Categories
Uncategorized

Membangun Kemitraan untuk Penguatan Ekonomi Lokal Masyarakat Desa Ciketing

Program Desa Mitra di Kelurahan Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi telah berjalan hampir delapan tahun dari 2011 hingga 2019.  Program Desa mitra PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini telah memiliki bekal yang cukup dan siap untuk melakukan kegiatan pemberdayaan di lingkungannya secara mandiri. Selama program masyarakat sudah dibekali dengan berbagai keahlian melalui pelatihan pembuatan makanan olahan rumah seperti pembuatan mie ayam, abon ayam dan nangka, jajanan pasar serta roti tawar dan roti manis.

Dari pelatihan tersebut kemudian mulai muncul sejumlah pelaku wirausaha. Mereka antara lain memproduksi roti, jajanan pasar, mie ayam, rempeyek dan abon. Selain mendapatkan keterampilan mengolah makanan bernilai ekonomis, sebagian peserta juga memperoleh bantuan peralatan membuat mie dan kue serta peralatan memasak lainnya.  Hasil penjualan usaha makanan para kader Posdaya tersebut dapat membantu perekonomian keluarga. Munculnya sejumlah pelaku wirausaha mendorong untuk pembentukan koperasi yang mewadahi pelaku usaha agar mampu berusaha secara maksimal.

Paska pembentukan koperasi muncul program baru peningkatan kapasitas masyarakat dalam penguatan ekonomi lokal melalui koperasi selera yang dikerjasamakan dengan PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) dengan dukungan dari Nama Foundation. Program akan memperkuat managemen organisasi Koperasi Selera melaluai coaching implementasi pelaksanaan koperasi, peningkatan kapasitas untuk pengelolaan organisasi melalui berbagai pelatihan pengembangan usaha dan manajemen organisasi.

Pada Selasa, 2 April 2019, rapat koordinasi untuk program baru ini dilakukan dengan PT Indofood, Nama Foundation dan PIRAC. Rapat koordinasi ini memperkenalkan tentang Nama Foundation dan program Desa Mitra.  Rapat dihadiri oleh Dasril Buntara, Direktur Eksekutif NICE perwakilan Indonesia Nama Foundation, Deni Puspohati Head CSR PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Nor Hiqmah Direktur Ekesekutif PIRAC dan beberapa staf dari Indofood, NICE dan PIRAC.

Program peningkatan kapasitas masyarakat dalam penguatan ekonomi lokal  ini merupakan sinergi kerjasama antara pihak swasta, CSO dan pemerintah lokal. Kemitraan antar sektor ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas manajemen organisasi Koperasi Selera untuk mengoptimalkan kinerjanya agar lebih berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar.

 

 

Categories
Uncategorized

Workshop Fundrasing: How To Fundraise Successfully

Rabu (10/4/2019) PIRAC menghadiri Catalyst Workshop, diadakan oleh  Maverick, Jakarta. Tema workhop adalah Fundraising: How to Fundraise Successfully.  Workshop menghadirkan dua narasumber, pertama, Hardi Baktiantoro, pendiri Centre for Orangutan Protection (COP), narasumber kedua, Agus Nadi, VP Corporate Social Responsibility  Bank Permata.

Kiat sukses menggalang dana

Hardi Baktiantoro selaku pendiri Centre for Orangutan Protection (COP) berbagi sejumlah kiat sukses menggalang dana. Pertama reputasi. “Reputasi adalah modal agar orang lain berpartisipasi”, ujarnya. Reputasi dapat dibangun salah satunya dengan membangun citra positif. “Pencitraan penting. Kita boleh narsis dalam bekerja dan narsis dalam menikmati hidup”, tambahnya.

Penggalangan dana (Fundraising) menurut Hardi Baktiantoro merupakan kerja kreatif yang membutuhkan ide-ide segar. “Dunia yang kreatif tidak terlalu ikut arus utama. Bisa diwujudkan dalam bentuk kata-kata , foto-foto, maupun video.”  Ditambahkannya bahwa citra positif dapat dibangun dengan penampilan yang meyakinkan, berkecukupan dan gembira, serta tidak terlihat miskin. “Branding itu penting. Ke mana-mana pakai atribut arganisasi.”

Menjawab pertanyaan bagai mana menyikapi donor yang memiliki kepentingan tersendiri dan tidak sesuai dengan core strategy atau core bussines organisasi, Hardi Baktiantoro menilai bahwa di situlah integritas dan profesionalisme kita diuji. “Uang adalah uang, semua perlu uang. Janganlah kita rakus, seperti Supermarket, semua diambil, harus fokus.”

Jika ada donor yang tertarik mendanai kegiatan yang tidak sesuai kompetensi lembaga, Hardi menyarankan agar memberikan referesi ke lembaga lain. “Kami pernah ditawari konservasi beruang oleh donor Australia, saya tolak, kasih ke lembaga lain.”  Mengerjakan pekerjaan tidak sesuai kompetensi dapat menurunkan integritas. “Donor tidak suka kalau kita tidak fokus”, pungkas Hardi.

Mengintip dapur CSR perusahaan

Agus Nadi, selaku VP Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Permata membeberkan secara lengkap visi misi, fokus, serta kegiatan CSR Bank Permata saat ini. Melalui icon baru CSR Bank Permata yang diberi nama “PermataHati”, Bank Permata melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi anak bangsa.

Tiga pilar utama CSR Bank Permata saat ini adalah Pendidikan (Education), Peningkatan kualitas (Enhancement), dan Pemberdayaan (Empowerment). Tiga pilar tersebut diwujudkan dalam berbagai program kegiatan seperti pengenalan dasar Financial Literacy, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, dan pelatihan-pelatihan (Trainings) aplikatif. Program-program andalan CSR Bank Permata saat ini adalah PERMATA Bankir Cilik, CERITA, PERMATA Youth Preneur, dan BRAVE.

Agus Nadi menjelaskan, ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh partner untuk menjadi mitra strategis (Strategic Partnership) PermataHati, yaitu:

  • Sejalan (Inline) dengan nilai-nilai PermataHati
  • Fokus pada sektor pendidikan (Education), dan lebih disukai pada Financial Literacy
  • Dapat diaudit dan memiliki rekam jejak (Track Record) bagus dan bisa dibuktikan
  • Bebas dari isu SARA

Partner yang berkesempatan menjalin kerja sama dengan PermataHati juga harus memiliki program berkelanjutan, tidak sekedar Event Organiser. Pertimbagan lain yang dilihat adalah solusi yang ditawarkan, unik, dan budget (Cost Structure) yang sesuai.

Menanggapi pertanyaan apakah sebuah CSR perusahaan harus selalu membawa value/ kepentingan bisnis perusahaan, Agus Nadi menjawab bahwa program-program CSR memang bisa menjadi Strategic Bussines Partner. “Ada korelasinya CSR dengan bisnis”, pungkas Agus Nadi.

Misal pelatihan tentang Financial Literacy, Agus Nadi menambahkan, setelah para peserta paham materi yang disampaikan, pihaknya memberikan rekomendasi untuk menabung di Bank Permata, dengan memberi tahu kelebihan-kelebihan yang ditawarkan.  Hal tersebut dilakukan supaya profit bisa tumbuh, sejalan dengan kerangka pikir (Framerwork) Triple Bottom Line,  yaitu People, Planet, dan Profit. (SM)

Categories
Uncategorized

Diskusi Filantropi Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Filantropi dalam dunia kesehatan sangat  menarik, penting, sekaligus aktual untuk dibahas pada saat ini, khususnya di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan segala problematikanya. Penting juga untuk dikaji, perjalanan panjang sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia yang telah mengalami perkembangan sejak masa kolonial sampai era JKN dewasa ini, terutama dikaitkan dengan potensi serta posisi pendanaan dari filantropi.

Dalam rangka membahas persoalan di atas, Perkumpulan Filantropi Indonesia (PFI) menggelar diskusi setengah hari bertajuk “Prospek Filantropi Sebagai Sumber Alternatif Pendanaan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)”, bertempat di Learning Center Tahija Enterprise, Graha Irama Lt.3, Kuningan, Jakarta Selatan. Diskusi ini adalah bagian dari Philanthropy Learning Forum – sebuah agenda rutin bulanan PFI – yang membahas tema-tema aktual dalam dunia filantropi.

Diskusi menghadirkan tiga orang narasumber, pertama Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. Beliau adalah ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Universitas Gajah Mada. Narasumber kedua adalah dr. Risa Praptono selaku Public Outreach Coordinator DoctorSHARE. Pembicara ketiga M. Zakaria, Direktur RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa.

Sistem kesehatan terus bergerak

Dijelaskan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D, sistem kesehatan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang serta gerak perubahan dari masa ke masa. Di mulai dari era kolonialisme, pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu tidak menerapkan sistem negara kesejahteraan. Pelayanan kesehatan ditujukan terbatas bagi pegawai pemerintahan kolonial, militer, dan pegawai perusahaan besar.

Di era kolonial terdapat sejumlah Rumah Sakit misi dengan jangkauan terbatas, didanai oleh Charity Fund dan subsidi pemerintah kolonial. Pada masa itu sudah ada dokter yang menjalani praktik swasta (sejak abad 19) dan profesi dokter adalah profesi yang dapat menjadikan orang kaya raya. Penetapan tarif Rumah Sakit dilakukan pada tahun 1930-an.

Memasuki era republik (1945-1965), Indonesia mengalami defisit anggaran luar biasa sehingga pada waktu itu pemerintah tidak mampu memberikan jaminan kesehatan yang memadai bagi rakyat. Tidak ada kebijakan pendanaan yang jelas pada periode awal kemerdekaan sampai berkhirnya Orde Lama. Di awal tahun 1950-an diterbitkan Undang-Undang mengenai pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin tetapi tidak berjalan baik.

Pada masa itu akses kesehatan yang memadai masih terbatas pada pegawai pemerintah, militer, dan karyawan perusahaan besar.  Ada penurunan sumber dana dari charity dan subsidi pemerintah berkurang. Pada masa ini RS-RS swasta dan keagamaan mengandalkan pemasukan dari pasien berdasarkan tarif di berbagai kelas perawatan.

Pada kurun 1965-1998, situasi ditandai dengan sistem ekonomi pasar, ditandai oleh sektor swasata berkembang cepat termasuk bermunculannya RS swasta yang bercorak profit. Di sisi lain, tidak ada kejelasan mengenai aturan pasar di dunia kesehatan. Dokter dapat melakukan praktek secara bebas.

Era reformasi (1999-sekarang) ditandai dengan adanya desentralisasi dunia kesehatan dan pemerintah menerapkan pendekatan negara kesejahteraan. Kesehatan dan sistem jaminan kesehatan telah menjadi isu politik. Masyarakat miskin mendapat pelayanan dengan dukungan Sistem Jaminan Kesehatan. Di sisi lain, dana yang bersumber dari dunia filantropi menghilang.

JKN dan beberapa persoalan yang masih dihadapi

Fakta yang terjadi di lapangan saat ini, menurut Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D, pelaksanaan JKN masih menemui sejumlah masalah, salah satunya kesulitan pendanaan yang dialami banyak Rumah Sakit (RS). Banyak Rumah Sakit mengalami kekurangan dana akibat tarif BPJS lebih rendah dari cost  dan tidak lancarnya Cash Flow BPJS.

Akibatnya banyak RS kesulitan membiayai kebutuhan seperti peremajaan gedung, memberbaiki fasilitas, menambah peralatan, hingga melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dari sisi pasien, realitas di lapangan saat ini juga menunjukkan masih banyak kebutuhan dana pasien yang tidak ditanggung oleh BPJS seperti biaya transportasi, biaya akomodasi, konsumsi bagi keluarga yang menunggu, dan lain-lain. Selain itu masih terdapat Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS yang gagal bayar akibat tidak mampu membayar premi secara teratur.

Dana filantropi untuk kesehatan masih perlu digali

Dunia filantropisme di Indonesia saat ini mengalami perkembangan pesat dengan potensi jumlah sumbangan yang dapat digalang terbilang besar. Menurut Perkumpulan Filantropi Indonesia (PFI), aktor-aktor kunci filantropi saat ini dapat dibedakan ke dalam kelompok sebagai berikut:

  • Donatur perorangan
  • Yayasan Keluarga (Family Foundation)
  • Yayasan Komunitas (Community Foundation)
  • Yayasan Perusahaan (Corporate Foundation)
  • Yayasan Keagamaan (Religious Foundation)
  • Yayasan Filantropi Media Massa (Mass Media Foundation)
  • Filantropi Komunitas (Community Based Philanthropy)
  • Filantropi Diaspora (Diaspora Based Philanthropy)

Dijelaskan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D, terdapat dua kelompok filantropis berdasarkan besarnya sumbangan, pertama, kelompok/perorangan yang  memberikan sumbangan dalam jumlah besar tetapi jumlah kelompok/orangnya sedikit, kedua, kelompok/orang yang memberikan sumbangan dengan jumlah sedikit tetapi kelompok/orangnya banyak.

Kedua kelompok filantropi tadi dapat dijadikan sumber potensial bagi Rumah Sakit sebagai sumber pembiayaan. Salah satu cara yang dapat ditempuh guna menggalang dana publik salah satunya melalui situs/aplikasi urun dana (Crowdfunding).

Kegiatan menggalang dana publik untuk kesehatan antara lain nampak pada program/kegiatan yang dijalankan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Dompet Dhuafa dan DoctorSHARE. (SM)

Categories
Uncategorized

Seminar nasional “Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)”

Arah reformasi Indonesia 1998 yang secara prinsipil ditandai dengan pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi digulirkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Kehadiran UU No. 22 Tahun 1999 kemudian diperbaharui menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan hukum bagi kelahiran era otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Kebijakan tersebut secara prinsipil berusaha untuk melakukan pendelegasian wewenang dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan secara implisit terkandung dorongan dernokratisasi pengelolaan sumber daya alam. Desentralisasi dan otonomi daerah dirancang untuk mendekatkan warga negara dan pemerintah. Dengan demikian kebijakan-kebijakan dihasilkan akan representatif. Pokok-pokok pikiran ini menjadi tema dalam kegiatan seminar nasional “Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)” hari kamis, 28 Maret 2019 pukul 09.00 – 12.00 wib bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Seminar ini dibuka oleh Hadi Kuntjara selaku Direktur Eksekutif The Habibie Center dan Daniel Heilmann selaku Chairman Hanns Seidel Foundation Indonesia. Dihadiri para narasumber yaitu Laode Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019, Faisal Basri selaku Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Komaidi Notonegoro selaku Direktur Eksekutif Research Institute for Mining and Energy Economics (ReforMiner), dan Mohammad Hasan Ansori selaku Direktur Program dan Riset The Habibie Center serta dimoderatori oleh Zamroni Salim selaku Peneliti Ekonomi The Habibie Center dan Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.

Direktur Eksekutif The Habibie Center, Hadi Kuntjara menjelaskan, “Penyelenggaraan seminar nasional ini bertujuan untuk melakukan refleksi kritis terhadap isu pengelolaan sumber daya alam di lndonesia serta untuk mengetahui sudah sejauh apa dan bagaimana pengelolaan sumber daya alam dì Indonesia berlangsung secara demokratis.” Akan tetapi, lanjut Hadi Kuntjara, harapan tidak selalu berbanding lurus dengan realitas politik terjadi di lapangan. Melalui pilkada langsung terjadi perpindahan kekuasaan secara dramatis terhadap kontrol atas tanah, tambang, maupun, sumber daya alam lain dari para pemegang kebijakan di Jakarta kepada “raja-raja kecil di daerah. Untuk itu, persoalan demokratisasi pengelolaan sumber daya alam menjadi penting untuk diangkat dan carakan kembali secara terbuka di ruang publik. Apalagi menjelang kontestasi pemilu legislatif dan pemilihan presiden tanggal 17 April mendatang. persoalan demokratisasi pengelolaan sumber daya alam juga sempat mengemuka di forum debat capres kedua tanggal 17 Februari lalu.

Keprihatinan salah kelola SDA juga dikemukakan oleh Hal yang sama juga menjadi keprihatinan ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Pengamat UI ini menyoroti besarnya kekayaan segilintir orang di Indonesia, terutama mereka yang dekat dengan kekuasaan. Menurut dia, penguasaan kekayaan dalam jumlah besar itu mengakibatkan ketimpangan semakin melebar di Indonesia. Menurut data The Economist, kata Faisal, Indonesia berada di peringkat ke-7 dalam The Crony-capitalism index pada tahun 2016.

Hal itu disebabkan karena segelintir orang di Indonesia menguasai kekayaan mencapai 3,8 persen dari total GDP pada tahun 2016. Angka itu pun naik dari tahun 2014, yakni 3,76 persen dari total GDP dengan peringkat ke-8.
Keprihatinan yang saya juga diungkapkan oleh Mohammad Hasan Ansori, Direktur Program dan Riset, The Habibie Center. Dalam presentasinya dia menyebut politisasi Sumber Daya Alam (SDA) marak jelang pemilihan umum. Pintu masuknya berawal dari balas budi politik. Hasan menyebut, sebabnya adalah dukungan finansial dari perusahaan pengelola SDA ke politisi tertentu. Dari faktor itu, politisasi SDA dimulai. Dilanjutkan dengan jual beli pengaruh untuk pengelolaan. Sejumlah perusahaan pun akan berlomba-lomba memberikan uang sebanyak-banyaknya. Selain itu, sikap koruptif akan berlanjut ke mekanisme setoran rutin. Misalnya dalam prosedur penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perusahaan yang menerima izin itu, tak bisa begitu saja lepas. Hal ini, kata dia, dikategorikan sebagai masalah loyalitas terkait pengelolaan SDA. Perilaku koruptif semakin menjadi-jadi karena iklim tersebut diterapkan. Semakin loyal perusahaan, maka semakin awet izin yang dikeluarkan.

Ada banyak masalah dan kendala dalam pengelolaan SDA. Ada yang optimis dalam pengelolaan ke depan. Yang pesimis juga banyak melihat tumpang tindihnya pengelolaan dan banyaknya aktor yang bermain dalam perusakan tata kelola SDA. Bagaimanapun demokratisasi pengelolahan sumber daya alam harus dilihat sebagai cara dan proses masyarakat umum, komunitas, atau publik untuk ikut memiliki kontrol terhadap surmber daya alam Indonesia dan mempergunakan sumber daya alam tersebut untuk memperkuat komunitas dan publik, baik secara ekonomi maupun politik. Intinya adalah kontrol terhadap surmber daya alam. Peranan ini kontrol inilah yang harusnya diperkuat bagi rakyat untuk berdaulat memaksimalkan manfaat SDA bagi rakyat Indonesia. (AS)