: Edukasi publik dan jejaring donor Anda mengenai pentingnya mendukung struktur dana amanat sebagai investasi jangka panjang bagi perubahan sosial di Indonesia.

Kerapuhan internal yang membayangi arah perjalanan bangsa hari ini menyerukan agar gerakan publik bergerak lebih solid. Tantangan sosio-ekonomi dan politik nasional tidak lagi bisa dipandang sebagai isu sektoral semata. Pada Selasa, 6 Oktober 2026, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengumpulkan sekitar 200 perwakilan gerakan publik, akademisi, serta kelompok muda di AONE Hotel, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ruang temu untuk menyatukan langkah dan memperkuat strategi bersama.

Sebagai lembaga independen yang berfokus pada studi dan pengembangan gerakan sosial, Public Interest Research and Advocacy Center atau PIRAC turut hadir memenuhi undangan strategis ini. Kehadiran ini menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu-isu tata kelola publik, penguatan kapasitas antar-lembaga, serta penggalangan sumber daya berkelanjutan bagi gerakan warga di Indonesia.

Urgensi Menjaga Ruang Gerak dan Keadilan Sosial

Dalam pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Romo Franz Magnis-Suseno, disuarakan keprihatinan mendalam atas realitas sosial saat ini. Amanat sila kelima Pancasila—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—dinilai belum dinikmati secara nyata oleh sekitar 60% populasi. Ketimpangan struktural ini diperparah oleh krisis iklim, perampasan ruang hidup, hingga penyempitan ruang berekspresi.

Merespons kondisi tersebut, sebanyak 200 organisasi mendeklarasikan maklumat bersama bertajuk “Merebut Kembali Demokrasi dan Menegakkan Keadilan”. Maklumat ini menegaskan empat poin tuntutan utama:

1. Hentikan Kriminalisasi: Menuntut penghentian segala bentuk intimidasi, kekerasan, serta kriminalisasi terhadap warga, aktivis lingkungan, dan pembela HAM yang menyuarakan kritik.
2. Ekonomi Redistributif: Mendesak penerapan kebijakan ekonomi serta sistem perlindungan sosial yang memihak pada kelompok rentan guna memangkas jurang ketimpangan.
3. Perlindungan Ruang Hidup: Menuntut pengakuan resmi dan jaminan atas hak tanah serta ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal dari ekspansi industri ekstraktif maupun proyek transisi energi yang timpang.
4. Kontrol Publik yang Bermakna (Meaningful Participation): Menuntut pembukaan akses pengawasan dan partisipasi publik secara transparan, nyata, dan inklusif dalam setiap perumusan kebijakan strategis nasional.

Enam Pilar Sesi Paralel: Dari Gagasan Menjadi Langkah Nyata

Diskusi yang berlangsung dinamis terbagi ke dalam enam sesi paralel. Setiap sesi membedah persoalan spesifik sekaligus merumuskan agenda aksi mendesak.

Strategi Penguatan Internal dan Mobilisasi Sumber Daya

Di samping pembahasan isu-isu kebijakan publik, forum ini menggarisbawahi pentingnya pembenahan tata kelola internal organisasi non-pemerintah. Agar kerja-kerja keberlanjutan dapat berjalan mandiri, independen, dan berdaya tahan tinggi, diperlukan tiga aspek strategis:

1. Diversifikasi Pendanaan Domestik

Ketergantungan pada satu sumber pendanaan eksternal membawa risiko terhadap keberlanjutan program kerja. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fundraising yang akuntabel dan berbasis pada partisipasi publik menjadi kunci. Kerjasama dengan berbagai pilar donor lokal dapat menjaga independensi lembaga dalam jangka panjang.

2. Optimalisasi Potensi Derma Publik

Tradisi berbagi di Indonesia memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara profesional. Praktik filantropi yang dikembangkan tidak sekadar mengumpulkan bantuan material, melainkan didorong untuk mendukung gerakan perubahan sosial yang berkeadilan. Pengelolaan dana hibah dan sumbangan masyarakat yang transparan akan memperkuat kepercayaan publik.

3. Regenerasi dan Keamanan Kerja Aktivis

Keberlanjutan gerakan sangat bergantung pada pelibatan aktif generasi muda dalam struktur kepemimpinan. Di saat yang sama, penguatan sistem keamanan siber dan perlindungan hukum bagi para pekerja sosial menjadi prioritas agar aktivitas pendampingan di akar rumput dapat berlangsung aman.

Membangun Sinergi Gerakan Kerakyatan

Langkah perjuangan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen. Gerakan ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terkonsolidasi dalam satu simpul kolaborasi.

Kerja-kerja pendampingan warga, penguatan kapasitas basis, hingga kampanye publik membutuhkan partisipasi Anda. Elemen Masyarakat Sipil bersama dengan berbagai jejaring Masyarakat Sipil di seluruh Indonesia terus membuka ruang bagi siapa saja yang ingin berkontribusi. Baik melalui kepakaran akademis, penggalangan partisipasi warga, hingga pengawalan agenda advokasi kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

Perubahan sosial yang substantif tercipta ketika publik memilih untuk terlibat, mengawasi, dan bergerak bersama demi keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.

Merespons pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Penggalangan Uang dan Barang (RPP PUB) oleh pemerintah, Aliansi Pemajuan Filantropi Indonesia (APFI) mengambil langkah proaktif dengan mengkonsolidasikan masukan masyarakat sipil. Konsolidasi tersebut diwujudkan dalam bentuk perumusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna melengkapi rujukan regulasi dan bukti empiris sebelum diserahkan kepada kementerian terkait. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 4 Agustus 2026 di Gedung Human Initiative Cimanggis Depok Jawa Barat.   PIRAC hadir mengikut kegiatan ini berpartisipasi merumuskan  dalam pembuatan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Poin Kunci Reformasi Regulasi Filantropi

Dalam rapat finalisasi DIM RPP PUB, sejumlah pokok pikiran penting disepakati untuk mendorong ekosistem derma yang lebih inklusif dan akuntabel, diantaranya yaitu :

• Perluasan Subjek Hukum: Subjek penggalangan dana diusulkan tidak terbatas pada organisasi formal saja, melainkan juga mencakup individu, komunitas, dan perikatan sosial lainnya.
• Perubahan Paradigma Perizinan: Mendorong pergeseran dari paradigma izin yang membatasi menuju mekanisme pendaftaran yang inklusif serta memangkas birokrasi berjenjang. Untuk skala nasional, pengurusan diusulkan cukup di tingkat Kabupaten/Kota.
• Perlindungan dan Insentif: Memasukkan Fatwa MUI sebagai rujukan legalitas zakat serta memperluas skema insentif pajak (tax deduction) bagi lembaga maupun donatur.
• Proporsionalitas Akuntabilitas: Menetapkan ambang batas (threshold) kewajiban audit Akuntan Publik untuk skala penggalangan dana mulai dari Rp500.000.000,-. Kegiatan insidental di bawah nilai tersebut cukup melampirkan laporan standar akuntansi agar tidak membebani penyelenggara kecil.
• Demiliterisasi Ruang Sipil: Menghapus mekanisme pengawasan berpendekatan keamanan era terdahulu dan menggantinya dengan pendekatan ruang sipil modern.

Langkah Lanjut Advokasi Policy

Dokumen DIM yang telah disempurnakan oleh tim aliansi dijadwalkan selesai dan diserahkan secara resmi bersama Surat Pengantar Organisasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Langkah ini diharapkan dapat mendorong negara menjalankan perannya sebagai enabler yang memberikan kepastian hukum dan ruang bertumbuh bagi gerakan kemanusiaan di Tanah Air.

Jakarta — Aliansi Pemajuan Filantropi Indonesia mempercepat penyusunan catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Sumbangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi yang sedang disusun pemerintah mampu memperkuat ekosistem filantropi Indonesia, bukan justru membatasi ruang gerak masyarakat dalam berpartisipasi untuk kepentingan publik.

Dalam pertemuan koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Philanthropy  Dompet Dhuafa pada Jumat 26 Juni 2026 yang melibatkan sejumlah lembaga anggota aliansi, peserta membahas perkembangan proses penyusunan RPP, strategi advokasi, serta pembagian tugas untuk menyusun analisis kritis terhadap setiap bab dalam rancangan peraturan tersebut. Pembahasan difokuskan pada penyusunan argumentasi berbasis hukum, tata kelola, dan hak asasi manusia agar masukan yang disampaikan kepada pemerintah memiliki dasar yang kuat.

Apa Persoalan Utama yang Dibahas?

Diskusi mengerucut pada satu persoalan mendasar, yaitu bagaimana memastikan RPP Penyelenggaraan Sumbangan mampu menjawab perkembangan praktik filantropi Indonesia yang telah berubah sangat pesat dibandingkan ketika Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 disusun.

Para peserta menilai bahwa pendekatan regulasi lama masih sangat berorientasi pada kontrol negara dan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan organisasi masyarakat sipil, inovasi penggalangan dana publik, pemanfaatan teknologi digital, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi.

Karena itu, aliansi memandang bahwa RPP baru harus dibangun di atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta penguatan peran masyarakat sipil sebagai mitra pembangunan.

Selain substansi norma, peserta juga menekankan pentingnya setiap usulan perubahan didukung oleh argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologis serta referensi akademik yang memadai. Dengan demikian, rekomendasi yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis bukti (evidence-based policy).

Pembagian Tugas Penyusunan Catatan Kritis

Untuk mempercepat proses penyusunan dokumen, peserta menyepakati pembagian tanggung jawab berdasarkan bidang keahlian masing-masing organisasi.  Berikut ini adalah pembagian tugas yang disepakati bersama.

Hamid Abidin bertanggung jawab menyusun analisis terhadap Bab II mengenai Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Sumbangan.

Perwakilan YAPPIKA, Riza dan Fitri Lestari, menyusun analisis mengenai Bab III tentang Tata Cara Pendaftaran serta Bab VIII mengenai Pemantauan dan Evaluasi.

Yoris Wutun dari IJRS bertanggung jawab mengulas Bab I mengenai Ketentuan Umum serta Bab X mengenai Sanksi Administratif.

Alviani Sabillah dari PSHK menyusun analisis atas Bab V mengenai Hak dan Kewajiban Penyelenggara Sumbangan, Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Penyumbang, serta Bab VII mengenai Hak dan Kewajiban Penerima Manfaat.

Perwakilan Dompet Dhuafa, Arif dan Rama Adi Wibowo, bertanggung jawab pada Bab IV mengenai Pelaporan.

Kaimuddin dari Human Initiative menyusun analisis terhadap Bab IX mengenai Insentif.

Sementara itu, Ninik Annisa dari PIRAC bertanggung jawab menyusun catatan kritis terhadap Bab XI mengenai Peran Serta Masyarakat.

Seluruh anggota aliansi sepakat bahwa setiap bab harus menghasilkan analisis yang tidak hanya mengidentifikasi kelemahan norma, tetapi juga menawarkan rumusan perbaikan yang dapat memperkuat tata kelola penyelenggaraan sumbangan di Indonesia.

Tabel Pembagian Tugas Analisis Kritis RPP

Mengapa Ini Berdampak?

RPP Penyelenggaraan Sumbangan bukan sekadar regulasi administratif. Aturan ini akan menjadi fondasi bagi hubungan antara negara, organisasi masyarakat sipil, lembaga filantropi, dan masyarakat dalam menghimpun serta menyalurkan sumbangan untuk kepentingan publik.

Apabila regulasi disusun dengan pendekatan yang terlalu sentralistik, terdapat risiko munculnya beban administrasi yang berlebihan, pembatasan ruang partisipasi masyarakat, dan berkurangnya fleksibilitas organisasi masyarakat sipil dalam merespons berbagai persoalan sosial maupun kemanusiaan.

Sebaliknya, regulasi yang mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor filantropi, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, serta membuka ruang kolaborasi yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Bagi gerakan organisasi masyarakat sipil, proses penyusunan catatan kritis ini juga menjadi contoh penting bagaimana advokasi kebijakan dilakukan secara kolaboratif. Setiap organisasi membawa perspektif dan keahlian yang berbeda, namun seluruh rekomendasi disusun dalam kerangka kepentingan publik yang sama: menghadirkan regulasi yang lebih adaptif, demokratis, dan mendukung berkembangnya filantropi Indonesia.

Melalui kerja bersama ini, aliansi berharap RPP Penyelenggaraan Sumbangan mampu menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya gotong royong, memperkuat ruang partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA,  Suasana Classroom D di IPMI International Business School, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026) siang itu tampak hangat. Puluhan perwakilan lembaga filantropi, yayasan pendidikan, hingga organisasi non-pemerintah duduk melingkar dalam ajang Ngobrolin Pendidikan Indonesia (NGOPI) #1.

Sebagai salah satu peserta yang hadir mewakili lembaga PIRAC, saya merasakan sendiri kuatnya dorongan kolektif untuk menata ulang arah pendidikan di Indonesia. Forum yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) ini tak sekadar menjadi tempat bertemu, tetapi juga panggung untuk menyelaraskan komitmen dan rencana kerja (workplan) Klaster Filantropi Pendidikan Tahun 2026.  PIRAC merupakan bagian dari klaster Filantropi Pendidikan yang fokus dalam pengembangan riset filantropi pendidikan.

Pertemuan kali ini merupakan konsolidasi dalam mewujudkan transformasi sistemik ekosistem pendidikan Indonesia pada tahun 2026 melalui pembagian peran yang definitif antar-aktor filantropi. Salah satu poin penting yang menjadi benang merah diskusi adalah pergeseran paradigma bantuan pendidikan. Jika selama ini program filantropi kerap berfokus pada bantuan fisik atau karitatif yang bersifat transaksional, kini fokus dialihkan menuju investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang yang berdampak nyata.

Dalam forum diskusi kelompok (breakout session), peserta dibagi ke dalam dua fokus utama:

1. Philanthropy Learning Center: Berfokus pada peningkatan kapasitas, kepemimpinan guru, literasi digital dan kecerdasan buatan (AI readiness), hingga pengukuran dampak (impact measurement). Lembaga seperti Dompet Dhuafa, Yayasan Guru Belajar, LAZNAS Al-Azhar, dan PT Bisa Ruang Nuswantara (BIRU) secara aktif menyusun rencana pelatihan dan riset.
2. Campaign and Communication Center: Berfokus pada advokasi kebijakan, literasi pendidikan inklusif, hak anak, pendidikan lingkungan, hingga peringatan Hari Guru Internasional pada 5 Oktober 2026 mendatang yang digawangi bersama Yayasan Sayap Ibu dan INOVASI.

 Mengunci Action Plan hingga Desember 2026

Diskusi yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut menghasilkan peta jalan (roadmap) serta timeline implementasi kegiatan yang konkret hingga Desember 2026.

Beberapa agenda prioritas yang disepakati antara lain pelatihan Impact Measurement & Accountability, pelatihan Digital & AI Readiness, forum Thematic & Sectoral Education Program, serta kolaborasi kampanye literasi anak usia dini dan STEM.

Langkah ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan kelangsungan program pendidikan di Indonesia, di mana kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama agar bantuan yang disalurkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi secara nasional.

Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi oleh Nor Hiqmah ini menjadi momentum penting untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Pakisrejo terkait rencana pelaksanaan Program MEMPHIS oleh Islamic Relief. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengambilan data baseline study Kerjasama Yayasan Islamic Relief dengan PIRAC.

Realitas Kehidupan yang Tidak Menentu

“Kami hidup dari hasil jualan sayur dan buruh tani. Penghasilannya tidak tentu, tergantung musim,” ungkap salah satu peserta yang merupakan pelaku UMKM. Pernyataan ini seolah mewakili kondisi mayoritas warga Pakisrejo yang hadir dalam diskusi.

Dari 12 peserta yang hadir, sebagian besar adalah perempuan kepala keluarga dengan penghasilan rendah. Mereka menggantungkan hidup pada pekerjaan informal yang sangat bergantung pada kondisi hari itu. Ketika musim panen tiba, ada penghasilan. Namun ketika gagal panen atau cuaca tidak bersahabat, keluarga harus menyesuaikan kebutuhan dasar mereka, bahkan untuk urusan makan sehari-hari.

Bagi keluarga tanpa lahan pertanian, situasinya lebih berat lagi. Mereka hanya bisa mengandalkan upah harian yang tidak menentu, membuat perencanaan jangka panjang menjadi kemewahan yang sulit dijangkau.

Nasi dan Lauk Seadanya

Ketika membicarakan konsumsi sehari-hari, peserta FGD mengakui bahwa menu makanan keluarga mereka sangat sederhana: nasi dengan tempe, tahu, atau telur jika ada uang. Protein hewani seperti ikan atau daging hanya bisa dinikmati sesekali. Buah-buahan? Hanya ketika ada panen dari kebun sendiri atau ketika harga sedang murah di pasar.

“Kami tahu kebutuhan gizi belum terpenuhi dengan baik, terutama untuk anak-anak. Tapi mau bagaimana, harus disesuaikan dengan uang yang ada,” tutur salah satu ibu yang juga anggota kelompok rentan.

Untuk ibu hamil dan balita, bantuan PMT dari posyandu memang membantu, namun belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan gizi harian. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi dan dukungan ekonomi agar keluarga dapat menyediakan makanan yang lebih beragam dan bernutrisi.

Kelompok Paling Rentan

Diskusi juga mengidentifikasi kelompok-kelompok yang paling kesulitan memenuhi kebutuhan hidup: janda tanpa penopang ekonomi, lansia yang hidup sendiri tanpa dukungan keluarga, buruh tani dan pekerja serabutan, serta rumah tangga dengan anggota yang mengalami penyakit kronis atau disabilitas.

Peserta menilai bahwa proses pendataan program sudah cukup baik, namun masih ada beberapa keluarga rentan yang terlewat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat dusun atau jarang terlibat dalam kegiatan desa. Mereka mendorong agar pendataan dilakukan lebih mendalam hingga ke level RT untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

Akses Layanan yang Belum Merata

Meski berbagai bantuan sosial seperti BPNT, PKH, dan BLT telah tersedia, peserta FGD menyoroti bahwa akses terhadap layanan tersebut belum sepenuhnya merata. Masalah utama terletak pada ketidakakuratan data penerima manfaat.

“Ada yang sebenarnya lebih butuh tapi tidak dapat bantuan, sementara yang relatif mampu justru terdaftar sebagai penerima,” ungkap salah satu peserta. Situasi ini menimbulkan kesenjangan dan rasa ketidakadilan di kalangan warga.

Kelompok yang paling sering kesulitan mengakses layanan adalah mereka yang tidak memiliki jaringan informasi yang baik, memiliki keterbatasan mobilitas, atau enggan terlibat dalam proses administratif.

Harapan untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Di penghujung diskusi, peserta FGD menyampaikan harapan besar mereka. Lebih dari sekadar bantuan konsumtif, mereka mengharapkan program yang dapat memperkuat ekonomi keluarga secara berkelanjutan: bantuan pengembangan usaha, pelatihan keterampilan kerja, dan akses modal usaha.

“Kami bersedia terlibat aktif dalam program apapun yang akan dilaksanakan. Kami ingin belajar dan mengembangkan usaha agar bisa hidup lebih baik,” ujar salah satu single parent dengan penuh semangat.

Mereka juga menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta keterlibatan yang terbuka, transparan, dan inklusif bagi semua warga, termasuk perempuan, pemuda, lansia, dan kelompok rentan.

Penutup

FGD di Desa Pakisrejo bukan sekadar pertemuan formalitas. Ini adalah kesempatan berharga untuk mendengar suara langsung dari masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat Program MEMPHIS. Diskusi selama dua jam ini menghasilkan gambaran jelas tentang kondisi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Dengan proses yang akuntabel, berbasis kebutuhan nyata, dan melibatkan partisipasi masyarakat, Program MEMPHIS diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Pakisrejo.** (NH)

1. Diversifikasi Sumber Dana: Organisasi harus mengurangi ketergantungan pada satu atau dua donor besar. Diversifikasi ke hibah jangka panjang, proyek kerjasama, hingga layanan konsultasi berfungsi sebagai bantalan penting agar misi tetap berjalan.
2. Skenario Budgeting: Karena situasi politik dan ekonomi sering berubah, CSO harus siap dengan berbagai kemungkinan. Ini dilakukan dengan membuat minimal tiga versi anggaran berdasarkan proyeksi masa depan yaitu realistik, optimistik, dan terbaik.
3. Memetakan Semua Pengeluaran (Investasi Kesehatan): Untuk memutus starvation cycle, semua biaya, termasuk gaji staf, komunikasi, listrik, dan sistem IT harus dianggap sebagai Indirect Cost yang esensial. Ini adalah pengakuan bahwa biaya-biaya tersebut adalah bagian penting juga dari keberlanjutan organisasi.

Menurut Vivi Andriani  Kemendikdasmen tawarkan tiga titik prioritas kritis untuk mendukung target revitalisasi 11.744 sekolah dan sertifikasi guru.  Hal ini selaras denan peta jalan filantropi 2026 yaitu mengisi celah Rp 14,57 untuk program  revitalisasi dan menyelamatkan 703 ribu guru non-ASN.  Tiga prioritas tersebut yaitu :

• Infrastruktur dan Celah Revitalisasi Satuan Pendidikan
• Menyelamatkan 703 Ribu Guru Non-ASN
• Vokasi dan Kesiapan Kerja untuk Anak Tidak Sekolah

Prioritas 1: Infrastruktur dan Celah Revitalisasi Satuan Pendidikan

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan, dengan target 11.744 satuan pendidikan yang akan disasar pada tahun 2026, dengan anggaran mencapai Rp14,57 triliun. Program fisik ini memiliki dampak ekonomi yang besar (multiplier effect konservatif mencapai Rp27 triliun) dan menyerap lebih dari 350 ribu pekerja. Namun, karena pemenuhan prasarana di berbagai jenjang harus dilakukan secara bertahap, masih ada ribuan ruang kelas rusak sedang dan berat yang belum ter-APBN-kan.

Di sinilah peran filantropi menjadi krusial. Melalui Partisipasi Semesta Pendidikan Berkelanjutan (PSPB), filantropi dapat berinvestasi dalam Revitalisasi Satuan Pendidikan yang berada di luar target APBN. Lebih penting lagi, filantropi dapat fokus pada pemenuhan prasarana non-fisik dan kebutuhan infrastruktur dasar, yang menjadi prasyarat bagi program mutu.

Vivi Andriani mencontohkan, masih ada 2.890 sekolah yang tidak memiliki sumber listrik dan 268 sekolah yang tidak memiliki akses internet. Investasi pada paket Infrastruktur Digital ini adalah Prioritas Tingkat Tinggi karena tanpa listrik dan internet, program Digitalisasi Pembelajaran yang berfokus pada konten dan pelatihan guru pada tahun 2026 tidak akan efektif. Dengan menyasar 2.890 sekolah tersebut, filantropi dapat memberikan dampak besar karena secara langsung mengatasi kendala akses yang menghambat pelaksanaan program mutu.

Prioritas 2: Menyelamatkan 703 Ribu Guru Non-ASN

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru adalah salah satu Upaya Transformatif Super Prioritas negara. Meskipun pemerintah fokus pada penuntasan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan kualifikasi guru S1/DIV, skala masalahnya masih sangat besar. Kemendikdasmen mencatat terdapat 1,16 juta guru belum bersertifikasi. Dari jumlah tersebut, 703.089 guru Non-ASN sudah memiliki kualifikasi S1/D4 namun belum mendapatkan sertifikasi. Populasi guru non-ASN ini menghadapi kesulitan dalam mengakses program kualifikasi yang dibiayai pemerintah yang cenderung memprioritaskan kuota ASN/PNS.

Ini adalah celah strategis yang harus diisi oleh filantropi. Melalui Paket Dukungan Pelatihan Guru pada PSPB, filantropi dapat menargetkan 703.089 guru Non-ASN yang merupakan ujung tombak pendidikan namun sering terlewatkan dalam skema pembiayaan formal. Fokus materi pelatihan sebaiknya mencakup penguatan Literasi dan Numerasi (untuk meningkatkan skor AKM) serta pelatihan kompetensi digital seperti Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial, yang menargetkan 62.898 guru pada tahun 2026.

Dukungan finansial untuk sertifikasi atau program pengembangan kompetensi bagi guru non-ASN ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme mereka tetapi juga memberikan jaminan kesejahteraan dan keberlanjutan karir, sejalan dengan mandat Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru yang merupakan salah satu Game Changer nasional.

Prioritas 3: Vokasi dan Kesiapan Kerja untuk Anak Tidak Sekolah

Filantropi harus secara agresif mendukung program vokasi untuk mengatasi masalah 2,48 juta Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 16-18 tahun. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), yang menargetkan 21.510 ATS pada 2026, harus diperkuat.

Selain itu, Kemendikdasmen menargetkan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi 250.000 siswa SMK pada tahun 2026. Sertifikasi ini adalah upaya fundamental untuk memastikan lulusan memiliki pengakuan kompetensi yang diakui dunia kerja, yang menjawab masalah skill mismatch.

Filantropi korporasi dapat secara hyper-targeted masuk ke program ini:

1. Mendukung Teaching Factory (TeFa) di 750 SMK pada tahun 2026 dengan menyediakan peralatan modern, mentor industri, atau bahkan jaminan penyerapan lulusan.
2. Mendanai Biaya Uji Kompetensi bagi siswa SMK dari keluarga kurang mampu.
3. Memperkuat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 di sekolah.

Sinergi yang tepat pada tiga prioritas ini—Infrastruktur Digital, Kualifikasi Guru Non-ASN, dan Sertifikasi Vokasi—akan memastikan bahwa kontribusi KFP PFI menghasilkan dampak yang paling tinggi, terukur, dan selaras dengan akselerasi pendidikan inklusif dan berkelanjutan, yang menjadi inti dari kolaborasi pemerintah dan filantropi saat ini. Dengan berinvestasi pada titik kritis ini melalui PSPB, filantropi benar-benar menjadi katalisator bagi transformasi pendidikan nasional.

1. Donor Dependency mengukur tingkat ketergantungan pada satu donor. Ketergantungan ?20% dianggap sehat, 21-49% perlu perhatian, dan ?50% memerlukan diversifikasi segera.
2. Operating Reserve (LUNA – Months on Hand) menilai kecukupan cadangan operasional. Cadangan ideal adalah 3-6 bulan, 1-2,99 bulan perlu ditingkatkan, dan kurang dari 1 bulan memerlukan tindakan segera.
3. Change Capital menilai kapasitas untuk pertumbuhan dan inovasi. Kapasitas 50-100% sangat baik, 10-50% terbatas, dan kurang dari 10% memerlukan tindakan segera.
4. Resources Mobilization & Communication Investment mengukur alokasi untuk mobilisasi sumber daya dan komunikasi eksternal. Alokasi ideal adalah 15-20%, 10-15% cukup namun perlu ditingkatkan, dan kurang dari 10% terlalu rendah.
5. Core Mission Support Investment mengukur proporsi biaya untuk kebutuhan inti organisasi di luar pendanaan donor. Alokasi memadai adalah 15-25%, 10-15% terbatas, dan kurang dari 10% memerlukan peningkatan segera.
6. Budget Variance mengukur selisih antara anggaran dan realisasi. Deviasi ?10% menunjukkan pengelolaan disiplin, 11-19% perlu peningkatan monitoring, dan ?20% memerlukan evaluasi menyeluruh.