Sektor gerakan sosial di Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kedermawanan warga terus bertumbuh pesat dengan berbagai inovasi kanal digital. Namun di sisi lain, payung hukum pengumpulan uang dan barang masih terjebak pada kerangka regulasi lama yang membatasi ruang gerak serta fleksibilitas pengelolaan.

Langkah nyata untuk membenahi sumbatan tersebut mewujud dalam agenda penting yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, bertempat di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta Pusat, berlangsung “Lokakarya Transformasi Kebijakan Filantropi yang Berdampak pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat“. Kegiatan ini menjadi titik krusial dalam menyelaraskan arah kebijakan nasional, khususnya sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.  PIRAC hadir dalam kegiatan disebut diwakili Ari Syarifudin, Ninik Annisa dan Sri Suparti.

Mari kita bedah isu strategis yang dibahas beserta implikasinya bagi ekosistem gerakan sosial tanah air.

Mengapa Kerangka Hukum Kedermawanan Perlu Diperbarui?

Penggalangan dana publik bukan sekadar aktivitas mengumpulkan aset. Aktivitas ini adalah fondasi pemberdayaan yang menopang ribuan program kemanusiaan, pendidikan, hingga penanganan bencana. Tanpa aturan yang responsif, transparansi dan efektivitas penyaluran bantuan bisa terhambat.

Dalam sesi Policy Dialogue, sejumlah pakar dan praktisi memaparkan akar persoalan secara lugas:

• Urgensi Pembaruan Kebijakan: Hamid Abidin, M.Si. (Koordinator Aliansi Pemajuan Filantropi) menegaskan perlunya transformasi kerangka aturan agar adaptif terhadap dinamika jaman.
• Pengelolaan Sumber Dana: Prof. Amelia Fauzia (STF UIN) mengulas tantangan serta peluang organisasi pengelola sumbangan dalam menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus digitalisasi.
• Dampak Pemberdayaan: Dr. Dra. Ety Rahayu, M.Si. (Universitas Indonesia) menyoroti bagaimana kontribusi sektor non-pemerintah dapat beroperasi sejajar dengan program perlindungan sosial negara.

Sesi ini makin berbobot dengan tanggapan langsung dari perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Bappenas, serta BAZNAS. Diskusi merumuskan satu kesimpulan utama: aturan main harus diubah dari pola kontrol birokratis menjadi tata kelola yang memfasilitasi keterlibatan warga.

Tiga Pilar Reformasi Kebijakan

Guna menghasilkan rekomendasi teknis yang konkret, peserta lokakarya dibagi ke dalam tiga Working Group (WG). Masing-masing fokus mendalami area kritis dalam rantai tata kelola:

Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan kunci. Lembaga pengelola dana bantuan seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Human Initiative, Yayasan Kitabisa, BenihBaik.com, hingga organisasi riset dan advokasi seperti PIRAC duduk bersama merumuskan resolusi.

Kehadiran kelompok Masyarakat Sipil memastikan bahwa suara lapangan—termasuk kendala operasional yang dialami lembaga nirlaba tingkat tapak—dapat masuk secara utuh ke dalam rancangan kebijakan baru.

Dampak Nyata Bagi Ekosistem Gerakan Sosial

Pembaruan regulasi bukan sekadar urusan dokumen administrasi. Kebijakan yang responsif akan menghadirkan dampak langsung pada tiga ranah:

1. Efisiensi Operasional Lembaga: Proses perizinan yang ringkas memungkinkan bantuan kemanusiaan bergerak lebih cepat saat terjadi krisis atau bencana.
2. Perlindungan Kepercayaan Publik: Transparansi yang terstandarisasi melindungi donatur dari potensi penyalahgunaan, sekaligus melindungi lembaga kredibel dari stigma negatif.
3. Penyaluran yang Tepat Sasaran: Sinergi data antara pemerintah dan elemen Masyarakat Sipil mencegah tumpang tindih penerima manfaat, sehingga intervensi pengentasan kemiskinan menjadi jauh lebih efektif.

Waktunya Bergerak dan Berpartisipasi

Rangkaian diskusi dan rumusan Quick Wins dari lokakarya ini telah meletakkan fondasi penting bagi perbaikan kebijakan di Indonesia. Namun, dokumen rekomendasi tidak akan bermakna tanpa pengawalan bersama.

Kebijakan filantropi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari Anda—baik sebagai pengelola lembaga, sukarelawan, maupun donatur. Kita perlu memastikan bahwa dorongan reformasi aturan ini terus berjalan hingga melahirkan regulasi yang benar-benar memihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

Mari cermati perkembangan advokasi kebijakan ini, bagikan wawasan ini ke jejaring Anda, dan ambil bagian dalam membangun ekosistem kedermawanan yang lebih transparan, akuntabel, serta berdampak luas.

Di sinilah skema filantropi dan fundraising modern mulai mendorong penguatan dana amanat (trust fund). Sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan, dana amanat menawarkan mekanisme pemisahan aset (segregation of assets) dan kewajiban fidusia (fiduciary duty) untuk memastikan dana sosial terus memberikan manfaat jangka panjang bagi publik.

Namun, penerapannya di Indonesia tidaklah sesederhana membalikkan telapak tangan. Sistem hukum Indonesia yang berbasis civil law tidak secara otomatis mengenal pemisahan antara legal ownership (kepemilikan terdaftar) dan beneficial ownership (kepemilikan manfaat) sebagaimana lazim dalam tradisi common law. Memahami celah hukum ini menjadi krusial agar kerja-kerja gerakan Masyarakat Sipil dan keterlibatan publik tidak kandas di tengah jalan akibat masalah tata kelola.

Mengapa Kerangka Tata Kelola Trust Fund Penting Bagi Sektor Nirlaba?

Selama ini, pengelolaan dana abadi atau dana perwalian sektor non-pemerintah di Indonesia umumnya ditempatkan di bawah payung hukum yayasan atau perkumpulan. Sayangnya, struktur kelembagaan nirlaba konvensional masih menyisakan kerentanan. Tanpa aturan main yang tegas mengenai pemisahan aset, dana perwalian berisiko tercampur dengan biaya operasional harian organisasi.

Tiga risiko utama kerap membayangi pengelolaan dana perwalian tanpa kerangka trust fund yang kokoh:

• Risiko Kepailitan dan Sengketa Internal: Ketika lembaga pengelola mengalami sengketa hukum atau krisis keuangan, aset dana perwalian berpotensi terjerat sita eksekusi oleh kreditur.
• Ketiadaan Jaminan Keberlanjutan Mandat: Perubahan kepengurusan atau pergeseran prioritas internal organisasi berisiko mengaburkan tujuan awal penyaluran dana sosial dari donor/penyedia dana.
• Tantangan Akuntabilitas Publik: Ketidakjelasan batas antara aset operasional dan dana perwalian dapat menurunkan kepercayaan publik serta donor terhadap akuntabilitas lembaga.

Guna merespons kebutuhan ini, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama Yayasan Penabulu mengambil inisiatif strategis. Pada Jumat, 25 September 2026, kedua lembaga menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion) bertajuk “Kajian Tata Kelola Dana Amanat (Trust Fund) Sektor Non-Pemerintah di Indonesia” di Ragunan, Jakarta Selatan.

Catatan Penting Diskusi Terpumpun: Kompatibilitas Hukum dan Realita Lapangan

Diskusi deliberatif tersebut menghimpun berbagai elemen penting, mulai dari akademisi, pakar keterbukaan informasi, praktisi lingkungan, hingga organisasi riset dan advokasi. Beberapa pemikiran mendasar mengemuka dalam pembahasan tersebut:

Perspektif para pakar mewarnai jalannya diskusi. Budi Wardhana (mantan Direktur Kebijakan dan Transformasi WWF Indonesia) menyoroti tantangan nyata organisasi nirlaba dalam mengelola investasi dan mempertahankan tata kelola saat terjadi transisi kepemimpinan. Sementara itu, Alamsyah Saragih menekankan batas-batas informasi wajib buka versus informasi terintegrasi yang harus dilindungi saat dana perwalian melibatkan dana publik.

Dari sudut pandang hukum akademis, Muhammad Faiz Aziz (STHI Jentera) menggarisbawahi pentingnya menguji sejauh mana instrumen hukum perjanjian mampu menjalankan fungsi trust tanpa harus membentuk badan hukum baru yang menambah beban biaya kepatuhan (compliance cost).

Membangun Kerangka Kerja Dana Amanat yang Akuntabel dan Inklusif

Diskusi terpumpun ini juga menggalang partisipasi aktif dari pelbagai konsorsium dan organisasi kunci. Kehadiran perwakilan dari Yayasan KEHATI, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Yayasan TIFA, Sekretariat Lokadaya, PSHK, YAPPIKA, hingga lembaga kajian seperti PIRAC menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan kepastian kerangka tata kelola ini.

Agar pengelolaan dana perwalian sektor Masyarakat Sipil dapat berdaya guna dan dipercaya publik, beberapa prinsip tata kelola taktis mutlak diterapkan:

1. Pemisahan Pembukuan dan Aset yang Ketat (Segregation of Assets): Aset perwalian tidak boleh dicampuradukkan dengan rekening operasional harian organisasi. Penggunaan rekening khusus dengan mekanisme pengawasan ganda (dual control) merupakan langkah awal yang krusial.
2. Kewajiban Fidusia dan Dewan Pengawas Independen: Keberadaan dewan pengawas atau pengawas independen memastikan bahwa alokasi hasil investasi atau bunga dana perwalian konsisten menyasar penerima manfaat (beneficiary) sesuai amanat awal.
3. Kepatuhan Keterbukaan Informasi Berbasis Risiko: Mengingat kepatuhan publik adalah kunci utama, laporan keuangan dan audit berkala atas dana perwalian perlu diakses oleh publik secara berkala, sembari tetap menjaga kerahasiaan identitas kelompok rentan penerima manfaat.
4. Kerangka Mitigasi Risiko Risiko Hukum: Menyiapkan klausul pembubaran dan pengalihan amanat (cy-près doctrine) dalam dokumen pembentukan dana perwalian untuk mengantisipasi risiko krisis kelembagaan di masa depan.

Mari Berpartisipasi: Dorong Kebijakan Dana Amanat Sosial yang Berkelanjutan

Studi dan kajian yang tengah difinalisasi oleh IJRS bersama Yayasan Penabulu bukan sekadar dokumen akademis di atas kertas. Kajian ini merupakan amunisi bersama bagi gerakan masyarakat sipil di Indonesia untuk mendorong kebijakan pendanaan sosial yang lebih adil, aman, dan berjangka panjang.

Partisipasi aktif Anda dan organisasi Anda sangat menentukan keberhasilan agenda bersama ini. Berikut beberapa langkah nyata yang dapat Anda lakukan sekarang:

• Pelajari dan Pelajari Kembali Kerangka Pengelolaan Dana di Lembaga Anda: Lakukan evaluasi internal terkait pemisahan aset perwalian dan operasional di organisasi Anda untuk meminimalkan risiko hukum.
• Kirimkan Masukan dan Praktik Baik: Bagikan pengalaman organisasi Anda dalam mengelola dana perwalian atau pendanaan jangka panjang kepada tim peneliti agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan makin membumi.
• Kawal Diskusi Kebijakan Turunan UU P2SK: Ikuti perkembangan regulasi turunan sektor keuangan dan suarakan pentingnya ruang fleksibilitas bagi organisasi nirlaba sosial-lingkungan untuk memanfaatkan skema perwalian (trustee).
• Sebarluaskan Narasi Keberlanjutan Pendanaan: Edukasi publik dan jejaring donor Anda mengenai pentingnya mendukung struktur dana amanat sebagai investasi jangka panjang bagi perubahan sosial di Indonesia.

Kerapuhan internal yang membayangi arah perjalanan bangsa hari ini menyerukan agar gerakan publik bergerak lebih solid. Tantangan sosio-ekonomi dan politik nasional tidak lagi bisa dipandang sebagai isu sektoral semata. Pada Selasa, 6 Oktober 2026, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengumpulkan sekitar 200 perwakilan gerakan publik, akademisi, serta kelompok muda di AONE Hotel, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ruang temu untuk menyatukan langkah dan memperkuat strategi bersama.

Sebagai lembaga independen yang berfokus pada studi dan pengembangan gerakan sosial, Public Interest Research and Advocacy Center atau PIRAC turut hadir memenuhi undangan strategis ini. Kehadiran ini menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu-isu tata kelola publik, penguatan kapasitas antar-lembaga, serta penggalangan sumber daya berkelanjutan bagi gerakan warga di Indonesia.

Urgensi Menjaga Ruang Gerak dan Keadilan Sosial

Dalam pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Romo Franz Magnis-Suseno, disuarakan keprihatinan mendalam atas realitas sosial saat ini. Amanat sila kelima Pancasila—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—dinilai belum dinikmati secara nyata oleh sekitar 60% populasi. Ketimpangan struktural ini diperparah oleh krisis iklim, perampasan ruang hidup, hingga penyempitan ruang berekspresi.

Merespons kondisi tersebut, sebanyak 200 organisasi mendeklarasikan maklumat bersama bertajuk “Merebut Kembali Demokrasi dan Menegakkan Keadilan”. Maklumat ini menegaskan empat poin tuntutan utama:

1. Hentikan Kriminalisasi: Menuntut penghentian segala bentuk intimidasi, kekerasan, serta kriminalisasi terhadap warga, aktivis lingkungan, dan pembela HAM yang menyuarakan kritik.
2. Ekonomi Redistributif: Mendesak penerapan kebijakan ekonomi serta sistem perlindungan sosial yang memihak pada kelompok rentan guna memangkas jurang ketimpangan.
3. Perlindungan Ruang Hidup: Menuntut pengakuan resmi dan jaminan atas hak tanah serta ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal dari ekspansi industri ekstraktif maupun proyek transisi energi yang timpang.
4. Kontrol Publik yang Bermakna (Meaningful Participation): Menuntut pembukaan akses pengawasan dan partisipasi publik secara transparan, nyata, dan inklusif dalam setiap perumusan kebijakan strategis nasional.

Enam Pilar Sesi Paralel: Dari Gagasan Menjadi Langkah Nyata

Diskusi yang berlangsung dinamis terbagi ke dalam enam sesi paralel. Setiap sesi membedah persoalan spesifik sekaligus merumuskan agenda aksi mendesak.

Strategi Penguatan Internal dan Mobilisasi Sumber Daya

Di samping pembahasan isu-isu kebijakan publik, forum ini menggarisbawahi pentingnya pembenahan tata kelola internal organisasi non-pemerintah. Agar kerja-kerja keberlanjutan dapat berjalan mandiri, independen, dan berdaya tahan tinggi, diperlukan tiga aspek strategis:

1. Diversifikasi Pendanaan Domestik

Ketergantungan pada satu sumber pendanaan eksternal membawa risiko terhadap keberlanjutan program kerja. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fundraising yang akuntabel dan berbasis pada partisipasi publik menjadi kunci. Kerjasama dengan berbagai pilar donor lokal dapat menjaga independensi lembaga dalam jangka panjang.

2. Optimalisasi Potensi Derma Publik

Tradisi berbagi di Indonesia memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara profesional. Praktik filantropi yang dikembangkan tidak sekadar mengumpulkan bantuan material, melainkan didorong untuk mendukung gerakan perubahan sosial yang berkeadilan. Pengelolaan dana hibah dan sumbangan masyarakat yang transparan akan memperkuat kepercayaan publik.

3. Regenerasi dan Keamanan Kerja Aktivis

Keberlanjutan gerakan sangat bergantung pada pelibatan aktif generasi muda dalam struktur kepemimpinan. Di saat yang sama, penguatan sistem keamanan siber dan perlindungan hukum bagi para pekerja sosial menjadi prioritas agar aktivitas pendampingan di akar rumput dapat berlangsung aman.

Membangun Sinergi Gerakan Kerakyatan

Langkah perjuangan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen. Gerakan ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terkonsolidasi dalam satu simpul kolaborasi.

Kerja-kerja pendampingan warga, penguatan kapasitas basis, hingga kampanye publik membutuhkan partisipasi Anda. Elemen Masyarakat Sipil bersama dengan berbagai jejaring Masyarakat Sipil di seluruh Indonesia terus membuka ruang bagi siapa saja yang ingin berkontribusi. Baik melalui kepakaran akademis, penggalangan partisipasi warga, hingga pengawalan agenda advokasi kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

Perubahan sosial yang substantif tercipta ketika publik memilih untuk terlibat, mengawasi, dan bergerak bersama demi keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.

Pendemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal Maret 2020 membawa situasi yang sangat mencekam bagi Indonesia. Suara sirine ambulans, kabar duka, serta perjuangan tenaga medis di garda terdepan menjadi pemandangan dan rutinitas yang mewarnai hari-hari penuh ketidakpastian. Situasi ini merupakan pertarungan nyata antara hidup dan mati. Beruntung, komunitas medis dunia akhirnya berhasil mengembangkan vaksin untuk meredam penyebaran virus yang masif tersebut. Keberadaan vaksin menjadi kunci utama dan faktor penentu dalam membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity demi mengakhiri krisis kesehatan ini.

Namun, tantangan besar muncul ketika vaksin harus didistribusikan secara merata, terutama ke berbagai pelosok negeri yang sulit dijangkau. Untuk menjawab tantangan tersebut, Koalisi Akses Vaksin untuk Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan dibentuk. Koalisi ini hadir untuk membantu percepatan serta pemerataan distribusi vaksinasi bagi kelompok-kelompok yang seringkali terpinggirkan dan sulit mengakses fasilitas kesehatan.

Peran Strategis dan Aksi Nyata Koalisi Akses Vaksin

Kehadiran Koalisi Akses Vaksin memberikan dampak yang nyata di lapangan. Lebih dari 276.528 dosis vaksin berhasil didistribusikan langsung kepada masyarakat adat dan kelompok rentan di berbagai wilayah terpencil. Agar program ini dapat diterima dengan baik, koalisi juga memproduksi berbagai materi kampanye yang kreatif dan informatif. Mulai dari siaran pres, infografis, video, komik, hingga kartun disebarluaskan untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia menerima vaksinasi.

Keberhasilan distribusi dan kampanye ini tentu tidak dapat tercapai tanpa adanya kerja sama yang erat dengan berbagai pihak. Kolaborasi dibangun secara luas melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri, Babinsa, para relawan, organisasi masyarakat sipil (CSO) di tingkat daerah, hingga para pemangku adat setempat. Semua elemen ini bergerak bersama secara simultan untuk memastikan bahwa program percepatan vaksinasi dapat berjalan lancar di akar rumput.

Inovasi Organisasi Masyarakat Sipil di Tengah Krisis

Implementasi kolaborasi di lapangan tentu tidak luput dari berbagai hambatan dan tantangan yang menguji ketahanan banyak pihak. Berbagai strategi serta pendekatan komunikasi yang efektif diterapkan guna mengatasi setiap kendala tersebut. Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran penting inilah, sebuah buku inspiratif lahir dengan judul “Menjangkau yang Tak Terjangkau: Berkolaborasi Mewujudkan Vaksinasi Covid-19 untuk Komunitas Adat dan Kelompok Rentan”.

Buku ini merekam berbagai inisiatif luar biasa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk bertahan di tengah terjangan pandemi. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat adat dan kelompok rentan yang paling merasakan dampak terberat dari situasi krisis ini tidak dibiarkan berjuang sendirian. Berbagai organisasi masyarakat sipil melahirkan inovasi kreatif, mulai dari mendirikan lumbung pangan, membudidayakan tanaman herbal, menerapkan aturan pembatasan mandiri (lockdown lokal), menggalakkan kampanye dan penyuluhan edukatif, hingga menginisiasi kegiatan vaksinasi mandiri.

Sinergi Lintas Sektor dan Pelajaran Berharga untuk Masa Depan

Buku tersebut juga menggambarkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Akses Vaksin mengambil peran strategis dengan merangkul sektor swasta dan pemerintah guna mempercepat penyebaran vaksin ke pelosok negeri. Seluruh sektor bergerak secara terhubung, mulai dari menyiapkan materi komunikasi, edukasi, kampanye publik, advokasi kebijakan, hingga eksekusi vaksinasi langsung di lapangan.

Segala pencapaian, dampak positif, hingga tantangan yang tertuang dalam buku ini menyajikan pelajaran berharga mengenai arti kolaborasi yang sesungguhnya. Pengalaman praktis yang didukung oleh data lapangan yang kuat menjadikan buku ini sebagai referensi yang sangat penting. Para pembaca dapat memperoleh pengetahuan mendalam mengenai dinamika kerja sama lintas sektor, sehingga mampu meningkatkan efektivitas kolaborasi dengan berbagai pihak ketika menghadapi situasi krisis di masa depan.

Kesimpulan dari seluruh rangkaian perjuangan ini adalah bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk diatasi apabila dikerjakan secara bersama-sama. Pandemi Covid-19 telah menguji batas kemampuan dan tekad kemanusiaan dalam melayani masyarakat adat serta kelompok rentan yang terpinggirkan. Buku ini hadir sebagai sumber inspirasi sekaligus landasan yang kokoh bagi upaya-upaya kolaboratif di masa mendatang. Akhir kata, pihak PIRAC menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap program percepatan dan pemerataan vaksinasi bagi komunitas adat dan masyarakat rentan di Indonesia.

Kini, laporan tersebut telah memasuki edisi kelima. Doing Good Index 2026 hadir dengan mengkaji berbagai perkembangan penting selama dua tahun terakhir guna membantu memetakan arah sektor sosial di Asia. Berdasarkan data orisinal dan bukti yang solid, laporan ini menyajikan tinjauan mendalam mengenai kondisi infrastruktur sosial di kawasan regional serta menawarkan cetak biru kebijakan untuk membangun masa depan yang lebih adil.

Edisi kelima dari Doing Good Index ini disusun berdasarkan data berbasis bukti yang diperoleh melalui metode yang sangat ketat. CAPS melibatkan total 2.166 organisasi penyedia layanan sosial (SDO) sebagai responden dalam survei orisinal mereka. Selain itu, laporan ini juga diperkaya melalui konsultasi mendalam dengan 132 pakar yang tersebar di 17 negara atau wilayah ekonomi Asia.

Tidak hanya berfokus pada evaluasi umum, Doing Good Index 2026 juga memperluas cakupannya dengan memuat sejumlah bagian khusus yang sangat relevan dengan situasi saat ini. Laporan ini mencakup:

• Bagian tematik khusus mengenai peran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam membentuk sektor sosial Asia.
• Analisis mendalam mengenai pola pendanaan yang berlaku di kawasan tersebut.
• Kajian terkait tingkat adopsi teknologi oleh organisasi penyedia layanan sosial.
• Profil khusus yang menyoroti kondisi di Mongolia.

Melalui cakupan yang luas ini, laporan menyajikan potret komprehensif mengenai bagaimana sektor sosial beroperasi dan menghadapi berbagai tantangan kontemporer di tingkat regional.

Dalam mengkaji perkembangan sektor sosial, Doing Good Index 2026 menaruh perhatian penuh pada empat komponen utama Indeks. Keempat komponen tersebut meliputi regulasi, kebijakan pajak dan fiskal, ekosistem, serta pengadaan. Laporan mengkaji bagaimana komponen-komponen ini telah berkembang selama dua tahun terakhir di 17 negara/wilayah ekonomi Asia.

Kajian ini dilakukan di tengah situasi dunia yang cukup menantang. Saat ini, kawasan Asia dihadapkan pada situasi menurunnya bantuan pembangunan, menyempitnya ruang fiskal, dan di sisi lain, meningkatnya kebutuhan sosial secara drastis.

Menghadapi kondisi tersebut, Indeks 2026 menemukan sebuah realitas penting: Asia sebenarnya telah berhasil membangun infrastruktur untuk melakukan kebaikan (doing good). Kendati demikian, komponen-komponen di dalamnya tidak selalu berjalan selaras. Ketidakselarasan ini pada akhirnya membatasi kemampuan sektor sosial untuk meningkatkan skala operasionalnya, melakukan inovasi, serta merespons berbagai kebutuhan yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Di balik tantangan ketidakselarasan infrastruktur yang dihadapi sebagian besar wilayah di Asia, laporan ini juga mencatat sebuah pencapaian penting dan bersejarah. Singapura berhasil mencatatkan namanya sebagai negara atau wilayah ekonomi pertama yang masuk ke dalam klaster baru bernama “Doing Excellent” atau Kinerja Sangat Baik.

Pencapaian luar biasa ini menunjukkan potensi nyata yang dapat dicapai ketika seluruh elemen pendukung beroperasi secara harmonis. Keberhasilan Singapura membuktikan bahwa saat regulasi, insentif pajak, faktor ekosistem, dan pengadaan saling selaras, sektor sosial dapat mencapai tingkat kinerja yang optimal serta memberikan dampak yang jauh lebih luas bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Doing Good Index 2026 menegaskan bahwa meskipun infrastruktur untuk berbuat baik telah terbangun di Asia, masih terdapat pekerjaan rumah besar terkait penyelarasan komponen-komponen pendukungnya agar sektor ini tidak terbatasi dalam skala, inovasi, dan responsivitasnya.

Sebagai solusi ke depan, Indeks ini menawarkan cetak biru kebijakan dan praktik yang dapat dimanfaatkan untuk membuka potensi modal sosial swasta secara maksimal. Melalui penerapan cetak biru tersebut, sektor publik, swasta, dan sosial diharapkan dapat mempererat kerja sama guna membangun Asia yang jauh lebih kuat dan lebih adil bagi semua.

Merespons pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Penggalangan Uang dan Barang (RPP PUB) oleh pemerintah, Aliansi Pemajuan Filantropi Indonesia (APFI) mengambil langkah proaktif dengan mengkonsolidasikan masukan masyarakat sipil. Konsolidasi tersebut diwujudkan dalam bentuk perumusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna melengkapi rujukan regulasi dan bukti empiris sebelum diserahkan kepada kementerian terkait. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 4 Agustus 2026 di Gedung Human Initiative Cimanggis Depok Jawa Barat.   PIRAC hadir mengikut kegiatan ini berpartisipasi merumuskan  dalam pembuatan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Poin Kunci Reformasi Regulasi Filantropi

Dalam rapat finalisasi DIM RPP PUB, sejumlah pokok pikiran penting disepakati untuk mendorong ekosistem derma yang lebih inklusif dan akuntabel, diantaranya yaitu :

• Perluasan Subjek Hukum: Subjek penggalangan dana diusulkan tidak terbatas pada organisasi formal saja, melainkan juga mencakup individu, komunitas, dan perikatan sosial lainnya.
• Perubahan Paradigma Perizinan: Mendorong pergeseran dari paradigma izin yang membatasi menuju mekanisme pendaftaran yang inklusif serta memangkas birokrasi berjenjang. Untuk skala nasional, pengurusan diusulkan cukup di tingkat Kabupaten/Kota.
• Perlindungan dan Insentif: Memasukkan Fatwa MUI sebagai rujukan legalitas zakat serta memperluas skema insentif pajak (tax deduction) bagi lembaga maupun donatur.
• Proporsionalitas Akuntabilitas: Menetapkan ambang batas (threshold) kewajiban audit Akuntan Publik untuk skala penggalangan dana mulai dari Rp500.000.000,-. Kegiatan insidental di bawah nilai tersebut cukup melampirkan laporan standar akuntansi agar tidak membebani penyelenggara kecil.
• Demiliterisasi Ruang Sipil: Menghapus mekanisme pengawasan berpendekatan keamanan era terdahulu dan menggantinya dengan pendekatan ruang sipil modern.

Langkah Lanjut Advokasi Policy

Dokumen DIM yang telah disempurnakan oleh tim aliansi dijadwalkan selesai dan diserahkan secara resmi bersama Surat Pengantar Organisasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Langkah ini diharapkan dapat mendorong negara menjalankan perannya sebagai enabler yang memberikan kepastian hukum dan ruang bertumbuh bagi gerakan kemanusiaan di Tanah Air.

Jakarta — Aliansi Pemajuan Filantropi Indonesia mempercepat penyusunan catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Sumbangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi yang sedang disusun pemerintah mampu memperkuat ekosistem filantropi Indonesia, bukan justru membatasi ruang gerak masyarakat dalam berpartisipasi untuk kepentingan publik.

Dalam pertemuan koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Philanthropy  Dompet Dhuafa pada Jumat 26 Juni 2026 yang melibatkan sejumlah lembaga anggota aliansi, peserta membahas perkembangan proses penyusunan RPP, strategi advokasi, serta pembagian tugas untuk menyusun analisis kritis terhadap setiap bab dalam rancangan peraturan tersebut. Pembahasan difokuskan pada penyusunan argumentasi berbasis hukum, tata kelola, dan hak asasi manusia agar masukan yang disampaikan kepada pemerintah memiliki dasar yang kuat.

Apa Persoalan Utama yang Dibahas?

Diskusi mengerucut pada satu persoalan mendasar, yaitu bagaimana memastikan RPP Penyelenggaraan Sumbangan mampu menjawab perkembangan praktik filantropi Indonesia yang telah berubah sangat pesat dibandingkan ketika Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 disusun.

Para peserta menilai bahwa pendekatan regulasi lama masih sangat berorientasi pada kontrol negara dan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan organisasi masyarakat sipil, inovasi penggalangan dana publik, pemanfaatan teknologi digital, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi.

Karena itu, aliansi memandang bahwa RPP baru harus dibangun di atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta penguatan peran masyarakat sipil sebagai mitra pembangunan.

Selain substansi norma, peserta juga menekankan pentingnya setiap usulan perubahan didukung oleh argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologis serta referensi akademik yang memadai. Dengan demikian, rekomendasi yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis bukti (evidence-based policy).

Pembagian Tugas Penyusunan Catatan Kritis

Untuk mempercepat proses penyusunan dokumen, peserta menyepakati pembagian tanggung jawab berdasarkan bidang keahlian masing-masing organisasi.  Berikut ini adalah pembagian tugas yang disepakati bersama.

Hamid Abidin bertanggung jawab menyusun analisis terhadap Bab II mengenai Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Sumbangan.

Perwakilan YAPPIKA, Riza dan Fitri Lestari, menyusun analisis mengenai Bab III tentang Tata Cara Pendaftaran serta Bab VIII mengenai Pemantauan dan Evaluasi.

Yoris Wutun dari IJRS bertanggung jawab mengulas Bab I mengenai Ketentuan Umum serta Bab X mengenai Sanksi Administratif.

Alviani Sabillah dari PSHK menyusun analisis atas Bab V mengenai Hak dan Kewajiban Penyelenggara Sumbangan, Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Penyumbang, serta Bab VII mengenai Hak dan Kewajiban Penerima Manfaat.

Perwakilan Dompet Dhuafa, Arif dan Rama Adi Wibowo, bertanggung jawab pada Bab IV mengenai Pelaporan.

Kaimuddin dari Human Initiative menyusun analisis terhadap Bab IX mengenai Insentif.

Sementara itu, Ninik Annisa dari PIRAC bertanggung jawab menyusun catatan kritis terhadap Bab XI mengenai Peran Serta Masyarakat.

Seluruh anggota aliansi sepakat bahwa setiap bab harus menghasilkan analisis yang tidak hanya mengidentifikasi kelemahan norma, tetapi juga menawarkan rumusan perbaikan yang dapat memperkuat tata kelola penyelenggaraan sumbangan di Indonesia.

Tabel Pembagian Tugas Analisis Kritis RPP

Mengapa Ini Berdampak?

RPP Penyelenggaraan Sumbangan bukan sekadar regulasi administratif. Aturan ini akan menjadi fondasi bagi hubungan antara negara, organisasi masyarakat sipil, lembaga filantropi, dan masyarakat dalam menghimpun serta menyalurkan sumbangan untuk kepentingan publik.

Apabila regulasi disusun dengan pendekatan yang terlalu sentralistik, terdapat risiko munculnya beban administrasi yang berlebihan, pembatasan ruang partisipasi masyarakat, dan berkurangnya fleksibilitas organisasi masyarakat sipil dalam merespons berbagai persoalan sosial maupun kemanusiaan.

Sebaliknya, regulasi yang mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor filantropi, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, serta membuka ruang kolaborasi yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Bagi gerakan organisasi masyarakat sipil, proses penyusunan catatan kritis ini juga menjadi contoh penting bagaimana advokasi kebijakan dilakukan secara kolaboratif. Setiap organisasi membawa perspektif dan keahlian yang berbeda, namun seluruh rekomendasi disusun dalam kerangka kepentingan publik yang sama: menghadirkan regulasi yang lebih adaptif, demokratis, dan mendukung berkembangnya filantropi Indonesia.

Melalui kerja bersama ini, aliansi berharap RPP Penyelenggaraan Sumbangan mampu menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya gotong royong, memperkuat ruang partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA,  Suasana Classroom D di IPMI International Business School, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026) siang itu tampak hangat. Puluhan perwakilan lembaga filantropi, yayasan pendidikan, hingga organisasi non-pemerintah duduk melingkar dalam ajang Ngobrolin Pendidikan Indonesia (NGOPI) #1.

Sebagai salah satu peserta yang hadir mewakili lembaga PIRAC, saya merasakan sendiri kuatnya dorongan kolektif untuk menata ulang arah pendidikan di Indonesia. Forum yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) ini tak sekadar menjadi tempat bertemu, tetapi juga panggung untuk menyelaraskan komitmen dan rencana kerja (workplan) Klaster Filantropi Pendidikan Tahun 2026.  PIRAC merupakan bagian dari klaster Filantropi Pendidikan yang fokus dalam pengembangan riset filantropi pendidikan.

Pertemuan kali ini merupakan konsolidasi dalam mewujudkan transformasi sistemik ekosistem pendidikan Indonesia pada tahun 2026 melalui pembagian peran yang definitif antar-aktor filantropi. Salah satu poin penting yang menjadi benang merah diskusi adalah pergeseran paradigma bantuan pendidikan. Jika selama ini program filantropi kerap berfokus pada bantuan fisik atau karitatif yang bersifat transaksional, kini fokus dialihkan menuju investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang yang berdampak nyata.

Dalam forum diskusi kelompok (breakout session), peserta dibagi ke dalam dua fokus utama:

1. Philanthropy Learning Center: Berfokus pada peningkatan kapasitas, kepemimpinan guru, literasi digital dan kecerdasan buatan (AI readiness), hingga pengukuran dampak (impact measurement). Lembaga seperti Dompet Dhuafa, Yayasan Guru Belajar, LAZNAS Al-Azhar, dan PT Bisa Ruang Nuswantara (BIRU) secara aktif menyusun rencana pelatihan dan riset.
2. Campaign and Communication Center: Berfokus pada advokasi kebijakan, literasi pendidikan inklusif, hak anak, pendidikan lingkungan, hingga peringatan Hari Guru Internasional pada 5 Oktober 2026 mendatang yang digawangi bersama Yayasan Sayap Ibu dan INOVASI.

 Mengunci Action Plan hingga Desember 2026

Diskusi yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut menghasilkan peta jalan (roadmap) serta timeline implementasi kegiatan yang konkret hingga Desember 2026.

Beberapa agenda prioritas yang disepakati antara lain pelatihan Impact Measurement & Accountability, pelatihan Digital & AI Readiness, forum Thematic & Sectoral Education Program, serta kolaborasi kampanye literasi anak usia dini dan STEM.

Langkah ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan kelangsungan program pendidikan di Indonesia, di mana kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama agar bantuan yang disalurkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi secara nasional.

Cepat Mengurus Izin, Sulit Menggalang Dana: Rapor Filantropi Indonesia Masih ‘Doing Okay’

Laporan terbaru CAPS dan PIRAC menunjukkan kemudahan administrasi belum berbanding lurus dengan kemandirian pendanaan sektor sosial Indonesia

Jakarta, 14 Juli 2026. Indonesia berhasil menjadi salah satu negara dengan proses pendirian organisasi sosial tercepat di Asia. Namun di balik kemudahan administratif tersebut, sektor sosial Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar: lemahnya dukungan filantropi domestik dan tingginya ketergantungan pada pendanaan asing.

Temuan ini terungkap dalam Doing Good Index (DGI) 2026, studi regional yang dikembangkan oleh Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) dan dilaksanakan di Indonesia bersama Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC). Kajian ini menilai kesehatan ekosistem filantropi dan organisasi masyarakat sipil di 17 negara Asia melalui empat indikator utama, yaitu regulasi, kebijakan perpajakan dan fiskal, pengadaan pemerintah (procurement), serta kondisi ekosistem sektor sosial.

Meski Indonesia mempertahankan posisi dalam kategori “Doing Okay”, laporan ini menunjukkan bahwa kemudahan mendirikan organisasi belum otomatis menghasilkan sektor sosial yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

Cepat Mendirikan Organisasi, Sulit Mendapat Dukungan

Data DGI 2026 menunjukkan proses registrasi organisasi sosial di Indonesia hanya membutuhkan rata-rata 19 hari, menjadikannya salah satu yang tercepat di Asia. Sebanyak 74 persen organisasi sosial juga menilai proses administrasi pendirian organisasi relatif mudah.

Namun di sisi lain, hanya 16 persen organisasi layanan sosial (Social Delivery Organizations/SDO) yang menyatakan memahami kerangka hukum dan regulasi yang mengatur sektor mereka. Angka ini turun dibandingkan survei sebelumnya. Pada saat yang sama, tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi sosial juga mengalami penurunan.

“Indonesia telah berhasil menyederhanakan proses administratif. Tantangan berikutnya adalah memastikan organisasi sosial memahami regulasi yang berlaku, memiliki kapasitas tata kelola yang baik, serta mampu membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan,” kata Ninik Annisa, Direktur Eksekutif PIRAC.

Ketergantungan Dana Asing Masih Tinggi

Temuan paling mengkhawatirkan dalam DGI 2026 adalah struktur pendanaan organisasi sosial Indonesia yang masih didominasi sumber luar negeri.

Sebanyak 51 persen pendanaan organisasi sosial berasal dari donor asing, meningkat dibandingkan survei sebelumnya. Sementara itu, kontribusi dari individu dan yayasan domestik hanya mencapai 26 persen, sektor korporasi 16 persen, pendapatan mandiri 6 persen, dan hibah pemerintah hanya 1 persen.

Lebih jauh, 84 persen organisasi sosial menilai dukungan filantropi domestik di Indonesia masih rendah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah berkembang menjadi negara berpendapatan menengah atas dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, potensi kekayaan domestik belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan pembiayaan sektor sosial.

Insentif Pajak Dinilai Belum Mendorong Pertumbuhan Filantropi

Salah satu faktor yang turut memengaruhi rendahnya mobilisasi dana domestik adalah terbatasnya dukungan kebijakan fiskal bagi kegiatan filantropi.

Kajian yang disampaikan dalam peluncuran DGI 2026 menunjukkan bahwa dukungan insentif pajak di Indonesia masih terbatas pada beberapa sektor tertentu dan belum mencakup berbagai isu pembangunan yang saat ini menjadi prioritas nasional, seperti kesehatan, kesetaraan gender, lingkungan hidup, perubahan iklim, maupun pengurangan kesenjangan.

Padahal, Indonesia memiliki potensi filantropi yang besar. Data Filantropi Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 89 persen kegiatan filantropi telah berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan nilai kontribusi mencapai lebih dari Rp500 miliar pada tahun 2023.

Menurut Dr. Ning Rahayu, akademisi dan pakar kebijakan fiscal dari Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal dan Pajak Universitas Indonesia, insentif fiskal yang lebih inklusif dan mudah diakses dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan.

“Insentif pajak atas kegiatan filantropi masih cenderung parsial dan belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Reformasi kebijakan fiskal diperlukan agar potensi filantropi Indonesia dapat berkembang secara optimal,” ujarnya.

Saatnya Membangun Ekosistem Filantropi yang Lebih Kondusif

DGI 2026 menegaskan bahwa keberhasilan membangun sektor sosial tidak hanya ditentukan oleh kemudahan perizinan, tetapi juga oleh tersedianya insentif yang tepat, regulasi yang jelas, akses terhadap sumber daya, serta kemitraan yang sehat antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga filantropi.

PIRAC dan CAPS mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain memperluas cakupan insentif pajak agar selaras dengan 17 tujuan SDGs, menyederhanakan akses pemanfaatan insentif fiskal, meningkatkan transparansi dan akses organisasi sosial terhadap peluang pengadaan pemerintah, serta memperkuat mekanisme yang dapat mendorong mobilisasi sumber daya domestik bagi sektor sosial.

Dengan berbagai tantangan global yang semakin kompleks—mulai dari kemiskinan, ketimpangan, krisis iklim, hingga kebutuhan perlindungan sosial—Indonesia membutuhkan sektor sosial yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Potensi tersebut tersedia, namun memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kondusif agar dapat berkembang secara optimal.

Tentang Doing Good Index (DGI)

Doing Good Index (DGI) merupakan studi dua tahunan yang dikembangkan oleh Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) untuk mengukur kondisi dan perkembangan sektor sosial di Asia. Pada edisi 2026, DGI mencakup 17 negara dan wilayah di Asia serta melibatkan ribuan organisasi sosial dan pakar sektor filantropi. DGI menilai empat aspek utama: regulasi, kebijakan pajak dan fiskal, pengadaan pemerintah, serta kondisi ekosistem organisasi sosial.

Tentang PIRAC

Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) merupakan lembaga riset dan advokasi yang berfokus pada penguatan masyarakat sipil, filantropi, dan tata kelola sektor sosial di Indonesia. Sejak 2023–2026, PIRAC menjadi mitra nasional CAPS dalam pelaksanaan Doing Good Index di Indonesia.

Kontak Media

Ninik Annisa

Direktur Eksekutif PIRAC (Public Interest Research & Advocacy Center)

Email: [email protected]

Telepon: +62 815 8016 221

Email: [email protected] Website: www.pirac.org

Regulasi Usang vs. Realitas Kedaruratan

Dalam konferensi pers yang digelar di KeKini Coworking Space, Aliansi menegaskan bahwa tindakan menyumbang dan menggalang donasi adalah hak konstitusional warga negara, manifestasi nyata dari nilai gotong royong yang menjadi aset bangsa. Perwakilan Aliansi, Riza Imaduddin Abdali, menjelaskan akar masalahnya berpusat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Regulasi yang berusia lebih dari enam dekade ini sama sekali tidak mencerminkan realitas digital, dinamika bencana, maupun kecepatan respons kemanusiaan modern, sehingga menjadi sumber seluruh kerumitan perizinan saat ini.

Kekhawatiran publik memuncak setelah adanya pernyataan Menteri Sosial yang mewajibkan izin penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatera, merujuk pada Permensos Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Riza Abdali menegaskan bahwa dalam situasi kedaruratan, kecepatan adalah faktor penentu keselamatan, sementara kerangka regulasi yang ada justru “menarik rem tangan saat mobil hendak melaju cepat untuk menolong,” sebuah analogi yang kuat menggambarkan lambatnya birokrasi menghadapi kecepatan inisiatif warga.

Paradigma Izin yang Membatasi Hak Warga

Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara dari STHI Jentera yang hadir sebagai narasumber kunci, memberikan perspektif hukum yang tajam mengenai isu ini. Ia menyampaikan bahwa tujuan utama dari aturan PUB seharusnya adalah untuk memastikan akuntabilitas pengumpulan dana publik demi melindungi masyarakat dari penipuan. Namun, konsep “perizinan” yang diterapkan saat ini telah bergeser menjadi alat untuk membatasi hak warga untuk berpartisipasi. Menurut Bivitri, paradigma negara harus diubah dari “pengawasan” (controller) menjadi “memfasilitasi” atau sekadar “mencatat” (enabler), karena tugas fundamental negara adalah mengurus dan memfasilitasi warganya, bukan membelenggu inisiatif baik yang mereka lakukan. Dalam situasi bencana, Kemensos seharusnya berperan mencatat dan mempermudah agar upaya negara yang diambil alih oleh warga tetap berjalan dengan baik.

Kajian Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbanagan terhadap Permensos No. 8/2024 mencatat sejumlah kekhawatiran substantif, mulai dari ketentuan yang sangat prosedural dan berjenjang hingga berpotensi menyulitkan respon cepat di lapangan. Ketentuan ini juga dinilai berisiko membatasi ruang partisipasi bagi inisiatif individu, komunitas, dan pelaku usaha yang selama ini menjadi ujung tombak gerakan filantropi Indonesia di tingkat lokal.

Hambatan Lapangan: Proses Perizinan yang Sulit dan Memakan Waktu

Problematika regulasi menjadi semakin nyata di lapangan. Pengalaman anggota Aliansi menunjukkan bahwa implementasi Permensos jauh lebih bermasalah daripada teks aturannya sendiri. Proses perizinan terbukti sulit dan memakan waktu, seringkali mencapai tiga bulan—durasi yang tidak masuk akal untuk respons bencana yang mendesak.

Permasalahan mencakup persyaratan dokumen yang tidak konsisten antarstaf di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, adanya persyaratan tambahan di luar ketentuan, serta ketidakpahaman staf terhadap jenis badan hukum organisasi sosial yang berbeda-beda. Selain itu, mekanisme perizinan berjenjang yang mensyaratkan rekomendasi dari dinas kabupaten atau provinsi kerap macet, memperpanjang proses hingga izin menjadi kadaluwarsa sebelum program sempat berjalan. Bahkan, durasi izin yang hanya berlaku tiga bulan menunjukkan kegagalan regulasi dalam memahami bahwa penggalangan dana bukan sekadar kegiatan ad hoc, melainkan bagian dari program-program keberlanjutan.

Peran Kritis PIRAC dan Rekomendasi Aliansi

PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center), sebagai anggota aktif dari koalisi Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbanagan. Kehadiran PIRAC dan organisasi filantropi lainnya dalam koalisi ini menunjukkan keseriusan masyarakat sipil dalam mengadvokasi revisi UU PUB dan mengusulkan kerangka hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada solidaritas warga.

Aliansi mendesak pemerintah untuk segera beralih dari pola pengawasan yang berlebihan menuju kebijakan yang melindungi dan mempermudah partisipasi publik. Pemerintah dianjurkan untuk tidak memonopoli saluran bantuan warga, karena hal itu justru mematikan inisiatif lokal yang lebih tanggap dan memahami konteks setempat. Sebagai langkah reformasi mendesak, Aliansi merekomendasikan:

• DPR RI harus segera merevisi UU No. 9 Tahun 1961 dan memasukkan RUU Pemajuan Filantropi dalam Prolegnas Prioritas, berlandaskan paradigma perlindungan hak warga dan pengakuan keragaman pelaku filantropi Indonesia.
• Kementerian Sosial harus segera mengeluarkan surat edaran untuk menangguhkan perizinan PUB dalam merespon bencana Sumatera saat ini, seraya menyederhanakan persyaratan, menghapus mekanisme berjenjang, dan menciptakan fast-track mechanism untuk situasi bencana.

Riza Abdali menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa tugas negara adalah menciptakan ekosistem yang memudahkan niat baik masyarakat tersalurkan secara cepat, aman, transparan, dan tepat sasaran. Regulasi Filantropi ke depan harus diletakkan pada perlindungan atas hak partisipasi untuk berbagi dan menyumbang.