Merespons pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Penggalangan Uang dan Barang (RPP PUB) oleh pemerintah, Aliansi Pemajuan Filantropi Indonesia (APFI) mengambil langkah proaktif dengan mengkonsolidasikan masukan masyarakat sipil. Konsolidasi tersebut diwujudkan dalam bentuk perumusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna melengkapi rujukan regulasi dan bukti empiris sebelum diserahkan kepada kementerian terkait. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 4 Agustus 2026 di Gedung Human Initiative Cimanggis Depok Jawa Barat.   PIRAC hadir mengikut kegiatan ini berpartisipasi merumuskan  dalam pembuatan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Poin Kunci Reformasi Regulasi Filantropi

Dalam rapat finalisasi DIM RPP PUB, sejumlah pokok pikiran penting disepakati untuk mendorong ekosistem derma yang lebih inklusif dan akuntabel, diantaranya yaitu :

• Perluasan Subjek Hukum: Subjek penggalangan dana diusulkan tidak terbatas pada organisasi formal saja, melainkan juga mencakup individu, komunitas, dan perikatan sosial lainnya.
• Perubahan Paradigma Perizinan: Mendorong pergeseran dari paradigma izin yang membatasi menuju mekanisme pendaftaran yang inklusif serta memangkas birokrasi berjenjang. Untuk skala nasional, pengurusan diusulkan cukup di tingkat Kabupaten/Kota.
• Perlindungan dan Insentif: Memasukkan Fatwa MUI sebagai rujukan legalitas zakat serta memperluas skema insentif pajak (tax deduction) bagi lembaga maupun donatur.
• Proporsionalitas Akuntabilitas: Menetapkan ambang batas (threshold) kewajiban audit Akuntan Publik untuk skala penggalangan dana mulai dari Rp500.000.000,-. Kegiatan insidental di bawah nilai tersebut cukup melampirkan laporan standar akuntansi agar tidak membebani penyelenggara kecil.
• Demiliterisasi Ruang Sipil: Menghapus mekanisme pengawasan berpendekatan keamanan era terdahulu dan menggantinya dengan pendekatan ruang sipil modern.

Langkah Lanjut Advokasi Policy

Dokumen DIM yang telah disempurnakan oleh tim aliansi dijadwalkan selesai dan diserahkan secara resmi bersama Surat Pengantar Organisasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Langkah ini diharapkan dapat mendorong negara menjalankan perannya sebagai enabler yang memberikan kepastian hukum dan ruang bertumbuh bagi gerakan kemanusiaan di Tanah Air.

Jakarta — Aliansi Pemajuan Filantropi Indonesia mempercepat penyusunan catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Sumbangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi yang sedang disusun pemerintah mampu memperkuat ekosistem filantropi Indonesia, bukan justru membatasi ruang gerak masyarakat dalam berpartisipasi untuk kepentingan publik.

Dalam pertemuan koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Philanthropy  Dompet Dhuafa pada Jumat 26 Juni 2026 yang melibatkan sejumlah lembaga anggota aliansi, peserta membahas perkembangan proses penyusunan RPP, strategi advokasi, serta pembagian tugas untuk menyusun analisis kritis terhadap setiap bab dalam rancangan peraturan tersebut. Pembahasan difokuskan pada penyusunan argumentasi berbasis hukum, tata kelola, dan hak asasi manusia agar masukan yang disampaikan kepada pemerintah memiliki dasar yang kuat.

Apa Persoalan Utama yang Dibahas?

Diskusi mengerucut pada satu persoalan mendasar, yaitu bagaimana memastikan RPP Penyelenggaraan Sumbangan mampu menjawab perkembangan praktik filantropi Indonesia yang telah berubah sangat pesat dibandingkan ketika Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 disusun.

Para peserta menilai bahwa pendekatan regulasi lama masih sangat berorientasi pada kontrol negara dan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan organisasi masyarakat sipil, inovasi penggalangan dana publik, pemanfaatan teknologi digital, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi.

Karena itu, aliansi memandang bahwa RPP baru harus dibangun di atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta penguatan peran masyarakat sipil sebagai mitra pembangunan.

Selain substansi norma, peserta juga menekankan pentingnya setiap usulan perubahan didukung oleh argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologis serta referensi akademik yang memadai. Dengan demikian, rekomendasi yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis bukti (evidence-based policy).

Pembagian Tugas Penyusunan Catatan Kritis

Untuk mempercepat proses penyusunan dokumen, peserta menyepakati pembagian tanggung jawab berdasarkan bidang keahlian masing-masing organisasi.  Berikut ini adalah pembagian tugas yang disepakati bersama.

Hamid Abidin bertanggung jawab menyusun analisis terhadap Bab II mengenai Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Sumbangan.

Perwakilan YAPPIKA, Riza dan Fitri Lestari, menyusun analisis mengenai Bab III tentang Tata Cara Pendaftaran serta Bab VIII mengenai Pemantauan dan Evaluasi.

Yoris Wutun dari IJRS bertanggung jawab mengulas Bab I mengenai Ketentuan Umum serta Bab X mengenai Sanksi Administratif.

Alviani Sabillah dari PSHK menyusun analisis atas Bab V mengenai Hak dan Kewajiban Penyelenggara Sumbangan, Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Penyumbang, serta Bab VII mengenai Hak dan Kewajiban Penerima Manfaat.

Perwakilan Dompet Dhuafa, Arif dan Rama Adi Wibowo, bertanggung jawab pada Bab IV mengenai Pelaporan.

Kaimuddin dari Human Initiative menyusun analisis terhadap Bab IX mengenai Insentif.

Sementara itu, Ninik Annisa dari PIRAC bertanggung jawab menyusun catatan kritis terhadap Bab XI mengenai Peran Serta Masyarakat.

Seluruh anggota aliansi sepakat bahwa setiap bab harus menghasilkan analisis yang tidak hanya mengidentifikasi kelemahan norma, tetapi juga menawarkan rumusan perbaikan yang dapat memperkuat tata kelola penyelenggaraan sumbangan di Indonesia.

Tabel Pembagian Tugas Analisis Kritis RPP

Mengapa Ini Berdampak?

RPP Penyelenggaraan Sumbangan bukan sekadar regulasi administratif. Aturan ini akan menjadi fondasi bagi hubungan antara negara, organisasi masyarakat sipil, lembaga filantropi, dan masyarakat dalam menghimpun serta menyalurkan sumbangan untuk kepentingan publik.

Apabila regulasi disusun dengan pendekatan yang terlalu sentralistik, terdapat risiko munculnya beban administrasi yang berlebihan, pembatasan ruang partisipasi masyarakat, dan berkurangnya fleksibilitas organisasi masyarakat sipil dalam merespons berbagai persoalan sosial maupun kemanusiaan.

Sebaliknya, regulasi yang mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor filantropi, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, serta membuka ruang kolaborasi yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Bagi gerakan organisasi masyarakat sipil, proses penyusunan catatan kritis ini juga menjadi contoh penting bagaimana advokasi kebijakan dilakukan secara kolaboratif. Setiap organisasi membawa perspektif dan keahlian yang berbeda, namun seluruh rekomendasi disusun dalam kerangka kepentingan publik yang sama: menghadirkan regulasi yang lebih adaptif, demokratis, dan mendukung berkembangnya filantropi Indonesia.

Melalui kerja bersama ini, aliansi berharap RPP Penyelenggaraan Sumbangan mampu menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya gotong royong, memperkuat ruang partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Cepat Mengurus Izin, Sulit Menggalang Dana: Rapor Filantropi Indonesia Masih ‘Doing Okay’

Laporan terbaru CAPS dan PIRAC menunjukkan kemudahan administrasi belum berbanding lurus dengan kemandirian pendanaan sektor sosial Indonesia

Jakarta, 14 Juli 2026. Indonesia berhasil menjadi salah satu negara dengan proses pendirian organisasi sosial tercepat di Asia. Namun di balik kemudahan administratif tersebut, sektor sosial Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar: lemahnya dukungan filantropi domestik dan tingginya ketergantungan pada pendanaan asing.

Temuan ini terungkap dalam Doing Good Index (DGI) 2026, studi regional yang dikembangkan oleh Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) dan dilaksanakan di Indonesia bersama Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC). Kajian ini menilai kesehatan ekosistem filantropi dan organisasi masyarakat sipil di 17 negara Asia melalui empat indikator utama, yaitu regulasi, kebijakan perpajakan dan fiskal, pengadaan pemerintah (procurement), serta kondisi ekosistem sektor sosial.

Meski Indonesia mempertahankan posisi dalam kategori “Doing Okay”, laporan ini menunjukkan bahwa kemudahan mendirikan organisasi belum otomatis menghasilkan sektor sosial yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

Cepat Mendirikan Organisasi, Sulit Mendapat Dukungan

Data DGI 2026 menunjukkan proses registrasi organisasi sosial di Indonesia hanya membutuhkan rata-rata 19 hari, menjadikannya salah satu yang tercepat di Asia. Sebanyak 74 persen organisasi sosial juga menilai proses administrasi pendirian organisasi relatif mudah.

Namun di sisi lain, hanya 16 persen organisasi layanan sosial (Social Delivery Organizations/SDO) yang menyatakan memahami kerangka hukum dan regulasi yang mengatur sektor mereka. Angka ini turun dibandingkan survei sebelumnya. Pada saat yang sama, tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi sosial juga mengalami penurunan.

“Indonesia telah berhasil menyederhanakan proses administratif. Tantangan berikutnya adalah memastikan organisasi sosial memahami regulasi yang berlaku, memiliki kapasitas tata kelola yang baik, serta mampu membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan,” kata Ninik Annisa, Direktur Eksekutif PIRAC.

Ketergantungan Dana Asing Masih Tinggi

Temuan paling mengkhawatirkan dalam DGI 2026 adalah struktur pendanaan organisasi sosial Indonesia yang masih didominasi sumber luar negeri.

Sebanyak 51 persen pendanaan organisasi sosial berasal dari donor asing, meningkat dibandingkan survei sebelumnya. Sementara itu, kontribusi dari individu dan yayasan domestik hanya mencapai 26 persen, sektor korporasi 16 persen, pendapatan mandiri 6 persen, dan hibah pemerintah hanya 1 persen.

Lebih jauh, 84 persen organisasi sosial menilai dukungan filantropi domestik di Indonesia masih rendah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah berkembang menjadi negara berpendapatan menengah atas dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, potensi kekayaan domestik belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan pembiayaan sektor sosial.

Insentif Pajak Dinilai Belum Mendorong Pertumbuhan Filantropi

Salah satu faktor yang turut memengaruhi rendahnya mobilisasi dana domestik adalah terbatasnya dukungan kebijakan fiskal bagi kegiatan filantropi.

Kajian yang disampaikan dalam peluncuran DGI 2026 menunjukkan bahwa dukungan insentif pajak di Indonesia masih terbatas pada beberapa sektor tertentu dan belum mencakup berbagai isu pembangunan yang saat ini menjadi prioritas nasional, seperti kesehatan, kesetaraan gender, lingkungan hidup, perubahan iklim, maupun pengurangan kesenjangan.

Padahal, Indonesia memiliki potensi filantropi yang besar. Data Filantropi Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 89 persen kegiatan filantropi telah berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan nilai kontribusi mencapai lebih dari Rp500 miliar pada tahun 2023.

Menurut Dr. Ning Rahayu, akademisi dan pakar kebijakan fiscal dari Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal dan Pajak Universitas Indonesia, insentif fiskal yang lebih inklusif dan mudah diakses dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan.

“Insentif pajak atas kegiatan filantropi masih cenderung parsial dan belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Reformasi kebijakan fiskal diperlukan agar potensi filantropi Indonesia dapat berkembang secara optimal,” ujarnya.

Saatnya Membangun Ekosistem Filantropi yang Lebih Kondusif

DGI 2026 menegaskan bahwa keberhasilan membangun sektor sosial tidak hanya ditentukan oleh kemudahan perizinan, tetapi juga oleh tersedianya insentif yang tepat, regulasi yang jelas, akses terhadap sumber daya, serta kemitraan yang sehat antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga filantropi.

PIRAC dan CAPS mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain memperluas cakupan insentif pajak agar selaras dengan 17 tujuan SDGs, menyederhanakan akses pemanfaatan insentif fiskal, meningkatkan transparansi dan akses organisasi sosial terhadap peluang pengadaan pemerintah, serta memperkuat mekanisme yang dapat mendorong mobilisasi sumber daya domestik bagi sektor sosial.

Dengan berbagai tantangan global yang semakin kompleks—mulai dari kemiskinan, ketimpangan, krisis iklim, hingga kebutuhan perlindungan sosial—Indonesia membutuhkan sektor sosial yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Potensi tersebut tersedia, namun memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kondusif agar dapat berkembang secara optimal.

Tentang Doing Good Index (DGI)

Doing Good Index (DGI) merupakan studi dua tahunan yang dikembangkan oleh Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) untuk mengukur kondisi dan perkembangan sektor sosial di Asia. Pada edisi 2026, DGI mencakup 17 negara dan wilayah di Asia serta melibatkan ribuan organisasi sosial dan pakar sektor filantropi. DGI menilai empat aspek utama: regulasi, kebijakan pajak dan fiskal, pengadaan pemerintah, serta kondisi ekosistem organisasi sosial.

Tentang PIRAC

Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) merupakan lembaga riset dan advokasi yang berfokus pada penguatan masyarakat sipil, filantropi, dan tata kelola sektor sosial di Indonesia. Sejak 2023–2026, PIRAC menjadi mitra nasional CAPS dalam pelaksanaan Doing Good Index di Indonesia.

Kontak Media

Ninik Annisa

Direktur Eksekutif PIRAC (Public Interest Research & Advocacy Center)

Email: [email protected]

Telepon: +62 815 8016 221

Email: [email protected] Website: www.pirac.org

Salah satu penghambat utama tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP 29/1980). Mengingat aturan ini sudah berusia hampir setengah abad, urgensi untuk melakukan peninjauan ulang dan revisi total menjadi agenda yang tidak bisa ditunda lagi.

Guna menjawab tantangan tersebut, Aliansi Pemajuan Filantropi Indonesia (APFI) bersama sejumlah lembaga filantropi dan pegiat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Usulan Finalisasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan pada Rabu dan Jumat, 10 dan 16 Juni 2026. Pertemuan krusial yang bertempat di Kantor Penabulu Jakarta ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dalam mendorong ekosistem filantropi yang lebih sehat.

Sebagai organisasi independen yang fokus pada riset dan mobilisasi sumber daya, PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) turut ambil bagian dalam mengawal agenda ini. PIRAC mengirimkan perwakilannya, Ninik Annisa dan Ari Syarifudin, untuk terlibat aktif dalam rapat koordinasi teknis tersebut. Keterlibatan PIRAC ini merupakan komitmen nyata untuk terus mendorong APFI dalam melakukan advokasi kebijakan demi lahirnya regulasi penggalangan dana yang lebih akomodatif.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap draf Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sumbangan yang baru, regulasi anyar ini dirancang untuk membawa sejumlah terobosan besar guna menggantikan kelemahan aturan lama. Salah satu poin revolusioner adalah pergeseran paradigma dari rezim “perizinan” yang birokratis dan kaku menjadi rezim “pendaftaran”. Sistem pendaftaran ini nantinya akan diselenggarakan secara daring melalui sistem yang ditetapkan oleh Menteri Sosial, tanpa dikenakan biaya sama sekali. Hal ini diharapkan memotong birokrasi berlapis yang selama ini kerap menghambat penyaluran dana publik.

Selain itu, draf PP ini memberikan klasifikasi yang jelas antara “Sumbangan Terbatas” dan “Sumbangan Publik”. Untuk sumbangan terbatas—seperti pengumpulan dana di lingkungan RT/RW, perkantoran, komunitas keagamaan, atau sekolah—penyelenggara tidak memerlukan pendaftaran. Sebaliknya, penggalangan dana yang bersifat publik atau melibatkan masyarakat luas, termasuk yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi digital, wajib melakukan pendaftaran.

Dari aspek subjek hukum, draf ini mengatur bahwa individu, komunitas, maupun badan hukum komersial yang ingin menyelenggarakan sumbangan publik harus bermitra dengan badan hukum nirlaba atau membentuk kepanitiaan formal. Aturan ini sengaja disiapkan untuk menjamin akuntabilitas tata kelola.

Transparansi juga diperketat: penyelenggara sumbangan publik diwajibkan mengumumkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan tahunan paling lambat tiga bulan sejak tutup buku. Lebih jauh lagi, pengelolaan sumbangan senilai Rp500.000.000 atau lebih diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik. Draf ini pun menetapkan batasan ketat bagi biaya operasional, yakni sebanyak-banyaknya 20% dari hasil sumbangan yang terkumpul.

Melalui rapat koordinasi finalisasi ini, para pegiat OMS dan filantropi berharap draf regulasi baru tersebut dapat segera disahkan. Langkah ini dinilai krusial agar paradigma karitatif jangka pendek yang usang dapat segera berganti menjadi program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkekuatan hukum tetap.