Categories
Uncategorized

Siaran Pers : Dinas Kesehatan Kota Bekasi Adakan Penyuluhan Keamanan Pangan

Rabu, 20 November 2019. Bertempat di Dinas Kesehatan Kota Bekasi, ibu-ibu anggota Koperasi Selera  (Sejahtera Lestari Rahardja) mengukuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan (PKP). Pelatihan ini merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan koperasi Selera dan Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) dengan dukungan dari NAMA Foundation.

Pelatihan ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha kecil pengelola industri pangan rumah tangga di kota Bekasi agar mengelola usahanya secara higienis dan memperhatikan keamanan pangan sehingga pangan yang ada di kota bekasi dan sekitarnya terjamin keamanan dan kesehatannya.

“Hasil penyuluhan keamanan pangan ini harus dipraktekkan diusaha ibu-ibu sekalian. Nanti ada petugas kami yang akan mengecek sehingga kami dapat menjamin bahwa usaha ibu-ibu dikelola secara higienis, sehat, dan aman”ujar Karmendriyarus, S.Si, M.Si.,Apt  selaku  Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat.  Tugas Dinas Kesehatan kota Bekasi  adalah melakukan pembinaan untuk pelaku usaha agar usaha ini dapat membuat sertifikasi PIRT (pangan Industri Rumah Tangga).

Di Koperasi Selera saat ini tercatat ada 30 usaha pengelola usaha pangan industri rumah tangga. Ada beragam pengelolaan pangan yang diproduksi oleh anggota Koperasi Selera ini seperti rempeyek, kripik emping, mie, jamu dan lain-lain. Semua usaha pangan yang dikelola ini belum memiliki sertifikasi PIRT.

“Penyuluhan Keamanan Pangan ini merupakan upaya PIRAC dengan dukungan NAMA Foundation untuk memfasilitasi anggota Koperasi Selera mendapatkan sertifikasi PIRT. Paska pelatihan diharapkan peserta dapat mengolah usahan pangan ini dengan memperhatinan pedoman kesehatan, kebersihan dan keamanan” ungkap Nor Hiqmah Direktur PIRAC. Hiqmah menambahkan bahwa usaha kecil ini penting untuk mengurus PIRT agar usahanya tersertifikasi dan terjamin keamanan dan sehatannya.

Ketua koperasi Selera ibu Anne Puji Astuti menyambut baik pelatihan ini. “Kami berharap pendampingan pada pelatihan ini dapat berlanjut dengan kemudahan pemberian sertifikasi PIRT. Karena dengan sertifikasi PIRT, usaha ibu-ibu ini lebih terpercaya dan dipasarkan tidak hanya dalam skala desa tapi juga kota, propinsi hingga ke luar daerahnya” harap bu Anne.

Pelatihan ini diikuti oleh kurang lebih 40 peserta dari anggota Koperasi Selera yang sebagian besar pelaku usaha pangan. Beberapa materi yang disampaikan dalam pelatihan ini antara lain: Mengidentifkasi peraturan perundangan-undangan untuk industri rumah tangga pangan (IRTP), Penerapan teknologi pengelolaan pangan tepat guna di industri rumah tangga pangan, mengunakan bahan tambahan pangan dengan benar dan tepat di industri rumah tangga pangan, memilih dan mendesain kemasan dan label produk pangan industri rumah tangan pangan, mendesain dan menerapkan cara produksi pangan yang baik, mengembangkan dan menerapkan SOP industri rumah tangga, merencanakan dan menerapkan audit internal industri rumah tangga, melakukan penelusuran penarikan produk pangan industri rumah tangga, menerapkan sistem manajemen keamanan pangan di industri rumah tangga, menerapkan etika bisnis dan jaringan bisnis industri rumah tangga. ***

Categories
Uncategorized

Diskusi Publik : Dukungan Filantropi untuk Program Bantuan Hukum Warga Miskin dan Kelompok Rentan

Panelis yang terdiri dari Ari Syarifudin (PIRAC), M. Arifin Purwakanta (BAZNAS) dan Prof. Dr. HR. Benny Riyanto, S.H. (Kepala BPHN)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pernyataan di atas muncul dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1. Sementara pada pasal 34 ayat 2 termaktub tanggung jawab negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Kedua pasal inilah yang menjadi dasar lahirnya UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 ayat 1 UU No.16/2011 mendefinisikan  dengan jelas apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, yakni  jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sementara yang dimaksud dengan  penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksudkan di sini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Sedangkan yang dimaksud sebagai pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No.16/2011.

Memastikan akses keadilan menjadi poin penting dalam pemberian bantuan hukum ini. Pasal 3 UU No.16/2011 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan bantuan hukum diantaranya adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; serta mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Di Indonesia, sudah banyak LSM maupun organisasi masyarakat bergerak dalam upaya memperjuangkan akses keadilan bagi kelompok miskin. Mereka tidak hanya berhenti dalam upaya-upaya advokasi pembukaan akses kesehatan, pendidikan, maupun pemberdayaan atau kemandirian ekonomi, tapi juga dalam advokasi keadilan atau kesamaan di depan hukum.

Bukan rahasia lagi bahwa hak-hak masyarakat miskin sering terpinggirkan hanya karena mereka tidak paham dan tidak punya cukup uang untuk berperkara di pengadilan. Sementara keberadaan organisasi bantuan hukum yang merupakan amanah UU No.16/ 2011 belum bisa berfungsi maksimal karena jangkauan wilayah, kapasitas sumber daya manusia, dan alokasi dana yang terbatas. Padahal dari tahun ke tahun jumlah organisasi bantuan hukum (OBH) yang mengikuti proses verifikasi dan akreditasi terus bertambah.

Pada poin inilah sebenarnya lembaga filantropi punya peluang untuk terlibat agar program ini berfungsi baik, dengan mengoptimalkan peran OBH.  Dalam pasal 16 ayat 2 UU No.16/2011 diatur tentang sumber pendanaan lain di luar APBN. Sumber pendanaan lain tersebut bisa berasal dari: 1) hibah atau sumbangan dan atau 2) sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Meskipun program bantuan hukum untuk masyarakat miskin merupakan upaya yang sangat penting dalam mendorong akses keadilan bagi masyarakat dan juga pemberdayaan kaum miskin, sayangnya di banyak negara, termasuk Indonesia, program ini belum menjadi prioritas lembaga filantropi.

Mayoritas lembaga filantropi memang sudah bergerak di sektor pemberdayaan masyarakat miskin, mulai dari pemberdayaan ekonomi, perbaikan kondisi kesehatan, membuka akses pendidikan, hingga meningkatkan status sosial kelompok masyarakat. Namun belum secara spesifik meletakkan kepedulian pada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum untuk masyarakat miskin atau masyarakat rentan.

Survei yang dilakukan PIRAC di tahun 2019 terhadap lembaga filantropi di Indonesia, baik yang berasal  yayasan perusahaan, yayasan  keluarga, yayasan keagamaan, maupun yayasan independen, menunjukkan sebanyak 49 persen menyatakan tidak mendukung program bantuan hukum untuk masyarakat miskin.“Keengganan” sejumlah lembaga filantropi untuk terlibat dalam program bantuan hukum karena berasumsi bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan mandat yang sudah ditentukan. Lembaga filantropi perusahaan menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang dijamin oleh UU tidak mengharuskan mereka untuk mendukung bantuan hukum bagi rakyat miskin. Namun jika ada keharusan yang ditetapkan oleh UU, mereka menyatakan akan terlibat dalam program tersebut.

Hal lain yang mendasari keengganan tersebut adalah karena mereka sudah memiliki program sendiri yang menjadi fokus lembaga. Mereka juga belum teryakinkan manfaat program bantuan hukum tersebut untuk lembaga mereka. Program bantuan hukum bagi kelompok miskin ini adalah program jangka panjang dan sulit dilihat dampaknya dalam jangka pendek.Program bantuan hukum juga dianggap isu sensitive. Sementara program CSR perusahaan identik dengan meningkatkan citra perusahaan dan hitungannya harus membawa keuntungan ekonomi bagi perusahaan.Mereka khawatir bahwa keterlibatan dalam program bantuan hukum malah bisa menjadi back fire.

Menarik bahwa usulan lembaga filantropi perusahaan agar mereka bisa terlibat dalam program bantuan hukum untuk rakyat miskin diantaranya adalah:

  • Pemerintah menetapkan aturan yang mewajibkan lembaga filantropi perusahaan terlibat dalam mendukung program bantuan hukum.
  • Organasasi bantuan hukum harus bisa menyesuaikan dengan agenda program lembaga filantropi.
  • Program bantuan hukum yang diajukan harus mampu menjawab dampak aktivitas perusahaan dan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi perusahaan.

Sementara lembaga filantropi Islam mengusulkan:

  • Mendekati lembaga syariah untuk mengeluarkan fatwa zakat bagi advokasi.
  • Membuat fiqih atau menyosialisasikan fiqih bantuan hukum untuk lembaga LAZ agar menjadi prioritas.

Jaminan perlindungan hukum untuk masyarakat miskin mendapatkan akses bantuan hukum sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun kondisinya ternyata pemerintah belum dapat memenuhi akses bantuan hukum rakyat miskin ini secara optimal dan membutuhkan kolaborasi dengan pihak lain terutama filantropi. Untuk mewujudkan iklim kebijakan yang kondusif bagi praktik jaminan hukum untuk rakyat miskin, Filantropi Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Tifa telah bermaksud  mendiskusikan potensi filantropi untuk bantuan hukum di Indonesia.


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 di Gedung Co Hive 101, Mega Kuningan. Nara sumber diskusi publik ini yaitu Ari Syarifudin Tim Peneliti PIRAC, H. M. Arifin Purwakanta – Direktur Baznas, Pratiwi Febri Ketua Bidang Pengembangan Organisasi LBH Jakarta dan Prof. Dr. HR. Benny Riyanto, S.H. – Kepala BPHN, Kemenhumkam.

Secara umum diskusi publik ini ingin memberikan masukan untuk pemenuhan akses bantuan hukum rakyat miskin sebagaimana tercantum dalam UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tujuan yang lebih khusus yaitu :

  1. Mendiseminasikan hasil studi mengenai temuan pemetaan filantropi untuk bantuan hukum rakyat miskin.
  2. Memberikan masukan sinergi program bantuan hukum rakyat miskin antara pemerintah dengan lembaga filantropi juga OBH (Organisasi Bantuan Hukum) di Indonesia
  3. Mendiskusikan rekomendasi dalam mewujudkan iklim kebijakan yang kondusif bagi pemenuhan hak akses bantuan hukum terhadap rakyat miskin.
  4. Memberikan masukan atas hasil studi pemetaan filantropi untuk bantuan hukum rakyat miskin.

Diskusi publik ini diselenggarakan oleh Filantropi Indonesia dan Yayasan TIFA yang peserta yang berasal dari para stakeholders yang memiliki perhatian dan berkepentingan terhadap Bantuan Hukum Rakyat Miskin di Indonesia, yakni Anggota Filantropi Indonesia, Lembaga Amil Zakat (LAZ/OPZ), Organisasi Bantuah Hukum (OBH, LSM/CSO dan akademisi pemerhati masalah bantuan hukum, Anggota DPR dan DPD, Instansi pemerintah (Kementrian Sosial dan Kemenkumham), dan Media massa

Categories
Uncategorized

Peringati Hari Ciliwung, Komunitas Depok Gelar Pameran dan Diskusi di Pinggir Sungai

Depok, 17 November 2019  – Dalam rangka memperingati Hari Ciliwung ke-8, komunitas cinta sungai Kota Depok, Jawa Barat melakukan beragam kegiatan, mulai dari diskusi sejarah Ciliwung, pameran pustaka air yang menampilkan berbagai kerajinan komunitas pinggir sungai, pemotongan tumpeng, pelepasan ikan lokal, hingga pementasan musik dan kesenian tradisional.

Acara yang digelar pada Minggu, 17 November 2019 di kolong jembatan Grand Depok City ini, merupakan kampanye bersama lintas komunitas cinta sungai untuk menjadikan Ciliwung sebagai tempat edukasi dan konservasi, juga memberikan penyadaran bagi masyarakat pentingnya menjaga sungai untuk kehidupan masa depan.

“Di Ciliwung ini masih banyak habitat sungai yang harus terus dipelihara seperti ular, musang, beragam ikan dll. Kami berupaya menjadikan Ciwung sebagai pusat edukasi dan konservasi,” ungkap Koordinator Acara Peringatan Ciliwung Depok, Erwandi Supriadi yang akrab disapa Elang ini  di Depok, Minggu 17 November 2019.

Salah satu komunitas yang bergabung dalam acara ini adalah Kagama Cinta Sungai. Menurut Nuraini, sekretaris Kagama Cinta Sungai, Sungai Ciliwung tidak sekadar berfungsi sebagai pemasok air, tapi juga sumber kehidupan. Sungai merupakan urat nadi kehidupan, menyatukan daratan dengan lautan, menyambungkan kebudayaan antarsuku, alat transportasi, jalur ekonomi dan peradaban. “Kagama Cinta Sungai ingin mendukung dan bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk menjaga dan merawat sungai agar lebih bersih dan indah,” ungkap Nuraini.

Di Indonesia, Sungai Ciliwung memainkan peranan penting bagi tumbuhnya kota Jakarta yang di masa kini adalah kota terpenting di Indonesia beserta kota-kota penyangga di sekitarnya. Peninggalan sejarah menunjukkan kerajaan Pajajaran menggunakan Sungai Ciliwung sebagai sarana transportasi utama dari ibukota kerajaan di Pakuan menuju ke laut.

Dengan panjang aliran 120 kilometer dari Gunung Gede hingga bermuara di Pelabuhan Sunda Kelapa, Sungai Ciliwung telah menjadi saksi perkembangan kota Jakarta. Sehingga nenjaga Ciliwung pada akhirnya adalah juga menjaga sejarah peradaban kota Jakarta.

“Merawat sungai adalah merawat peradaban. Pada sungai kita belajar tentang keberagaman yang menjadi keniscayaan dari sebuah peradaban dalam membangun kota,” kata  Nor Hiqmah dari Public Interest Research & Advocacy Center (PIRAC) yang juga koordinator #DepokBeragam.

Kegiatan ini digagas oleh lintas komunitas cinta sungai seperti Komunitas Ciliwung Depok, Kamaga Cinta Sungai dan PIRAC,  juga berbagai komunitas dan relawan pecinta sungai. ***