Categories
Uncategorized

IT Mudahkan Rakom Galang Dana

JAKARTA – Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan pengelola radio komunitas (Rakom) untuk melakukan penggalangan dana (fundraising) untuk keberlanjutan media komunitas tersebut.

Perangkat IT yang sederhana seperti radio streaming dapat digunakan untuk memperluas jangkauan siaran, aplikasi radiobroadcast di komputer dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan sumber daya, dan pemanfaatan web serta situ jejaring sosial lainnya dapat dimaksimalkan untuk sosialisasi program dari Rakom untuk menarik donatur untuk menyumbang ke radio tersebut.

Hal itu menjadi catatan penting dari Focus Groups Discussion (FGD) yang diadakan Sekolah Fundraising PIRAC dalam rangka menghimpun pendapat pakar berkaitan dengan Studi Skema Pendanaan dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya untuk Keberlanjutan Media komunitas di Indonesia, yang didukung Cipta Media Bersama (CMB) dan Ford Foundation, Kamis (29/11/2012) di Hotel Mega Proklamasi Jakarta.

Diskusi ini dihadiri oleh Dondi Hananto (Wujudkan.com), Megi (Idola), Shita Laksmi (Pengamat Rakom), Rico (Patungan.com), NS Adiyono (Rakom Pass FM Bandung), Erwin Muchtar (Radio Cimbuak.net), Billy (Cimbuak.net), Arifin Purwakananta (Dompet Dhuafa), Abdulah Koro (Bentala.com) dan Melliyanti (detik.com). Selain itu juga hadir; Hamid Abidin, Nor Hiqmah dan Maifil dari PIRAC.

Salahsatu pemanfaatan web misalnya dengan membuat proposal program Rakom, kemudian ditempatkan di situs-situs fundraising seperti Patungan.com dan Wujudkan.com. “Jika proposalnya bagus maka proyeknya akan banyak dilirik dan banyak penyumbang,” tutur Rico dari Icon pengelola situs Patungan.com.

Kunci suksesnya, kata Dondi Hananto dari Wujudkan.Com, adalah kreatifitasi dari pemilik proyek. Kalau mereka niat, pastinya proposalnya bagus, dan didukung promosi ke jejaring sosial dan event-event offline lainnya.

Cara lain untuk membuat penyumbang langgeng, ujar Rico, diberikan reward kepada donatur seperti menyumbang Rp100.000 beri ia sebuah kaos yang menarik berlogo rakom atau nama proyek dll.

Melly dari Detik.com menyarankan sebelum melakukan fundraising perlu dilakukan riset kecil untuk Rakom tersebut, “Temukan kekhasan dari program di Rakom kemudian lakukan branding,” tambah Melly.

Sementara Arifin Purwakananta dari Dompet Dhuafa mengusulkan Rakom yang terbatas jangkauan dan keterkenalannya, harus dibantu membrandingnya oleh lembaga yang sudah terkenal agar para penyumbang dapat yakin dan terverifikasi. Misalnya Rakom A butuh dana, maka proyeknya direkomendasi oleh Dompet Dhuafa atau diiklankan oleh situs-situs berita walaupun secara cuma-cuma,

“Dengan co-branding maka akan memudahkan para donatur untuk menyumbang ke Rakom tersebut,” jelas Arifin.

Shita Laksmi lebih menyoroti pada kekuatan komunitas dari Rakom tersebut. “Apabila komunitasnya kuat, maka Rakom itu pasti akan bertahan hidup,” ujar Shita.

Megi dari Idola sepakat dengan Shita, ia menceritakan pengalamannya menfasilitasi Rakom-rakom waktu bencana Merapi, karena Rakom-rakom tersebut dibuat dari dana donor dan tidak berbasis komunitas yang kuat, maka program bantuan selesai, Rakom tersebut juga bubar entah kemana.

“Padahal mereka semua sudah dilatih dan dididik cara menjalankan managemen pengelolaan radio komunitas,” ungkap Megi.

Karena itu pula Shita Laksmi yakin, untuk modal hidup keseharian dari Rakom yang memiliki komunitas kuat dapat diatasi. Tapi untuk melaksanakan program-program yang lebih besar harus selalu berkerjasama dengan pihak luar.

“Jadi strateginya harus banyak berteman dan membangun partnership. Siaran tidak harus 24 jam cukup 3 jam sehari di waktu prime, kalau itu relevan isinya dengan komunitas maka dia akan tetap hidup,” jelas Shita.

Abdullah Koro dari bentala.com, lebih menekankan pada teknologi untuk rakom, radiostreaming bisa menjadi solusi persoalan jangkauan yang dibatasi undang-undang. Di sana bisa menjaring pendegar dari mana saja di belahan dunia termasuk perantau daerah tersebut.

Pengalaman Radio Cimbuak.net, merupakan radio komunitas Minang yang diakses ribuan pendengar internet di dunia. Menurut Erwin Muchtar, Radio ini memiliki 50 DJ (penyiar) yang tersebar di seluruh dunia.

“Komunitas Minang yang tersebar di berbagai negara mampu menghidupkan radio ini dan kini dikembangkan juga dengan TV streaming, dana-dana sosial perantau untuk beasiswa dan bencana dikelola oleh Yayasan Palanta Cimbuak,” ungkap Billy rekan Erwin di Cimbuak, mengakhiri. – MEP/NH

 

 

Categories
Uncategorized

Kode Etik Filantropi Media Mulai Dirumuskan

JAKARTA – Untuk menunjang penghimpunan dana masyarakat oleh media massa diperlukan sebuah pedoman atau aturan yang jelas. Pedoman atau aturan diperlukan karena dalam Undang-Undang Pers yang selama ini menjadi pedoman Pers tidak mengatur soal penghimpunan dana masyarakat. Namun karena tingginya kepedulian sosial masyarakat terhadap nasib anak bangsa yang tertimpa musibah bencana alam, sakit dan miskin terlantar, telah mendorong media massa secara langsung atau tidak langsung terlibat sebagai lembaga pengumpul dan penyalur sumbangan masyarakat.

Diinisiasi oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dan PIRAC atas dukungan Yayasan Tifa dilaksanakan focussed group discussion (FGD) tim perumus untuk pertama kali, Rabu, 7 November 2012. Rapat tim perumus ini merupakan tindak lanjut dari forum diskusi di Gedung Dewan Pers, 17 Oktober 2012, yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Tim Perumus Pedoma Filantropi Media Massa di Indonesia. Anggota tim perumus tersebut adalah Antonius Eddy Sutedja (Kompas), Asri Aditya(Femina Group), Firdaus (Harian Neraca), Risanggono/Haryanto (SCTV), Ali Sadikin (Media Group), Masduki (RRI), Iman Mustaman (Bens Radio), Arifin arsydhad (Detik.com), Hamid Abidin/ Yanti (PFI/ Perhimpunan Filantropi Indonesia), dan Ninik Annisa/Nor Hikmah (PIRAC).

Pertemuan pertama Tim Perumus di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat ini membahas tiga persoalan, diantaranya; Pertama, struktur tim perumus. Kedua, batas waktu pembahasan dan pengesahan. Ketiga, nama dari pedoman yang disusun tim perumus.

Mengenai struktur tim perumus, disepakati komposisi tim perumus merupakan representatif dari keragaman serta cakupannya dalam mewakili karakter media yang mengelola sumbangan (cetak, TV, radio, web, harian, mingguan, nasional, local, yayasan, kepanitiaan, tetap/rutin, tidak tetap, insidentil, dsb). Anggota Tim Perumus merupakan anggota yang disepakati dalam pertemuan di Dewan Pers serta beberapa anggota tambahan yang sudah menyatakan kesediaan dan komitmennya untuk menjadi tim perumus.

Menyakut masalah waktu lamanya perumusan Kode Etik Filantropi diharapkan sudah bisa selesai akhir Januari 2013 dan disahkan pada awal februari 2013 bersamaan dengan Hari Pers Nasional. Oleh karena itu untuk lebih mengintensifkan dan mengefektifkan perumusan, telah disepakati untuk penyampaian masukan dan usulan melalui email yang nantinya akan dibahas dan disepakati pada saat pertemuan bersama tim perumus. Rapat atau pertemuan tim perumus berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan, mereview dan menyepakati usulan-usulan yang disampaikan anggota tim perumus dan finalisasi draft kode etik.

Pada FGD ini juga membahas mengenai nama yang pas bagi pedoman yang akan disusun. Kemudian dengan berbagai pertimbangan diputuskan pedoman ini bernama: “Kode Etik Filantropi Media Massa”. Kode etik ini dapat berlaku di tingkat internal media massa dan akan berfungsi sebagai pedoman atau panduan dalam pengelolaan sumbangan masyarakat.

Kemudian Tim Perumus juga menyepakati tentang struktur atau sistematika “Kode Etik Filantropi Media Massa”, yang terdiri dari Penduhuluan/Mukaddimah, Ruang Lingkup dan cakupan, prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang menjadi payung/pedoman dalam praktek pengelolaan sumbangan masyarakat, serta substansi dari kode etik. Substansi kode etik akan berisi seputar empat hal, diantaranya; Penggalangan & Penerimaan Sumbangan, Pengelolaan Sumbangan, Penyaluran dan Pendayagunaan Sumbangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Selain itu ada hal yang cukup penting untuk dapat dimasukkan dalam kode etik ini yaitu tentang pengawasan dan penegakan kode etik. Penerapan kode etik ini diusulkan untuk diawasi oleh majelis kode etik yang nantinya akan dibentuk yang terdiri dari perwakilan dari media pengelola sumbangan, Dewan Pers, KPI, dan Organisasi Profesi Pers. NA/MEP

Categories
Uncategorized

Unit Usaha Tulang Punggung Rakom Simponi

RANOOHA – Sebenarnya kawasan Desa Ranooha Lestari, Kecamatan Buke, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara terlihat gersang, apalagi saat matahari bersinar terik. Debu jalanan berterbangan digilas kendaraan yang berlalu lalang. Musim panas, telah meluluh-lantakkan berhektar-hektar pertanian jambu mete yang dulu sempat menjadi primadona di desa itu. Jambu mete itu mati dan layu yang pada akhirnya harus ditebang untuk diganti dengan tanaman lain.

Sawah di kawasan ini pun menjadi sawah tadah hujan, hanya bisa diolah dan ditanam kalau musim hujan sudah datang. Jika tak ada hujan, sawah akan retak-retak karena kering. Harapan penduduk pun tergantung pada pertanian Kakao (coklat) dan penyadapan nira kelapa yang terbilang tidak banyak tingkahnya karena pergantian musim.

Kondisi ekonomi 200 KK penduduk Ranooha Lestari ini, tidak jauh berbeda dengan penduduk di desa lain yang terjangkau oleh gelombang Radio Komunitas (Rakom) Simponi yang berdiri di kawasan Ranooha Lestari itu. Mereka hidup juga bertani hanya sebagian saja yang menjadi pengusaha di pasar, yang menampung hasil pertanian dan menjualnya ke kota.

Ranooha Lestari sendiri berada di sekitar jalan utama menuju kawasan transmigrasi. Desa ini dimukimi oleh sebagian besar etnik Jawa dan Bali yang membeli tanah di sekitar jalan utama itu, sebelumnya sebagian besar penduduk Rahoona Lestari itu adalah bagian dari penduduk transmigrasi yang berada 20 KM dari kawasan tersebut. Kawasan transmigrasi ini dibagi atas 6 Satuan Pemukiman (SP) yang dibangun pemerintah tahun 1983. Saat itu setiap KK mendapat Rumah yang siap huni, peralatan pertanian, jaminan hidup 1 tahun, tanah 2 hektar dan bantuan food program dari PBB. Setelah dua tahun mereka diharapkan bisa hidup mandiri.

Setelah transmigrasi gelombang pertama, kemudian datang pula transmigran gelombang kedua yang kali ini tempat pemukiman mereka tidak disebut sebagai SP tapi melainkan DKB (Desa Kecil Baru), yang juga menghadirkan penduduk etnik Jawa, Bali dan Lombok. Kedatangan mereka hanya berselang beberapa bulan saja dari kedatangan penduduk yang ada di SP. Setiap KK di DKB juga mendapat jatah yang sama dengan SP.

Sejak dari tahun 1983 penduduk kedua kawasan transmigrasi itu terus berkembang dan mereka yang berpenghasilan bagus mulai mengembangkan sayapnya dengan membeli tanah dan membuat rumah di pinggiran jalan utama menuju pemukiman mereka, maka terbentuk pula desa seperti Ranooha Lestari. Karena ini berada di luar kawasan transmigrasi, penduduknya pun beragam. Di kawasan tersebut tidak lagi dihuni oleh etnik Jawa, Bali dan Lombok tapi juga translokal seperti Bugis dan Tolaki. Akhirnya kawasan tersebut menjadi kawasan usaha perdagangan yang berdiri berbagai warung yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat.

Baik penduduk kawasan transmigrasi SP dan DKB serta warga Desa Ranooha Lestari yang multi etnik adalah pendengar setia Rakom Simponi, karena memang Rakom inilah satu-satu media milik komunitas warga tersebut. Merekalah yang kompak pada awalnya mendirikan radio itu, dan mereka pulalah yang menikmatinya hingga kini sebagai media informasi dan hiburan yang selalu menemani mereka dikala beraktivitas di kebun dan di sawah. Bahkan radio ini tetap didengarkan ketika memanjat pohon kelapa saat mengambil nira.

Dengan siaran Simponi mereka merasa tak sepi meski di ladang yang luas itu hanya ada mereka sekeluarga saja. Mereka seakan terkoneksi dengan petani lain, perkembangan teknologi selular memudahkan mereka untuk saling kirim salam dan menghadiahkan lagu yang diminta untuk diputarkan penyiar Simponi di studio. Hal ini menambah semangat mereka dalam berkerja. Kehadiran Radio Simponi seperti kehadiran anggota keluarga yang membahagiakan, dan terasa sangat rindu ketika tidak mendengarkannya.

Bagi Kasmari, 49 th, yang diamanahkan mengelola Rakom Simponi, dan kebetulan kawasan rumahnya juga dijadikan studio Rakom itu, sangat senang dengan pendengar fanantik radio yang tergabung dalam organisasi fans radio tersebut. Namun ia mengaku tidak tega kalau pendanaan Rakom dibebankan seluruhnya kepada komunitas pendengar tersebut. Ia sangat paham kondisi perekenomian masyarakat setempat. Jika ada bantuan dari pendengar, ia serahkan pada mekanisme sarasehan yang melibatkan pendengar setiap bulannya. Di saat itulah jika ada gerakan donasi atau merencanakan event offair dibesutkan.

Untuk itu, bersama pengelola lainnya, Kasmari menjadikan usaha-usaha yang telah dirintisnya menjadi bagian dari usaha Rakom, artinya dari modal yang ia tanam sendiri hasilnya digunakan untuk keberlanjutan Rakom tersebut. Kasmari memang tidak menyebutkan berapa bagian yang dipersembahkan untuk Rakom Simponi, namun itu cukup untuk membeli peralatan, memperbaikinya kalau rusak dan membayar tagihan listrik untuk menjamin rakom ini tidak padam dan terus mengudara. Maifil/Sekolah Fundraising PIRAC

Categories
Uncategorized

Regulasi Penyiaran Belum Berpihak ke Radio Komunitas

JAKARTA – Lahirnya UU No. 32 tahun 2002, Tentang Penyiaran, harus diakui merupakan momentum pendemokrasian penyiaran. Jiwa demokrasi penyiaran ini salah satunya terlihat dari diakuinya lembaga penyiaran komunitas.

“Bila dulu radio komunitas atau media komunitas lainnya dianggap ilegal, sekarang secara legal lembaga penyiaran komunitas telah diakui oleh negara,” kata Idy Muzayyad dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam FGD yang diselenggarakan Sekolah Fundraising PIRAC dan JRKI yang didukung oleh Ford Fondation di Hotel Sofyan Betawi Jakarta, Kamis 8 November 2012.

Namun demikian, lanjut Idy, dalam perjalananannya lembaga penyiaran komunitas seperti Radio Komunitas (Rakom) ini tidak diperlakukan secara tidak adil, dan menjadi anak tiri dalam pengaturan lembaga penyiaran di Indonesia. Mestinya semua lembaga penyiaran harus diperlakukan sama, karena Rakom ini sebenarnya justru entitas penyiaran yang pengejawantahan demokratisasi penyiaran.

Idy menjelaskan lebih lanjut, saat ini radio komunitas memang telah diakui keberadaannya oleh negara. Keberadaannya diharapkan dapat mengangkat potensi lokal dalam berbagai sektor penyiaran, mulai dari kepemilikan, penggunaan sumber daya lokal hingga isi siarannya.

Namun persoalan perijinan masih menjadi kendala bagi radio komunitas. Proses pengurusan ijin, di mana lembaga penyiaran mengharuskan melibatkan partisipasi publik melalui mekanisme Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah, dan beberapa proses lainnya.

“Untuk pengurusan ijin kadang membutuhkan waktu lama dan biaya yang tidak murah, karena setiap lembaga penyiaran di Indonesia harus mengantongi IPP (Ijin Penyelenggaraan Penyiaran) termasuk radio komunitas.” Jelas Idy.

Dikatan Idy, tak heran jika banyak radio komunitas yang tidak mengantongi ijin. Data KPI menunjukkan, dari ribuan radio komunitas yang beroperasi, baru 6 rakom yang sudah mengantongi IPP tetap dan 70 mengantongi IPP prinsip. Kondisi ini menggambarkan kesulitan dan kendala yang dihadapi rakom dalam mendapatkan ijin siaran.

Selain persoalan perijinan, Idy juga mengamati masalah regulasi penyiaran juga belum sepenuhnya berpihak terhadap radio komuntas. Dalam UU penyiaran yang dimulai mulai Pasal 21 sampai 24 mengungkapkan, bahwa radio komunitas harus independen, tidak komersil, daya coverage rendah, jangkauan terbatas untuk melayanani komunitas. Maksudnya adalah radio komunitas tidak ditujukan untuk mencari laba, bukan bagian dari perusahaan untuk mencari untung dan digunakan untuk mendidik masyarakat sejahtera serta non partisan dalam artian tidak mewakili lembaga asing/lembaga politik dan organisasi telarang.

Pembatasan alokasi frekuensi radio komunitas ini, diakui oleh Idy Muzayyad, sebenarnya tidak berpihak pada radio komuntas, karena alokasi tiga kanal pada 107.7 MHz, 107.8 MHz, dan 107.9 Mhz seringkali tumpang tindih dengan radio swasta yang daya kekuatannya lebih besar. Belum lagi bila frekuensi itu kemudian dipakai oleh radio swasta lain seperti yang terjadi di Jakarta.

Idy menjelaskan bahwa KPI ingin ada afirmasi terhadap rakom, salah satu strateginya adalah melakukan revisi UU Penyiaran yang saat ini sedang dibahas di DPR ini. **(NH)

 

Categories
Uncategorized

Sering Berganti Personil jadi Penghambat Radio Komunitas

JAKARTA – Persoalan seringnya pergantian pengelola radio komunitas (Rakom) menjadi tantangan sendiri bagi perkembangan radio komunitas di Indonesia. Kondisi ini digambarkan oleh Andi Yuwono dari Voice Human Right (VHR) yang menfasilitasi pendampingan beberapa radio komunitas.

“Tahun lalu VHR mendampingi 600 radio komunitas, tapi tahun ini hanya 200 radio komunitas dan kemungkinan tahun depan turun menjadi 50 radio komunitas,” Ungkap Andi Yuwono dalam FGD Strategi Fundraising Radio Komunitas yang diselenggarakan oleh Sekolah Fundraising PIRAC, JRKI yang didukung oleh Ford Fondation di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Kamis 8 November 2012.

Andy mengungkapkan, bahwa penurunan jumlah radio komunitas dari tahun ke tahun dikarenakan banyaknya radio komunitas yang akhirnya gulung tikar dan tidak lagi siaran. Persolan utamanya adalah seringnya pergantian pengelola radio komunitas.

“Bila persoalan kurangnya kapasitas SDM, banyak lembaga yang menfasilitasi peningkatan kapasitas SDM untuk radio komunitas, ada Combaine, JRKI, dan VHR sendiri. Namun seringkali SDM yang sudah diberikan peningkatan kapasitas kemudian pindah dan tidak mengelola radio komunitas lagi,” ujarnya.

Andy juga menjelaskan, inisiatif VHR yang menfasilitasi peningkatan kapasitas bagi radio komunitas namun tidak optimal karena seringnya pergantian kepengurusan radio komunitas.

Seringnya pergantian personil pengelola radio komuitas ini, menurut Andy, disebabkan tidak ada rasa kepemilikan dari pengelola radio komunitas itu sendiri. Seringkali radio komunitas didirikan bukan dari komunitas tapi dari ketertarikan individu terhadap radio yang kemudian diserahkan ke komunitas. Sumberdaya kepemilikan ketika mendirikan radio komunitas bukan kepemilikan radio komunitas. Karakter radio komunitas diakui Andy, memang beragam.

Komisioner KPI, Idy Muzayyad melihat, komunitas membangun media ini untuk menfasilitasi kebutuhan komunitas, mensolidkan komunitas itu sendiri, ada ruang publik dari, oleh dan untuk komunitas yang berinteraksi dalam radio komunitas. Ketika radio komunitas ini benar-benar milik komunitas, persoalan pendanaan bukan menjadi masalah yang besar. Biaya operasional radio komunitas bisa diusahakan oleh komunitas sendiri karena operasional radio komunitas ini kecil bisa dikatakan hanya untuk biaya listrik saja.

Andy menegaskan, jikapun radio komunitas akan melakukan fundraising atau penggalangan sumber daya, harusnya fundraisingnya ditujukan untuk komunitas sendiri. Kondisi ini untuk mencerminkan kemandirian dari radio komunitas itu. “Bila ingin untung, ya jadi radio swasta……jangan jadi radio komunitas”, ungkap direktur VHR ini menegaskan.- NH