Categories
Uncategorized

Merebut Hati Lembaga Donor

Kiat Sukses Pengembangan Program, Manual dan Panduan Menyusun Proposal dengan Teknik Analisis Kerangka Logis

Program kerja yang disusun dengan baik dan logis akan meringankan persoalan klasik tapi pelik bagi institusi nirlaba seperti LSM dan Yayasan – yaitu pendanaan.
Pengelola lembaga harus mampu menyusun rencana program yang baik dan logis sehingga dapat dipahami secara baik oleh pelaksana dan donor. Program yang koheren dan logis akan meyakinkan donor untuk mendukungnya.

Manual ini disusun untuk menjawab persoalan di atas. Dengan mengadopsi konsep Logical Framework Analysis (LFA), modul ini akan membantu anda untuk dapat merumuskan program secara lebih terstruktur. Konsep penyusunan program dengan LFA ini dipilih karena relatif mudah disusun dan sekaligus mudah dipahami oleh pihak lain, baik konstituen maupun donor.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyusunan program yang terstruktur dan logis, LSM dan Yayasan dapat lebih mudah mengakses lembaga donor. Dengan demikian LSM dan Yayasan dapat mendiversifikasi donor, sehingga tdak tergantung hanya pada satu lembaga pemberi dana saja. Selama ini tidak jarang dijumpai kesulitan LSM mengakses donor, karena program yang disusun tidak dapat dipahami dengan baik.

Manual ini telah digunakan sebagai media pembelajaran pada pelatihan-pelatihan yang diadakan PIRAC dan pendampingan terhadap beberapa lembaga mitra dalam menyusun program. Berdasarkan masukan dan kebutuhan lapangan, tim penyusun telah melakukan beberapa revisi sebagai upaya perbaikan. Hasil akhir dari perumusan dan uji coba tersebut adalah manual yang ada dalam buku ini.

Categories
Uncategorized

Tanggung Jawab Sosial BUMN

Kedermawanan merupakan aktivitas yang bersifat sukarela. Dalam konteks perusahaan, kedermawanan sosial merupakan bagian dari implementasi tnggung jawab sosial dan etis perusahaan.

Aktivitas serupa pun dilakukan di lingkungan BUMN kendati bersifat imperatif (affirmative action) karena terdapat instrumen “pemaksa” berupa Kepmen BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 yang mewajiban setiap BUMN menyelenggarakan Porgram Kemitaan
dengan Usaha Kecil dan Progam Bina Lingkungan.

Kebeadaan derma sosial BUMN sangt menarik terkait dengan peran stratgis BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, sebagai perusahaan milik negara, BUMN merupakan core business bagi perekonomian nasional dan menjadi tumpuan harapan pemerintah untuk mendanai pembangunan melalui berbagai bentuk kontribusinya seperti: pengembangan UKM/Koperasi, setoran ke kas negara, serta penggunaan deposito milik BUMN-BUMN besar sebagai dinamisator untuk menetralisasi pasar uang dan moneter nasional.

Buku ini menyajikan gambaran yang menarik sejauh mana perusahaan BUMN menyelenggarakan program-program sosial sebagai bagian integral dari praktik bisnisnya. Dengan mengambil tiga model BUMN sebagai basis penelitian – yakni Krakatau Steel, Pertamina danTelkom; buku ini dapat menjadi titik tolak untuk melihat bagaimana negara melalui perangkat kebijakan dan institusi bisnis yang dimiliki menaruh kepedulian dan tanggung jawab terhadap berbagai persoalan masyarakat.

 

Categories
Uncategorized

Etika Filantropi Media

Nor Hiqmah, Peneliti Pirac

Saat ini ada peran baru yang marak dilakukan oleh media di Indonesia. Peran baru ini cukup unik yaitu menggalang dan mendistribusikan dana sosial dari masyarakat. Hampir semua media saat ini mengambil peran penting dalam kegiatan filantropi (kedermawanan sosial), terutama pada saat terjadi bencana di suatu daerah, misalnya, bencana tsunami di Aceh dan gempa di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu.

Media juga sukses dalam mengelola program bantuan kesehatan atau program penyantunan lainnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Ratusan media baik cetak maupun elektronik berlomba-lomba meraih dukungan massa melalui program amal yang mereka publikasikan melalui medianya masing-masing.

Media mendapat tempat yang dipercaya masyarakat untuk penggalangan dana masyarakat. Dalam hal penggalangan dana, media itu bisa berada di garis depan karena langsung ber-hadapan dengan masalah, media mempunyai kemampuan menjangkau masyarakat lebih luas. Itu disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi kelebihan media.

Pertama, daerah reaching out media itu lebih luas dari yang lain, dibandingkan dengan organisasi-organisasi kecil yang bekerja sendiri-sendiri.

Kedua, media dapat memberikan aspek emosional bagi permirsa/pembaca dengan memberi sentuhan gambar yang sedih dengan narasi yang menyentuh.

Inilah yang menyebabkan media lebih mendapatkan perhatian untuk penggalangan dananya, karena memang salah satu fungsi media yaitu yaitu to inform, to entertain, to educate, dan social control (surveillance). Sebetulnya to educate dan surveillance itu berfungsi dalam konteks filantropi.

Namun persoalan yang muncul kemudian adalah, ketika disatu sisi media dipergunakan sebagai reaching out, untuk menyampaikan dan mengajak berdarma, disisi yang lain pada aspek pendistribusian penggalanan dana sosial melalui media belum memenuhi aspek akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusian..

Persoalan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan sumbangan masyarakat yang dilakukan oleh media menjadi beban ganda bagi media sendiri. Di satu sisi media memiliki peran untuk menjaga terlaksanakannya transparansi publik dari semua lini.

Namun di sisi lain, berdasarkan hasil temuan penelitian PIRAC 2010, justru media masih minim melakukan transparansi dan keterbukaan dalam hal pengelolaan sumbangan masyarakat yang telah dihimpun media untuk program kemanusiaan.

Berkembangnya kegiatan filantropi di media belum didukung oleh kode etik penggalangan dan pendistribusian dana masyarakat. Belum adanya kode etik yang mengatur program penggalangan lewat media membuka peluang terjadinya penyelewengan dana. Media tidak punya pedoman yang bisa digunakan sebagai acuan dalam proses penggalangan, pengelolaan maupun distribusi dana sosial tersebut.

Di negara lain penyelenggaraan program ini sudah diatur dengan baik. Di Inggris misalnya, Komisi Televisi Independen (ITC) dan Radio Authority mengatur program siaran radio dan televisi di negara itu juga memasukkan mekanisme penyelenggaraan program penggalangan dana (fundraising) dalam kode etik programnya.

Kontrol terhadap media ini juga penting untuk dikedepankan terutama karena media harusnya menjadi contoh. Jika tidak ada kontrol, bila media melakukan kesalahan atau senjaga melakukan penyelewengan ini sangat berbahaya karena akses informasi justru dipegang oleh media. Apalagi bila sesama media saling menutupi praktik penyelewengan dana publik ini.

Penting bagi media yang menjalankan peran menghimpun dan menyalurkan dana publik untuk membuat kode etik dalam menjalankan filantropi. Karena selama ini belum ada UU yang mengantur dan mengantisipasi masalah filantropi yang dilakukan oleh media. UU yang ada baru sebatas mengatur pada content dan isi pemberitaan belum berkaitan dengan kegiatan charity/filantropi yang dilakukan oleh media.

Kode etik ini nantinya yang mengatur persoalan perijinan pengelolaan dan penyaluran dana masyarakat, pedoman penggalangan dan penyaluran dana masyarakat, masalah transpransi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan masyarakat dan upan balik (pengaduan) masyarakat. Kode etik ini dapat panduan pelaksanaan dan to conduct surveillance bagi media ketika mengelola dana publik untuk kemanusiaan.

Categories
Uncategorized

Peluang dan Tantangan Akuntabilitas LSM

Pada tahun 2002-2003 ramai diperbincangkan soal perlunya meningkatkan keterbukaan dan kejujuran di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di berbagai kota di Indonesia. Beragam gagasan  muncul dalam rangkaian seminar, diskusi, baik yang dilakukan secara terbatas maupun terbuka kepada publik.

Dalam berbagai forum tersebut hadir beragam perspektif dari stakeholder LSM secara luas. Catatan bursa gagasan ini, antara lain telah terekam dengan baik dalam buku Kritik dan Otokritik LSM (PIRAC, 2004).

Berbeda dari buku di atas, yang membahas persoalan ini dari kacamata kita sendiri, buku ini berisikan wacana dari berbagai aktivis, pengamat dan pemikir, di kalangan LSM dari berbagai negara, baik di Amerika Utara, Eropa maupun Asia. Sayang sekali sampai saat buku ini dipersiapkan, pandangan dari Afrika dan Australia belum bisa ditemukan – dan karenanya belum terwakili dalam buku ini.

Tentu menarik untuk disimak apakah dengan latar belakang yang mungkin sangat berbeda lantas muncul gagasan dan pandangan yang berbeda pula dari Afrika, misalnya? Atau justru yang ada adalah kecenderungan penyeragaman konsep dan sistem, sebagaimana terjadi di berbagai bidang lainnya?

Categories
Uncategorized

Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS

Mayoritas umat islam berharap bahwa zakat, infaq dan sedekah (ZIS), sebagai institusi keuangan yang Islami akan berperan banyak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi umat kontemporer, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan kepemilikan sumber-sumber ekonomi.

ZIS diyakini sebagai simbol ekonomi keadilan dan kerakyatan, yang dapat menempatkan sumber-sumber ekonomi pada tempat yang semestinya, sehingga secara kreatif akan sanggup menumbuhkan daya produktivitas anggota masyarakat dalam mencari dan mengembangkan pendapatan mereka.

Pada waktu yang sama, ia dapat menjadi media penguatan masyarakat yang dengan efektif bisa mengangkat derajat kelompok masyarakat yang lemah (al mustadh’afin), sehingga mereka memiliki kapasitas, potensi dan kesempatan yang sama dengan kelompok yang telah lebih kuat, untuk memakmurkan kehidupan ini dan mengelola sumber-sumber daya alam.

Tetapi dalam tataran fikih aplikatif, untuk membenarkan dan merealisasikan harapan ini, ZIS masih memerlukan interpretasi terhadap teks-teks yang terkait. Dengan didasarkan pada semangat misi keadilan zakat itu sendiri, pada kesadrana realitas pendukung pada masa Nabi SAW (asbab an-nuzul dan asbab al-wurud) dan realitas sosial ekonomi kita sekarang.

Banyak hal dalam aplikasi fikih ZIS yang sementara ini diterapkan, tidak berjalan paralel dengan misi yang ingin diraih melalui syari’atnya. Yaitu misi keadilan ekonomi, penguatan masyarakat lemah, dan pemerataan kesejahteraan. Apabila ZIS masih diharapkan untuk ikut menyelesaikan beberapa permasalahan sosial ekonomi umat dewasa ini, maka upaya interpretasi fikih zakat adalah sebuah keniscayaan, baik dalam hal penggalangan, maupun pada persoalan alokasi dan distribusinya.