Categories
Uncategorized

Pengelola Sumbangan Media Sepakati Perumusan Kode Etik

JAKARTA – Peran media sebagai pengelola sumbangan sejak 15 tahun terakhir terus berkembang sampai saat ini. . Selain berperan dalam memberitakan berbagai persoalan, musibah dan bencana yang terjadi di masyarakat, media juga sukses mencetak dirinya sebagai ‘mesin pengumpul sumbangan” yang efektif.

Televisi, radio, dan surat kabar dan media online tidak lagi hanya berperan sebagai media informasi dan hiburan, tapi mulai memperluas kiprahnya sebagai penggalang, pengelola dan penyalur dana sosial, sebuah peran yang sebelumnya hanya dilakukan oleh lembaga sosial maupun lembaga donor.

Penelitian yang dilakukan PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) dan PFI (Perhimpunan Filantropi Indonesia) yang didukung Yayasan Tifa, pada bulan Juli – September 2012 mencatat 147 media yang mengelola sumbangan masyarakat.

Hal itu disampaikan Direktur PIRAC Hamid Abidin, M.Si, dalam Diskusi Sosialisasi Hasil Penelitian PIRAC & PFI, di Gedung Dewan Pers pada tanggal 17 Oktober lalu. Diskusi ini dihadiri Pemimpin Redaksi dan Pengelola Sumbangan di Media Nasional.

Dikatakan Hamid, sebagian besar program itu memang bersifat incidental/temporer: dilakukan pada saat bencana atau atas permintaan pemirsa, pembaca, atau pendengarnya. Namun, sebagian lainnya sudah menjadi program rutin dengan melakukan penggalangan secara reguler.

“Sebagian program yang awalnya dikelola oleh tim adhoc/ kepanitiaan juga sudah menjelma menjadi yayasan sosial dan ditangani oleh tenaga professional,” tutur Hamid.

Hamid juga menyebutkan, selain potensi sumbangan, hasil penelitian PIRAC & PFI juga menemukan beragam persoalan akuntabillitas di media pengelola sumbangan. Misalnya, banyak media yang tidak memiliki ijin pengumpulan sumbangan, penggunaan rekenening perusahaan dan pribadi untuk menampung sumbangan, tidak membuat dan menyampaikan laporan hasil penggalangan sumbangan, sampai tiadanya akses dan keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan, mengontrol serta mengawasi pengelolaan sumbangan.

Bahkan Media juga terlihat tidak siap melayani permintaan informasi karena keterbatasan sumber daya. Selain itu, juga ditemukan beragam persoalan yang terkait etika dan hukum. Misalnya, tidak adanya pemisahan yang tegas antara kegiatan sosial dari dana publik dengan kegiatan CSR media atau kegiatan sosial pemilik media, pemanfaatan sumbangan dari publik untuk kegiatan CSR perusahaan media, penyaluran sumbangan untuk kepentingan partai dan tokoh politik tertentu, Penyematan nama media atau pemilik media pada infrastruktur yang dibangun dengan sumbangan publik, serta penggunaan gambar-gambar bencana/ musibah sebagai sarana promosi program secara berlebihan

”Persoalan transparansi dan akuntabilitas ini muncul karena tidak adanya kesamaan pemahaman serta tiadanya kode etik atau pedoman akuntabilitas yang disepakati bersama sebagai acuan dalam mengelola sumbangan. Masing-masing pengelola sumbangan di media punya pemahaman yang berbeda dalam memaknai akuntabilitas dalam pengelolaan sumbangan, ”tegas Hamid.

Misalnya, lanjut Hamid, sebagian besar berpendapat bahwa mereka sudah akuntabel bila membuat laporan, menayangkan proses penyerahan bantuan, dan laporannya diaudit oleh akuntan publik. Padahal, akuntabilitas tidak hanya mengacu pada laporan, tapi juga meliputi keterlibatan donatur dan masyarakat beneficieries pada perencanaan dan implementasi program, serta kecepatan organisasi dalam merespon kebutuhan dan masukan serta komplain dari masyarakat.

Standar Akuntabilitas
Hamid juga menjelaskan, untuk mengatasi persoalan akuntabilitas ini, para pengelola sumbangan di media sepakat untuk merumuskan standar akuntabilitas pengelolaan sumbangan secara partisipatif dengan mengacu pada pengalaman dan kondisi lapangan. Rumusan ini dibuat dalam diskusi sosialisasi hasil penelitian PIRAC & PFI di Gedung Dewan Pers pada tanggal 17 Oktober.

Menurut Hamid, inisiatif diskusi ini difasilitasi Dewan Pers ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim perumus yang melibatkan para pengelola sumbangan media. Tim perumus yang terdiri dari pengelola Dana Kemanusiaan Kompas, YDBA Sekar Mlatti Femina Group, Pundi Amal SCTV, Yayasan Sukma Media Group, Bens Radio Peduli, dan RRI Peduli.

Tim ini akan dilengkapi perwakilan pengelola sumbangan yang berasal dari media On line. Perumusan kode etik ini difasilitasi oleh PFI dan PIRAC dengan dukungan Yayasan TIFA yang nantinya akan membantu penyediaan data sebagai bahan rujukan dalam perumusan kode etik. Tim akan bekerja mulai akhir oktober dan diharapkan sudah menghasilkan draft kode etik atau pedoman akuntabilitas pengelolaan sumbangan awal Desember 2012.

Hasil kerja tim perumus nantinya akan disosialisasikan kepada berbagai media dan asosiasi pers untuk mendapatkan masukan, dukungan dan pengesahan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas media dalam pengelolaan sumbangan, serta meminimalisir persoalan-persoalan akuntabilitas yang selama ini dihadapi media dalam menggalang, mengelola dan menyalurkan sumbangan masyarakat.

 

Categories
Uncategorized

PIRAC Sampaikan Presentasi Penghimpunan Dana oleh Media di Kemensos

DEPOK – Kondisi kemiskinan dan terjadinya bencana memicu kepedulian di masyarakat sehingga berdampak kepada maraknya kegiatan penghimpunan sumbangan di masyarakat. Hal ini sebagai bentuk solidarias atau rasa kesetiakawanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Dalam rangka itu pulalah Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai wakil pemerintah memandang penting pengelolaan sumbangan secara serius dan profesional. Hal ini pula yang mendasari untuk membuat petunjuk teknis dalam pengelolaan sumbangan ini,” jelas Nor Hiqmah, narasumber dari PIRAC yang diundang untuk presentasi di kegiatan Kemensos.

Menurut Nor Hiqmah, PIRAC diminta berpartisipasi dalam acara penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengumpulan uang dan Barang (PUB) dalam rapat yang digagas Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Batuan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Kementrian Sosial RI, di SBTH Boutique Hotel Bogor, Jumat 5 Oktober 2012 lalu.

Dalam kesempatan ini, kata Hiqmah, PIRAC diminta oleh Kemensos untuk memaparkan kegiatan pengumpulan barang yang dilakukan oleh media sebagai masukan untuk aturan PUB ini. Permintaan itu, dikarenakan PIRAC sudah melakukan penelitian tentang penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh media.

Ada 9 hal yang dicermatin PIRAC dalam praktek penghimpulan dana masyarakat oleh media. Diantaranya, Pertama, Perijinan. Diharapkan ada aturan yang tegas megatur terkait dengan perijinan media dalam pengumpulan dana masyarakat, no ijin harus dicantukan dalam promosi penggalangan dana masyarakat.

Kedua, Nama Program, diharapkan harus ada aturan yang jelas dan tertulis bahwa program berasal dari donasi publik (pemirsa/pendengar/pembaca media). Ketiga, Pengelola. Dalam aturan harus tegas bahwa pengelolaan donasi publik dilakukan secara profesional, sesuai dengan kompetensi bidang yang dibutuhan dalam pengelolaan bantuan masyarakat.

Keempat, Rekening. Dalam aturan harus jelas menyebutkan bahwa rekening untuk penggalangan donasi publik harus terpisah dengan rekening perusahaan media. Kelima, Progam. Pada aturan PUB harus dijelaskan terkait dengan periodisasi program, dan adanya hotline (sms, nomor telpon dan email) untuk menampung informasi, saran dan kritik dari pemirsa.

Keenam, Laporan Pertanggungjawaban. Aturan PUB juga harus mengatur tentang mekanisme pertanggunajawaban program, selain juga akses publik terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat.

Ketujuh, Promosi Media. Dalam petunjuk teknis nantinya juga akan mengantur media terkait dengan pengunaan gambar/footage agar lebih etis, dan pengunaan biaya promosi. Kedelapan, Penyaluran Sumbangan. Diharapkan bahwa petunjuk teknis jgua mengatur mekanisme penyaluran sumbangan agar lebih transparan dan akuntabel serta pengunaan sisa dana untuk pengalihan sumbangan serta koordinasi sinergis pengelola sumbangan masyarakat dengan dinas/departemen/instansi lainnya agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Kesembilan, Pemisahan Program. Dalam petunjuk teknis mestinya ada aturan untuk memisahkan antara kegiatan CSR perusahaan/lembaga dengan dana masyarakat yang dikelola sehingga tidak ada tumpang tindih dan manipulasi.

Categories
Uncategorized

Sistem Ushahidi Tunjang Pelaporan Lembaga Penerima Hibah

JAKARTA – Sistem pelaporan Ushahidi sudah dibuat bagus-bagus, tapi masih banyak dari lembaga penerima hibah Ford Foundation melalui Cipta Media Bersama (CMB) yang belum memanfaatkan sistem pelaporan yang dibuat realtime ini.

Hal itu dikatakan Siska Doviana (Ketua Umum Wikimedia Indonesia periode 2010-2012) kepada peserta Pelatihan Sistem Pelaporan Ushahidi dan Sosial Media, yang diikuti Staf FundraisingMedia.info dari Sekolah Fundraising PIRAC dan Tim Indonesian Street Art Database  (ISAD), bertempat di basecame Wikimedia, FX Residence, Sudirman, Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Menurut Siska, pemanfaatan sistem Ushahidi memungkinkan komunikasi multi arah, antar sesama lembaga penerima hibah, dari lembaga penerima hibah dengan anggota komunitasnya dan yang paling penting pengarsipan kegiatan dan laporan.

Update untuk Ushahidi, kata Siska dapat diakses melalui SMS dan RSS. Dengan SMS memungkinkan interaksi kepada nomor ponsel terdaftar menerima informasi secara realtime tanpa harus online ke internet. Penerima juga dapat memberi tanggapan terhadap pesan singkat yang dikirim dari mana saja.

Sementara, fungsi RSS merupakan sistem yang langsung mengindex artikel yang baru saja diupdate di web masing-masing dan akan muncul di halaman lapor.ciptabersama.org.

“Keteraturan pelaporan, sangat mendukung kesuksesan dari lembaga penerimah hibah melaksanakan aktivitas sesuai proposal yang diajukan dan sangat memberikan pertimbangan untuk pencairan dana berikutnya,” kata Siska mengakhiri.  Pelatihan ini juga didampingi oleh tim Wikimedia Hendra Prastiawan. – Maifil